Tegarnews.co.id | JAKARTA – Sejarah politik Indonesia kembali mencatat babak baru yang mengejutkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Kabar yang sempat simpang siur sejak pagi itu, akhirnya dibenarkan langsung oleh pihak Istana Kepresidenan pada Selasa (10/11/2026) sore.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, membenarkan adanya pertemuan tertutup antara Prabowo dan Gibran pada pagi hari.
“Memang benar pagi hari tadi Bapak Wakil Presiden ada pertemuan dengan Bapak Presiden. Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam,” ujar Prasetyo.
Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar pukul 10.00 WIB di kawasan Widya Chandra tersebut, Gibran secara langsung menyampaikan niatnya.
“Di antara dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden, bersama tentunya Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” ungkap Prasetyo.
Polemik Ijazah Jadi Pemicu Utama
Niat mundur Gibran tidak muncul tanpa sebab. Dinamika yang dimaksud Prasetyo merujuk pada dua putusan lembaga peradilan tertinggi yang mengguncang legitimasi pendidikan Gibran.
Pertama, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 6 Oktober 2026. MK menyatakan tidak menemukan bukti kepemilikan ijazah maupun dokumen pendidikan luar negeri Gibran yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan jenjang pendidikan setingkat SLTA di Indonesia.
Kedua, Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 yang diketok Jumat (30/10/2026). MA mengabulkan kasasi, membatalkan putusan PTUN Jakarta, dan menyatakan Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah SMA Gibran yang digunakan sebagai syarat pencalonan Pilpres 2024 adalah tidak sah.
Dua putusan itu kemudian memicu gelombang politik di Senayan. Tercatat sudah *50 anggota DPR dari 6 fraksi* menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik tersebut.
Prabowo Tidak Menolak, Gibran Minta Kesempatan di PTUN
Di tengah kabar yang beredar bahwa Prabowo menolak niat Gibran, Istana justru meluruskan.
“Kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,” tegas Prasetyo.
Menurut Prasetyo, dalam diskusi itu Prabowo hanya memberikan sejumlah pandangan dan saran kepada Gibran.
Di sisi lain, Gibran juga disebut meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Langkah itu menjadi sinyal bahwa Gibran belum ingin menyerah begitu saja, dan masih ingin menempuh jalur hukum untuk membersihkan namanya.
Masih Wapres, Harus Lewat Sidang Istimewa
Meski niat mundur sudah disampaikan, status Gibran hingga Selasa sore masih sah sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
Ketua DPR RI *Puan Maharani* seusai rapat paripurna pembukaan Masa Persidangan II, Selasa (10/11/2026), menegaskan hal tersebut.
“Mas Gibran masih wapres,” kata Puan singkat.
Secara konstitusional, pengunduran diri Wakil Presiden di tengah masa jabatan tidak bisa hanya dilakukan dengan pernyataan lisan kepada Presiden. Mekanisme resmi harus tetap berjalan melalui Sidang Istimewa MPR.
Hal itu ditegaskan Ketua Fraksi PKB DPR RI, Jazilul Fawaid. Menurutnya, mundur atau dimundurkan sama-sama tetap harus melalui sidang istimewa. Artinya, niat yang disampaikan Gibran kepada Prabowo belum serta-merta mengubah statusnya sebelum ada proses resmi.
Kuasa Hukum Membantah
Berbeda dengan keterangan Istana, kuasa hukum Gibran, Andi Azwan, justru membantah adanya rencana pengunduran diri.
“Tidak ada informasi Mas Gibran akan mundur. Buat apa beliau mundur? Beliau tidak salah,” ujar Andi.
Perbedaan keterangan antara Istana dan kuasa hukum ini menambah tanda tanya besar di tengah publik: apakah niat mundur itu adalah bentuk tanggung jawab moral, ataukah hanya strategi politik untuk meredam tekanan?
Satupena akan terus mengawal perkembangan kasus ini, karena apa pun keputusannya, akan menentukan arah sejarah demokrasi Indonesia ke depan.(Rls/Red)
Sumber: Keterangan Pers Mensesneg Prasetyo Hadi, Istana Kepresidenan & DPR RI
