Tegarnews.co.id-Jakarta, 4 Agustus 2025| Peringatan tajam datang dari lingkup ASEAN terhadap prospek fiskal Indonesia. Dalam laporan tahunan terbaru ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO), disebutkan bahwa rasio utang pemerintah Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) berpotensi menembus 42 persen pada tahun 2029—sebuah lonceng peringatan yang tidak bisa diabaikan.
Laporan bertajuk AMRO Annual Consultation Report: Indonesia 2025 itu menyoroti tren kenaikan utang yang dipicu oleh pelebaran defisit keseimbangan primer, membengkaknya biaya pinjaman, serta stagnasi pendapatan negara. Terhambatnya rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara menyeluruh pada 2025 menjadi salah satu penyebab utama dari stagnasi penerimaan negara.
“Ini bukan sekadar soal angka. Ini tentang kredibilitas fiskal jangka menengah dan panjang Indonesia,” tulis laporan tersebut.
Para ekonom di kawasan bahkan mengibaratkan situasi fiskal Indonesia saat ini memiliki kemiripan dengan krisis yang menjerat Sri Lanka pada 2022. Kala itu, Sri Lanka juga memiliki rasio utang 42 persen terhadap PDB pada 2019, sebelum akhirnya terjerembab dalam kebangkrutan hanya dalam dua tahun akibat lonjakan utang, inflasi, dan krisis pangan.
Meski struktur ekonomi Indonesia saat ini dinilai lebih solid, AMRO menyoroti kecenderungan belanja negara yang boros serta lemahnya disiplin anggaran sebagai potensi pemicu krisis fiskal. Jika tidak segera diperbaiki, situasi ini dapat menyeret Indonesia ke dalam jebakan negara berpendapatan menengah (middle-income trap), dan kehilangan statusnya sebagai kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara pada 2030.
Merespons kekhawatiran tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa posisi utang Indonesia masih aman dan berada di bawah ambang batas 60 persen dari PDB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara.
“Pemerintah tetap menjaga kredibilitas fiskal dan berkomitmen terhadap reformasi struktural yang sedang berjalan,” ujar Airlangga dalam pernyataannya di Jakarta.
Namun, pasar keuangan dan investor global kini mulai mencermati dengan lebih cermat arah kebijakan fiskal RI. Tahun 2030 disebut-sebut akan menjadi momen kritis: apakah Indonesia mampu menunjukkan kedewasaan dalam mengelola keuangan negara, atau justru tergelincir ke jurang krisis akibat pengelolaan utang yang tidak terkendali.
Para analis sepakat, Indonesia perlu segera mengambil langkah korektif melalui reformasi perpajakan, efisiensi belanja negara, dan peningkatan transparansi fiskal. Tanpa langkah-langkah konkret tersebut, bayang-bayang krisis bukan lagi isu spekulatif, melainkan ancaman nyata terhadap masa depan ekonomi nasional.[]
