Tegarnews.co.id-Kota Bogor, 5 Februari 2026| Kekosongan 51 jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kota Bogor menuai kritik keras dari berbagai pihak. Kondisi tersebut dinilai bukan sekadar persoalan administrasi birokrasi, melainkan cerminan lemahnya manajemen pemerintahan yang berdampak langsung terhadap pelayanan publik.
Ketua Garuda KPP-RI Kabupaten Bogor, Baihaki, menegaskan bahwa jumlah kekosongan yang begitu besar merupakan sinyal bahaya bagi stabilitas kinerja pemerintah daerah. Menurutnya, puluhan kursi jabatan yang dibiarkan kosong sama saja dengan membiarkan roda pemerintahan berjalan pincang.
“Lima puluh satu jabatan kosong itu bukan angka kecil. Itu artinya puluhan fungsi pelayanan tidak berjalan maksimal. Kalau dibiarkan, ini bukan lagi kelalaian teknis, ini kegagalan serius dalam mengelola pemerintahan,” tegas Baihaki.
Ia menilai, kekosongan jabatan berpotensi melumpuhkan proses pengambilan keputusan, memperlambat program pembangunan, hingga membuat pelayanan masyarakat tersendat. Dampaknya dirasakan langsung oleh warga, mulai dari lambatnya urusan administrasi hingga tidak optimalnya realisasi program kerja.
Menurut Baihaki, alasan klasik seperti proses seleksi atau penyesuaian struktur tidak bisa lagi dijadikan pembenaran. Sebab yang dipertaruhkan adalah hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan cepat dan profesional.
“Jabatan itu bukan sekadar kursi dan meja. Itu tanggung jawab pelayanan. Kalau puluhan dibiarkan kosong, berarti pemerintah membiarkan hak rakyat terbengkalai,” ujarnya.
Lebih jauh, ia juga mengingatkan bahwa lemahnya struktur birokrasi membuka ruang minimnya pengawasan internal. Situasi tersebut dinilai rawan memicu maladministrasi hingga potensi penyimpangan anggaran karena kontrol dan tanggung jawab tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Garuda KPP-RI menilai Pemkot Bogor harus segera melakukan penataan menyeluruh dan transparan, serta memastikan pengisian jabatan dilakukan secara profesional, bukan berlarut-larut tanpa kepastian.
Baihaki menegaskan, jika persoalan ini terus dibiarkan tanpa langkah konkret, pihaknya siap mendorong tekanan publik yang lebih luas.
“Kalau pelayanan publik terus melemah dan jabatan dibiarkan kosong berbulan-bulan, jangan salahkan masyarakat kalau kepercayaan hilang. Pemerintah harus bergerak cepat. Kalau tidak, kritik dan kontrol publik pasti menguat,” tandasnya.
Dengan kekosongan yang mencapai puluhan posisi, publik kini menunggu bukti nyata keseriusan Pemkot Bogor. Sebab birokrasi yang lemah bukan hanya soal tata kelola, melainkan soal nasib pelayanan terhadap rakyat.[]
