Breaking News
light_mode
Home » Opini » Pancasila Menurut Habib Rizieq Syihab

Pancasila Menurut Habib Rizieq Syihab

  • account_circle Muhamad Dekra / Syarif Hidayatullah
  • calendar_month Ming, 1 Jun 2025
  • visibility 140
  • comment 0 comment

Tegarnews.co.id–Jakarta| Secara Historis, Pancasila dirumuskan dengan tujuan untuk dipakai sebagai dasar negara Indonesia Merdeka. Dalam prosesnya, tentu tidak terlepas dari beragam Tokoh yang turut serta merancang Pancasila tersebut terlebih para Tokoh Ulama Islam.

Berikut adalah Sejarah Pancasila, menurut Al Habib Rizieq Syihab:

A. Tanggal 01 Juni 1945 Bung Karno mengusulkan Istilah Pancasila sebagai dasar negara, lalu diterima oleh Trio Ulama Pendiri Bangsa; KH Wahid Hasyim (NU), KH Abdul Qohar Mudzakkir (Muhammadiyah) dan KH Agus Salim (Syarikat Islam), serta seluruh anggota BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia).

B. Tanggal 01 Juni 1945 Bung Karno mengusulkan Teks Pancasila dengan redaksi:

  1. Kebangsaan Indonesia
  2. Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan
  3. Mufakat atau Demokrasi
  4. Keadilan Sosial
  5. Ketuhanan

C. Tanggal 22 Juni 1945 Trio Ulama Pendiri Bangsa bersama Bung Karno dan seluruh anggota BPUPKI sepakat Pancasila sebagai Dasar Negara dengan redaksi:

  1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
  3. Persatuan Indonesia
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaan dalam permusyawaratan/perwakilan
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Inilah yang disebut Piagam Jakarta sebagai Konsensus Nasional Para Pendiri Bangsa dan Negara Indonesia.

D. Tanggal 18 Agustus 1945 Atas Tekanan Penjajah Jepang berdasarkan pengakuan Bung Hatta maka sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) digelar kembali Tanpa Kehadiran Trio Ulama Pendiri Bangsa, memutuskan dan menetapkan bahwa Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia dengan redaksi:

  1. Ketuhanan Yang Maha Esa
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
  3. Persatuan Indonesia
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Disini ada penghapusan klausal Syariat dalam Sila Pertama. Semula ditolak oleh kelompok Islam yang menghadiri sidang yang dipimpin oleh Ki Bagus Hadikusumo dari PB Muhammadiyah, karena Trio Ulama Pendiri Bangsa tidak hadir, namun akhirnya diterima dengan syarat kata Ketuhanan dipertegas dengan Yang Maha Esa.

E. Trio Ulama Pendiri Bangsa akhirnya menerima putusan PPKI, karena walaupun klausul Syariat yang dihapus, namun diganti dengan klausul Tauhid yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa yang tidak lain dan tidak bukan adalah Allah SWT.

Naskah dan rekaman pidato para Tokoh Sekuler Nasionalis dalam sidang BPUPKI & PPKI semuanya ada tersimpan dalam Arsip Nasional, tapi tidak ada satupun naskah & rekaman pidato para Tokoh Islam Nasionalis yang tersimpan dalam Arsip Nasional. Apakah ada kesengajaan menghilangkan Jejak Islam dalam pendirian Negara Indonesia?

  • Author: Muhamad Dekra / Syarif Hidayatullah
  • Editor: Syarif Hidayatullah
  • Source: Redaksi

Komentar (0)

At the moment there is no comment

Please write your comment

Your email will not be published. Fields marked with an asterisk (*) are required

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ketum GMOCT: Jangan Kriminalisasi Wartawan! Kasus Mojokerto Harus Tunduk pada UU Pers, Bukan Dipaksakan Jadi Pemerasan Berita

    • calendar_month Rab, 18 Mar 2026
    • account_circle Rls/Red
    • visibility 82
    • 0Comment

