Tegarnews.co.id – Jakarta, 9 Maret 2026| Dewan Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (Council of Presidents of the United Nations General Assembly/UNCPGA) menyerukan deeskalasi konflik segera dan penghentian permusuhan secepatnya di Timur Tengah, serta secara tegas mendesak kepada semua pihak agar segera kembali ke meja perundingan di bawah naungan PBB.
Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada Senin (2/3), dewan itu mengungkapkan keprihatinan yang mendalam atas pecahnya permusuhan militer antara Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran, dan mengutuk penggunaan kekuatan oleh semua pihak dalam konflik tersebut, serta dampaknya yang serius terhadap negara-negara tetangga di seluruh kawasan Timur Tengah.
“Ini merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap Piagam PBB dan hukum internasional dan menimbulkan ancaman yang serius terhadap perdamaian dan keamanan internasional,” urai pernyataan itu.
Menyatakan bahwa Piagam PBB secara jelas melarang “ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik suatu negara, atau dengan cara lainnya yang bertentangan dengan Tujuan PBB”, pernyataan itu menyerukan kepada semua pihak yang terlibat dalam konflik tersebut agar memenuhi kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional, terutama Piagam PBB.
Pernyataan itu menegaskan kembali prinsip menentukan nasib sendiri yang dicantumkan dalam Pasal 1 (2) Piagam PBB, yang menetapkan hak semua bangsa untuk secara bebas menentukan status politik mereka dan mengupayakan pembangunan politik, ekonomi, sosial, dan budaya tanpa campur tangan eksternal. Pernyataan itu juga menyerukan kepada semua pihak agar menyelesaikan perselisihan mereka secara damai melalui sarana diplomatik yang sesuai dengan ketentuan yang relevan di Piagam PBB.
Pernyataan itu menyerukan kepada Dewan Keamanan PBB agar memenuhi kewajibannya dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional, serta segera mengambil tindakan yang diperlukan demi memastikan penghentian permusuhan secepatnya.
Pernyataan itu juga menyerukan kepada presiden Majelis Umum PBB agar mempertimbangkan penyelenggaraan sidang khusus darurat untuk menangani krisis tersebut beserta segala aspeknya.
Pernyataan itu lebih lanjut menyerukan kepada sekretaris jenderal PBB untuk menggunakan kewenangan diplomatiknya untuk memfasilitasi resolusi damai konflik tersebut sesegera mungkin. Pernyataan itu mengungkapkan kesiapan penuh UNCPGA untuk mendukung seluruh upaya PBB dalam mewujudkan tujuan tersebut.[]
