Tegarnews.co.id – Kota Bogor, 16 Oktober 2026 | Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Ibn Khaldun (BEM UIKA) Bogor menggelar konsolidasi pada Jumat sore (16/10/2026) untuk menyikapi persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dalam konsolidasi tersebut, mahasiswa menyuarakan desakan agar Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan mempertimbangkan pencopotan apabila terbukti gagal menjalankan tanggung jawab perlindungan hutan.
Presiden Mahasiswa UIKA Bogor, Muhammad Alfadly Ridwan, menilai persoalan karhutla yang berlangsung sejak awal Agustus hingga Oktober belum menunjukkan penyelesaian sesuai harapan. Menurutnya, sorotan mahasiswa tidak hanya tertuju pada kebijakan, tetapi juga pada cara kementerian merespons dan menangani persoalan di lapangan.
Fadly menjelaskan, penilaian BEM UIKA antara lain didasarkan pada hasil wawancara melalui telepon dengan seseorang di Kalimantan. Keterangan tersebut menjadi salah satu dasar desakan mahasiswa, meski masih perlu diperkuat dengan data resmi dan verifikasi kondisi di lapangan.
Di sisi lain, Kementerian Kehutanan melaporkan upaya penanganan karhutla, termasuk peninjauan Menteri Kehutanan ke Taman Nasional Tanjung Puting pada 14 Oktober 2026. Data kementerian juga mencatat 799 titik panas berkepercayaan tinggi secara nasional pada 15 Oktober. Titik panas merupakan indikasi yang perlu diverifikasi dan tidak otomatis menunjukkan jumlah kejadian kebakaran.
BEM UIKA Bogor menilai penanganan pemerintah perlu dievaluasi berdasarkan hasil nyata, bukan hanya laporan kegiatan. Mahasiswa mendesak pemerintah membuka capaian pencegahan kebakaran, efektivitas pengawasan kawasan hutan, serta langkah penindakan terhadap pihak yang terbukti melanggar hukum.
Desakan tersebut menempatkan pertanggungjawaban pejabat publik sebagai persoalan utama. Presiden Prabowo diminta memastikan evaluasi dilakukan secara objektif dan transparan, dengan pencopotan sebagai opsi apabila kegagalan kepemimpinan terbukti.
Bagi BEM UIKA Bogor, perlindungan hutan tidak boleh berhenti pada pernyataan dan program di atas kertas. Di tengah ancaman karhutla, pemerintah dituntut menunjukkan hasil yang terukur sekaligus memastikan keselamatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan menjadi prioritas.(Rls/Opik)
Sumber: Surya SP
