Breaking News
light_mode
Home » Nasional » Jokowi Mengaku Tidak Ikut Tanda Tangani UU KPK 2019 Lalu, Dibantai Partai-Partai

Jokowi Mengaku Tidak Ikut Tanda Tangani UU KPK 2019 Lalu, Dibantai Partai-Partai

  • account_circle Rls/Kendil
  • calendar_month 9 hour ago
  • visibility 6
  • comment 0 comment

Tegarnews.co.id-Jakarta, 20 Februari 2026| Mantan presiden Joko Widodo mengaku bahwa UU KPK yang ditandatangani pada 2019 itu dulu inisiatif DPR. “Jangan keliru ya, inisiatif DPR. Saat itu atas inisiatif DPR, direvisi. Tapi saya enggak tanda tangan,” ujarnya kepada Kompascom 13 Februari 2024. Dan karena itu, Jokowi setuju untuk merevisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) versi 2019 lalu.

Sebagai informasi, UU KPK yang baru, yang direvisi di era Jokowi di tahun 2019, dianggap melemahkan kinerja lembaga antirasuah tersebut. Jokowi pun menyatakan setuju jika Undang-Undang KPK direvisi kembali. “Ya, saya setuju,” tegas Jokowi.

Terkait pernyataan itu, politikus Golkar, Sarmuji, sontak membantah bahwa revisi UU KPK 2019 itu inisiatif DPR semata. Dia menekankan, saat itu, pembahasan revisi terhadap UU KPK lama dilakukan oleh DPR dan pemerintah, bukan hanya DPR saja.

Sementara politikus PKB, Abdullah, mengatakan, pernyataan Jokowi yang merasa dirinya tak berperan dalam revisi UU KPK keliru. Pasalnya, Jokowi pada saat itu mengirim tim perwakilan pemerintah untuk turut serta membahas perubahan beleid terkait lembaga antirasuah tersebut bersama DPR RI.

Lalu politikus PKS, Nasir Djamil, juga menilai tidak tepat jika Jokowi mengaku tidak pernah mengusulkan perubahan UU KPK. Menurut Nasir, pembahasan sebuah rancangan undang-undang tidak dapat dilanjutkan apabila salah satu pihak, baik eksekutif maupun legislatif, tidak menyetujuinya.

Dan politikus PDI Perjuangan, Ronny Talapessy, menilai pernyataan Jokowi yang setuju UU KPK direvisi kembali, sebagai upaya untuk cari perhatian dan “cuci tangan” dari polemik pelemahan lembaga antirasuah. Ronny juga menuding sikap tersebut berkaitan dengan kepentingan elektoral Partai Solidaritas Indonesia (PSI) karena revisi UU KPK yang melemahkan KPK terjadi pada 2019 ketika masa pemerintahan Presiden Jokowi.[]

  • Author: Rls/Kendil
  • Editor: Redaksi
  • Source: Hagia Sofia

Komentar (0)

At the moment there is no comment

Please write your comment

Your email will not be published. Fields marked with an asterisk (*) are required

Rekomendasi Untuk Anda

  • KORMI Kabupaten Bekasi Sumbang 22 Medali di FORNAS VIII NTB 2025

    • calendar_month Ming, 10 Agu 2025
    • account_circle HUSEN
    • visibility 329
    • 2Comment

    Tegarnews.ci.id – Bekasi- 10 Agustus 2025|Pegiat olahraga masyarakat asal Kabupaten Bekasi yang tergabung dalam Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) kembali menorehkan prestasi membanggakan di ajang Festival Olahraga Masyarakat Nasional (FORNAS) VIII Tahun 2025 di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dari 56 pegiat yang dikirim, KORMI Kabupaten Bekasi berhasil menyumbangkan 22 medali untuk Kontingen Jawa Barat, terdiri […]

  • Sambang Dialogis Bhabinkamtibmas Desa Tugu Utara, Sampaikan Pesan Kamtibmas untuk Jaga Kondusifitas Wilayah

