LSM Prabhu Indonesia Jaya Desak Pemprov Jabar Segera Terbitkan Pergub Dana Hibah

Tegarnews.co.id – Bandung, 9 Juni 2026 |  Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) LSM Prabhu Indonesia Jaya Provinsi Jawa Barat menggelar audiensi dengan DPRD Provinsi Jawa Barat melalui Komisi V di Gedung DPRD Jawa Barat, Senin (8/6/2026).

Audiensi tersebut menjadi sarana penyampaian aspirasi masyarakat sekaligus masukan terkait berbagai program pembangunan daerah di Jawa Barat.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPW LSM Prabhu Indonesia Jaya Jawa Barat, Ujang Sutarman. Hadir pula Ketua Umum LSM Prabhu Indonesia Jaya Odang Kusmana, S.Kom., S.H., Ketua DPD Kabupaten Karawang Dr. H. Mumuh Mauludin (Kang Bahar), Ketua DPD Kabupaten Bekasi N. Rudiansah, Ketua Srikandi DPW Jawa Barat Hj. Nani, Ustadz Asef Saefuloh, Koordinator Seni dan Budaya DPP Mamat, Isun Pengki dari Padepokan Singa Putra Bajang, serta jajaran pengurus dan anggota organisasi.

Dalam kesempatan tersebut, Ujang Sutarman menegaskan bahwa organisasi kemasyarakatan (ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam menjembatani aspirasi masyarakat serta mendukung pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor.

Menurutnya, keberadaan ormas dan LSM perlu dipandang secara objektif karena banyak organisasi yang selama ini aktif menjalankan kegiatan sosial, pendidikan, keagamaan, budaya, lingkungan hidup, dan pemberdayaan masyarakat.

“Organisasi kemasyarakatan dan LSM memiliki fungsi sosial yang sangat penting di tengah masyarakat. Kami berharap keberadaan organisasi dapat menjadi bagian dari solusi dalam membantu pemerintah dan masyarakat,” ujar Ujang Sutarman.

Sementara itu, Ketua Umum LSM Prabhu Indonesia Jaya, Odang Kusmana, S.Kom., S.H., menyampaikan harapannya agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan perhatian terhadap keberlangsungan program-program organisasi yang selama ini telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam audiensi tersebut, Odang Kusmana juga menyampaikan aspirasi terkait program dana hibah bagi organisasi kemasyarakatan, lembaga sosial, lembaga budaya, dan organisasi masyarakat lainnya di Jawa Barat. Menurutnya, hingga saat ini banyak organisasi masih menunggu kepastian mengenai pedoman teknis pengajuan, verifikasi, penetapan, dan penyaluran dana hibah.

“Kami berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat segera menyusun dan menerbitkan regulasi yang memberikan kepastian dalam proses pengajuan dan penyaluran dana hibah. Dukungan tersebut sangat penting untuk membantu organisasi menjalankan program sosial, pendidikan, keagamaan, budaya, dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan,” kata Odang Kusmana kepada tim awak media.

Lebih lanjut, Odang Kusmana berharap Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dapat segera menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur secara jelas pedoman teknis pengajuan, verifikasi, penetapan, dan penyaluran dana hibah bagi organisasi kemasyarakatan, lembaga sosial, lembaga budaya, serta organisasi masyarakat lainnya di Jawa Barat.

Menurutnya, keberadaan Pergub tersebut sangat penting sebagai dasar hukum agar proses penyaluran dana hibah dapat berjalan secara transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kami berharap Bapak Gubernur Jawa Barat dapat segera menerbitkan Pergub tentang pedoman teknis dana hibah. Regulasi tersebut dibutuhkan oleh berbagai organisasi kemasyarakatan dan lembaga sosial yang selama ini aktif membantu masyarakat melalui program pendidikan, keagamaan, sosial, budaya, lingkungan hidup, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat,” tegasnya.

Odang Kusmana juga menegaskan bahwa organisasi kemasyarakatan dan LSM merupakan mitra strategis pemerintah dalam membantu pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

“LSM dan ormas bukanlah premanisme. Jika terdapat oknum yang melakukan pelanggaran, hal tersebut tidak dapat digeneralisasi kepada seluruh organisasi. Banyak organisasi yang selama ini hadir dan bekerja nyata membantu masyarakat. Oleh karena itu, kami berharap pemerintah dapat memberikan ruang dan dukungan yang proporsional melalui kebijakan yang mendukung kegiatan positif organisasi kemasyarakatan,” tambahnya.

Selain membahas dana hibah, audiensi juga menyoroti berbagai isu pembangunan daerah. Ketua DPD Kabupaten Karawang, Dr. H. Mumuh Mauludin atau Kang Bahar, menyampaikan pentingnya perhatian terhadap pelestarian seni dan budaya daerah, khususnya keberadaan Situs Candi Jiwa di Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang, yang merupakan salah satu warisan sejarah dan budaya penting di Jawa Barat.

Di bidang keagamaan, Ustadz Asef Saefuloh menjelaskan bahwa organisasi masyarakat selama ini turut berkontribusi dalam kegiatan pembinaan keagamaan melalui pengajian, pendidikan moral, dan berbagai kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat secara langsung.

Sementara itu, Koordinator Seni dan Budaya DPP LSM Prabhu Indonesia Jaya, Mamat, menekankan pentingnya evaluasi terhadap berbagai program pembangunan agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat. Ia juga mendorong peningkatan sinergi antara pemerintah dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan.

Pada kesempatan yang sama, Isun Pengki dari Padepokan Singa Putra Bajang memaparkan program pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan melalui pemanfaatan enceng gondok dan pupuk kandang yang diolah menjadi pupuk organik bernilai ekonomis. Program tersebut dinilai memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus mendukung pelestarian lingkungan.

Karena pimpinan Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat sedang melaksanakan agenda kedinasan, audiensi diterima oleh Adrian Yuw selaku perwakilan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat. Ia menyampaikan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan dalam pertemuan tersebut akan diteruskan kepada pimpinan dan anggota Komisi V DPRD Jawa Barat sebagai bahan masukan dan pembahasan lebih lanjut.

Audiensi berlangsung dalam suasana dialogis, terbuka, dan konstruktif. Melalui kegiatan tersebut, LSM Prabhu Indonesia Jaya berharap berbagai aspirasi yang disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pembangunan daerah, pemberdayaan masyarakat, pelestarian budaya, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.