Tegarnews.co.id – Kabupaten Bekasi — Polemik di Desa Pantai Sederhana, Kecamatan Muara gembong, Kabupaten Bekasi, semakin memanas. Setelah sebelumnya Kepala Desa Harun Zaen berseteru dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan dilaporkan oleh mantan sekretaris desa ke Kejaksaan Negeri atas dugaan penyimpangan anggaran, kini giliran masyarakat yang menyuarakan protes secara terbuka. Kamis. (26/06/2025).
Ratusan warga menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor desa pada Rabu (25/6/2025), menuntut transparansi penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2023–2024, terutama dalam program ketahanan pangan. Dalam aksi tersebut, massa juga menagih janji-janji kampanye Harun Zaen yang dinilai belum terealisasi, serta mendesak agar Ketua BPD segera diganti.
“Aksi ini merupakan bentuk keprihatinan dan tuntutan agar pemerintah desa lebih transparan. Kami meminta Inspektorat turun tangan mengaudit penggunaan Dana Desa,” ujar Suheru, salah satu tokoh masyarakat yang turut berorasi dalam aksi tersebut.
Menurut Suheru, masyarakat memiliki hak hukum untuk mengawasi pengelolaan Dana Desa, bahkan hingga ke nominal yang terkecil. Ia juga menyoroti ketidakhadiran pejabat berwenang dalam memberikan penjelasan kepada warga.
“Penjelasan justru disampaikan oleh operator desa, yang sebenarnya hanya bertugas mengetik laporan. Ini tidak sesuai tupoksi,” tegasnya.
Suheru juga menyampaikan desakan agar Ketua BPD diganti karena dianggap tidak aspiratif dan tidak merespons keluhan warga.
“BPD punya peran penting dalam menyusun peraturan dan mengawasi jalannya pemerintahan desa. Kalau ketuanya tidak memahami fungsinya, bagaimana bisa mengawal pembangunan dengan baik?” lanjutnya.
Sementara itu, Kepala Desa Harun Zaen enggan memberikan komentar saat hendak diwawancarai awak media usai audiensi. Ia memilih langsung meninggalkan lokasi dengan sepeda motornya tanpa sepatah kata.
