Breaking News
light_mode
Home » Nasional » Ketua PWI Pusat Zulmansyah Kritik Revisi UU Penyiaran dalam RDPU DPR

Ketua PWI Pusat Zulmansyah Kritik Revisi UU Penyiaran dalam RDPU DPR

  • account_circle Darmayanti
  • calendar_month Sen, 5 Mei 2025
  • visibility 164
  • comment 0 comment

 

tegarnews.co.id Jakarta ,Senin,5/5/2025

Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Zulmansyah Sekedang, hadir dan memberikan pandangan kritis dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Panja Penyiaran Komisi I DPR RI yang digelar pada Senin, 5 Mei 2025, di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta. RDPU ini mengangkat tema “
*Dampak Pengaturan Penyiaran Multiplatform dalam Perubahan UU Penyiaran*
”dan turut menghadirkan perwakilan dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) serta Asosiasi Video Streaming Indonesia (AVISI).

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono. Dalam forum ini, Zulmansyah Sekedang menyoroti sejumlah pasal dalam draf revisi UU Penyiaran, yang dinilai berpotensi membatasi ruang gerak media dan jurnalisme digital.

“Perubahan regulasi harus mengakomodasi kemajuan teknologi tanpa mengancam kebebasan Pers. Jangan sampai revisi UU Penyiaran menjadi alat pembungkaman,” tegas Zulmansyah dalam rapat tersebut.

Selain Zulmansyah, hadir pula Sekretaris Jenderal PWI Pusat Wina Armada Sukardi, Ketua Kerja Sama Antar Lembaga PWI Pusat Agus Sudibyo, Ketua Komisi Pendidikan Marah Sakti Siregar, Wakil Ketua Dewan Pakar PWI Pusat Nurjaman Mochtar, Anggota Dewan Penasehat PWI Pusat Fachri Muhammad, dan Bendahara Umum PWI Pusat Marthen Slamet.

Mereka secara kolektif menyuarakan pentingnya menjaga prinsip-prinsip kebebasan Pers dan independensi media, terutama dalam lanskap penyiaran yang kini semakin kompleks dengan hadirnya platform digital dan streaming.

Perwakilan AJI dan AVISI pun menyampaikan pandangan serupa, menekankan risiko over regulasi dan perlunya pendekatan yang proporsional terhadap penyiaran multiplatform.

Komisi I DPR RI menyatakan komitmennya untuk terus melibatkan para pemangku kepentingan dalam proses penyusunan revisi UU Penyiaran, agar regulasi yang dihasilkan tidak hanya adaptif terhadap perkembangan zaman, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai demokrasi dan hak Publik atas informasi.
Penutup.

(Rls / Yy )

  • Author: Darmayanti
  • Editor: Erianto
  • Source: Redaksi

Komentar (0)

At the moment there is no comment

Please write your comment

Your email will not be published. Fields marked with an asterisk (*) are required

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kapolres Bogor Hadiri Upacara Persemayaman Dan Pemakaman Kedinasan Komjen Pol (Purn) H. Puang Jusuf Manggabarani

    • calendar_month Kam, 22 Mei 2025
    • account_circle Rls/Red
    • visibility 127
    • 0Comment

    Tegarnews.co.id-Bogor| Kapolres Bogor Polda Jabar. AKBP Rio Wahyu Anggoro, S.H., S.I.K., M.H. menghadiri rangkaian kegiatan upacara persemayaman dan pemakaman secara kedinasan almarhum Komjen Pol (Purn) Drs. H. Puang Jusuf Manggabarani, yang berlangsung dengan khidmat dan penuh penghormatan pada Rabu, 21 Mei 2025 di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Upacara persemayaman dimulai pukul 10.21 WIB di […]

  • Kolaborasi AQUA Ciherang–TPS Tajug Hadirkan Inovasi Budidaya Pangan Ramah Lingkungan

    • calendar_month Kam, 11 Des 2025
    • account_circle Rls/Egi
    • visibility 54
    • 0Comment

    Tegarnews.co.id-Bogor, 11 Desember 2025| PT. Tirta Investama (AQUA) Plant Ciherang bersama Kelompok Penggiat Sampah TPS Tajug menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat berupa pelatihan Budikdamber (Budidaya Ikan dalam Ember) dan sistem aquaponik. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung ekonomi sirkular sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat sekitar. Pelatihan diikuti oleh puluhan warga di lingkungan TPS […]

  • Dugaan Penipuan Dana Koperasi: Oknum Mengaku Sebagai Bendahara KOPERASI ARSYA JAYA MANDIRI

    • calendar_month Ming, 14 Des 2025
    • account_circle Rls/Red
    • visibility 84
    • 0Comment

    Tegarnews.co.id-Tanjung Batu Kaltim,14 Desember 2025| Dugaan penipuan dana koperasi terjadi di daerah ini, yang dilakukan oleh seseorang yang mengaku sebagai bendahara Koperasi Arsya Jaya Mandiri,(09/12). Informasi ini diperoleh GMOCT (Gabungan Media Online dan Cetak Ternama) dari media online Eksposelensa yang tergabung didalamnya. Saat dikonfirmasi, Inda – seorang pegawai yang terlibat dalam proses pelaporan – menjelaskan […]

  • Bhabinkamtibmas Polsek Ciampea Silaturahmi Bersama Ketua Karang Taruna dan Warga, Sampaikan Pesan Kamtibmas

    • calendar_month Jum, 20 Jun 2025
    • account_circle Rls/Red
    • visibility 102
    • 0Comment

    Bhabinkamtibmas Polsek Ciampea Silaturahmi Bersama Ketua Karang Taruna dan Warga, Sampaikan Pesan Kamtibmas   Tegarnews.co.id – Ciampea – Polres Bogor, Dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap kondusif, Bhabinkamtibmas Desa Tapos II Polsek Ciampea, Polres Bogor, Bripka Ade Afriansyah, melaksanakan kegiatan silaturahmi dan dialog kamtibmas dengan Ketua Karang Taruna dan warga masyarakat […]

  • Menteri Nusron Ajak Mahasiswa Urun Tangan dan Karya, Selesaikan Persoalan Pertanahan

    • calendar_month Rab, 15 Okt 2025
    • account_circle Rls/Darmayanti
    • visibility 93
    • 0Comment

    Tegarnews.co.id-Pekalongan, 16 Oktober 2025| Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan diterjunkan dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Ekoteologi dan Pertanahan. Melalui program ini, 500 mahasiswa diajak untuk tidak hanya berdiskusi, tapi juga terlibat langsung mencari solusi persoalan pertanahan, khususnya pendaftaran tanah wakaf dan rumah ibadah. “Kami perlu mengajak Saudara-saudara sekalian untuk […]

  • Menteri Nusron: Selama Jajaran BPN Tidak Mau Kongkalikong, Mafia Tanah Pasti Kabur

    • calendar_month Sen, 17 Nov 2025
    • account_circle Rls/Darmayanti
    • visibility 579
    • 0Comment

    Tegarnews.co.id-Jakarta, 17 November 2025 | Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa kunci utama perang melawan mafia tanah bukan hanya penegakan hukum, tetapi keteguhan moral aparatur untuk tidak mau diajak kongkalikong. Menurutnya, seluruh upaya digitalisasi, perbaikan tata kelola, hingga penguatan regulasi akan sia-sia jika masih ada celah kompromi di […]

expand_less