    Tegarnews.co.id – Pemalang, 18 Maret 2026 | Kasus operasi tangkap tangan (OTT) terhadap seorang jurnalis di Mojokerto memicu polemik serius dan memunculkan kekhawatiran akan potensi kriminalisasi terhadap insan pers. Ketua Umum GMOCT mengingatkan aparat penegak hukum agar tidak gegabah membawa persoalan jurnalistik ke ranah pidana tanpa memahami konteks yang utuh. Peristiwa yang terjadi pada Sabtu […]

  • Negara Jangan Jadi Makelar Tanah, Saat Hak Adat Dibenturkan dengan Izin Korporasi

    • calendar_month Rab, 10 Des 2025
    • account_circle Rls/Red
    • visibility 271
    • 0Comment

    Tegarnews.co.id-Jawa Barat, 10 Desember 2025| Konflik agraria sejak lama menjadi cermin ketidakberesan tata kelola tanah di Indonesia. Di banyak daerah, termasuk Jawa Barat, negara hadir bukan sebagai penjaga keadilan, tetapi justru sebagai pemeran utama yang memproduksi konflik melalui penerbitan izin HGU, HGB, izin tambang, maupun izin lokasi yang kerap menabrak sejarah penguasaan tanah masyarakat adat, […]

  • Ketua DPRD Kab.Tangerang Tanggapi Polemik Anggaran Sewa Hotel

    • calendar_month Jum, 15 Mei 2026
    • account_circle Rls/Red
    • visibility 16
    • 0Comment

    Tegarnews.co.id – Tangerang, 15 Mei 2026 | Alokasi anggaran belanja sewa hotel Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang untuk tahun 2026 sebesar Rp 23,2 miliar tengah menjadi sorotan publik. Lonjakan ini dinilai janggal lantaran mengalami kenaikan drastis dibandingkan periode tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan data Rencana Umum Pengadaan (RUP), total pagu anggaran tersebut mencapai Rp […]

  • Rocky Gerung Angkat Bicara ‘Sentil’ Prabowo, Sebut Pengangkatan Qodari Blunder Besar: Sinyal Ingin (Tiga) Periode

    • calendar_month Rab, 24 Sep 2025
    • account_circle Rls /M.ifsudar/M.imron
    • visibility 211
    • 0Comment

    Tegarnews.co.id-Jakarta, 24 September 2025| Pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung kembali berbicara melontarkan kritik pedasnya. Kali ini langsung, sasarannya adalah keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menunjuk Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari, sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) yang baru. Ujar Rocky, langkah yang diambil Prabowo ini (17/9), bukan hanya sebuah kesalahan politik, tetapi sebuah […]

  • Pimpinan Komisi III DPR Apresiasi Polri Tindak 3.326 Kasus Premanisme

    • calendar_month Sab, 10 Mei 2025
    • account_circle Editorial
    • visibility 149
    • 0Comment

    Tegarnews.co.id-Jakarta| Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh Rano Alfath, memberikan apresiasi tinggi kepada Polri atas keberhasilan mengungkap 3.326 kasus premanisme di berbagai wilayah Indonesia selama periode 1–9 Mei 2025. Menurut Rano, capaian ini merupakan bukti nyata kehadiran negara dalam menjamin rasa aman masyarakat. “Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran Kepolisian Republik Indonesia atas kinerja […]

  • Pemprov Jakarta Resmi Membuka Pemilihan Abang None 2025, Rano Karno Dorong Duta Jakarta di Kancah Global

    • calendar_month Rab, 6 Agu 2025
    • account_circle Syarif Hidayatullah
    • visibility 132
    • 0Comment

    Tegarnews.co.id–Jakarta, 06 Agustus 2025| Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta resmi membuka rangkaian kegiatan Pemilihan Abang None Jakarta Tahun 2025, sebuah ajang tahunan yang telah menjadi ikon budaya sekaligus wadah pengembangan generasi muda Jakarta sejak 1972. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno, mendorong finalis Abang None menjadi duta Jakarta yang dapat melestarikan serta mempromosikan […]

expand_less