    • calendar_month Ming, 22 Jun 2025
    • account_circle Rls/Red
    • visibility 91
    • 0Comment

    Tegarnews.co.id – Polres Bogor – Bhabinkamtibmas Desa Tugu Utara Polsek Cisarua, Polres Bogor, Bripka Edy Syahputra bersama Babinsa Sertu Subagio melaksanakan kegiatan sambang dialogis dan memberikan himbauan kamtibmas kepada warga di Kampung Poret RT 01/02, Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, pada Sabtu (21/06/2025).   Dalam kegiatan tersebut, Bripka Edy dan Sertu Subagio berinteraksi […]

  • Sejumlah Wartawan Mendapat Perlakuan Diskriminatif Saat Menjalankan Tugasnya Dari Pemilik Proyek Kandang Ayam

    • calendar_month Ming, 2 Nov 2025
    • account_circle Rls/Asep
    • visibility 75
    • 0Comment

    Tegarnews.co.id-Bogor, 2 Nopember 2025| Sejumlah wartawan mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan pada saat menjalankan tugas jurnalisnya di pertenakan ayam yang berada di wilayah Tajur Halang Kabupaten Bogor Jawa Barat, sekitar pukul 17.00 WIB, (31/10) kemarin. Kejadian tersebut berawal, ketika sejumlah wartawan melihat adanya satu unit mobil yang terparkir sedang mengangkut ayam potong dari sebuah peternakan. […]

  • Polisi Melaksanakan Penyekatan Antisipasi Pergerakan Massa Unras Menuju Jakarta

    • calendar_month Kam, 28 Agu 2025
    • account_circle Rls/Red
    • visibility 66
    • 0Comment

    Tegarnews.co.id-Bogor, 28 Agustus 2025| Jajaran Polsek Citeureup, Polres Bogor, Polda Jawa Barat, melaksanakan kegiatan penyekatan di Gerbang Tol Citeureup dalam rangka mengantisipasi pergerakan massa aksi unjuk rasa menuju Jakarta, Kamis (28/08/2025). Penyekatan dipimpin langsung oleh Kapolsek Citeureup Kompol Eddy Santosa, S.Pd., M.H. beserta personelnya. Kegiatan dimulai sejak pukul 07.00 WIB dengan fokus pemeriksaan kendaraan, khususnya […]

  • “Polisi Bekasi Bongkar Penyuntikan Gas Subsidi, Satu Pelaku Raup Untung Setahun!

    • calendar_month Jum, 31 Okt 2025
    • account_circle HUSEN
    • visibility 166
    • 0Comment

    Tegarnews.ci.id – Kabupaten Bekasi, 31 Oktober 2025– Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polsek Setu, Polres Metro Bekasi, berhasil mengungkap praktik ilegal penyuntikan gas Elpiji bersubsidi 3 kilogram (kg) ke dalam tabung non-subsidi ukuran 12 kg. Pengungkapan kasus ini dilakukan pada Selasa (28/10/2025) sekitar pukul 13.30 WIB di Jalan Raya Setu Cisaat, Desa Cikarageman, Kecamatan Setu, Kabupaten […]

  • Diburu Warga Net! Zulhas Diduga Dalang Penyebab Banjir Bandang

    • calendar_month Sel, 2 Des 2025
    • account_circle Rls/Red
    • visibility 267
    • 0Comment

    Tegarnews.co.id-Jakarta, 2 Desember 2025| Kebijakan yang dikeluarkan oleh Zulkifli Hasan (Zulhas) selama menjabat sebagai Menteri Kehutanan (Menhut) pada periode 2009 hingga 2014 di Kabinet Indonesia Bersatu II terus menjadi subjek kontroversi, terutama terkait pemberian izin pembalakan dan pelepasan kawasan hutan di pulau Sumatera. Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) lingkungan menyoroti besarnya jumlah izin yang dikeluarkan […]

expand_less