Tegarnews.co.id – Jakarta, 13 Oktober 2026 | Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai berpotensi menjadi kekuatan sekaligus kelemahan politik ayahnya, Joko Widodo (Jokowi).
Di tengah polemik ijazah SMA Gibran dan menguatnya wacana pemakzulan, Presiden Prabowo Subianto dinilai menghadapi pilihan politik yang tidak mudah: mempertahankan Gibran atau mengambil langkah yang berpotensi mengubah peta kekuasaan nasional.
Direktur Eksekutif Institute for Public Policy Strategic (IPPS), Yusuf Blegur, menilai polemik yang membelit Gibran berpotensi menjadi pintu masuk bagi perubahan konstelasi politik, termasuk menyangkut pengaruh Jokowi dalam pemerintahan Prabowo.
Dalam analisis politiknya bertajuk Ketika Gibran Menjadi Kekuatan Sekaligus Kelemahan Jokowi, Sabtu (10/10/2026), Yusuf mempertanyakan kemungkinan Prabowo mengambil langkah politik terhadap Gibran, sekaligus bagaimana langkah tersebut dapat memengaruhi posisi politik Jokowi.
“Positioning Jokowi di ujung tanduk. Jika Gibran dilengserkan rakyat atau di-impeachment oleh DPR, boleh jadi itu menjadi jalan terbuka mengadili Jokowi. Tapi, mungkinkah? Bagaimana langkah politik Prabowo selanjutnya?” tulis Yusuf.
Menurut Yusuf, polemik ijazah Gibran setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 6 Oktober 2026 telah membuka babak baru perdebatan politik nasional.
Ia menilai persoalan tersebut tidak hanya menyangkut Gibran sebagai wakil presiden, tetapi juga berpotensi memengaruhi posisi dan pengaruh politik Jokowi.
Yusuf menyoroti putusan MK yang menurut pembacaannya membuka ruang bagi perdebatan lebih lanjut mengenai persyaratan pendidikan Gibran.
Ia menilai perkembangan tersebut dapat menjadi momentum bagi DPR dan partai-partai politik untuk menentukan sikap.
Namun, langkah politik selanjutnya tetap bergantung pada substansi putusan, ketentuan konstitusi, serta mekanisme hukum yang berlaku.
Polemik mengenai ijazah maupun dorongan pemakzulan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran hukum oleh pihak yang dipersoalkan.
Yusuf berpendapat, posisi Gibran dalam pemerintahan dapat menjadi dilema bagi Prabowo.
Di satu sisi, Gibran merupakan wakil presiden yang mendampingi Prabowo dalam pemerintahan.
Di sisi lain, hubungan politik tersebut tidak bisa dilepaskan dari peran Jokowi dalam dinamika politik yang mengantarkan Prabowo ke kursi kepresidenan.
Menurut Yusuf, Prabowo masih harus memperhitungkan pengaruh informal Jokowi, jaringan politik, dukungan birokrasi, serta keberadaan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang selama ini dikaitkan dengan keluarga Jokowi.
“Bagi Prabowo, Gibran menjadi rantai politik yang menjadi beban, sandera dan sekaligus membatasi ruang gerak politiknya,” tulis Yusuf.
Ia menilai persoalan tersebut bukan hanya berkaitan dengan Pilpres 2029, melainkan juga menyangkut upaya Prabowo memperkuat kendali pemerintahan dan memperluas ruang politiknya sendiri.
Dalam pandangan Yusuf, Prabowo perlu memperhitungkan kemungkinan munculnya persaingan pengaruh di lingkar kekuasaan.
Ia bahkan mengaitkannya dengan kekhawatiran mengenai dualisme kepemimpinan nasional atau situasi yang kerap disebut sebagai matahari kembar.
Yusuf menduga Prabowo akan berupaya memperkuat posisinya secara bertahap tanpa harus berkonfrontasi langsung dengan Jokowi.
Ia menghubungkan dugaan tersebut dengan strategi merangkul sejumlah tokoh yang dikenal kritis terhadap pemerintahan sebelumnya, termasuk Jumhur Hidayat, Syahganda Nainggolan, dan Rocky Gerung.
Yusuf juga menyinggung masuknya sejumlah aktivis yang sebelumnya berada dalam barisan oposisi ke dalam pemerintahan.
Menurut dia, perkembangan tersebut dapat dibaca sebagai bagian dari upaya memperluas dukungan politik sekaligus membangun kekuatan penyeimbang.
Meski demikian, anggapan bahwa langkah-langkah tersebut merupakan strategi khusus untuk melemahkan Jokowi masih merupakan interpretasi politik Yusuf dan belum dapat dipastikan sebagai agenda resmi Presiden Prabowo.
Yusuf menilai keberadaan Gibran di kursi wakil presiden mempunyai dua sisi bagi Jokowi.(Rls/Red)
Sumber: Yusuf Blegur – Direktur Eksekutif Institute for Public Policy Strategic (IPPS)
