Tegarnews.co.id | JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dijadwalkan menggelar Rapat Paripurna pada Kamis (12/11/2026) dengan agenda utama: pembacaan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Usulan ini bukan lagi wacana. Usulan ini sudah resmi diterima pimpinan DPR kemarin, Rabu (11/11), di ruang rapat Komisi VIII, Kompleks Parlemen Senayan.
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa yang menerima langsung usulan itu mengatakan, jumlah pengusul sudah melampaui syarat minimal.
“Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk HMP ini berdasarkan yang ditandatangani adalah 120 orang, dari delapan fraksi yang ada,” kata Saan.
Padahal, syarat minimal untuk mengajukan HMP hanya butuh 25 anggota DPR dari lebih dari 1 fraksi. Sekarang jumlahnya hampir 5 kali lipat.
Rincian Resmi 120 Anggota yang Teken HMP
Ini data resmi yang disampaikan perwakilan fraksi ke pimpinan DPR, dan ini KOREKSI dari data awal kemarin yang menyebut angka 100-an:
1. PKS – 28 orang (TERBANYAK)
PKS menjadi motor utama penggerak HMP. Presiden PKS Almuzzammil Yusuf sudah tegas sejak awal: jika Gibran tidak mundur, HMP adalah pilihan yang paling relevan.
2. NasDem – 19 orang
NasDem yang dipimpin Surya Paloh ternyata menyumbang suara besar. Wakil Ketua DPR Saan Mustopa sendiri berasal dari Fraksi NasDem.
3. PKB – 18 orang
PKB yang awalnya hanya mengkaji Hak Angket, kini full ke HMP. Anggota Komisi II DPR Fraksi PKB Muhammad Khozin menyebut HMP pada akhirnya bisa bermuara kepada pemakzulan.
4. Demokrat – 18 orang
Fraksi Demokrat yang selama ini dikenal hati-hati, kini ikut menandatangani dalam jumlah besar.
5. PDIP – 14 orang
PDIP yang di awal disebut 110 orang, ternyata yang resmi menandatangani dan tercatat di pimpinan DPR adalah 14 orang perwakilan. Namun PDIP tetap menjadi fraksi yang paling awal mendorong komunikasi lintas fraksi.
6. Golkar – 11 orang
Golkar yang dulu menutup pintu pemakzulan, kini ikut teken. Anggota Fraksi Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut HMP adalah jalur konstitusional yang paling tepat.
7. Gerindra – 11 orang
Ini yang paling mengejutkan. Partai Presiden Prabowo Subianto sendiri menyumbang 11 orang penandatangan. Ketua Fraksi Gerindra Budisatryo Djiwandono hadir langsung saat penyampaian usulan.
8. PAN – 1 orang
PAN menjadi fraksi dengan jumlah penandatangan paling sedikit, tapi tetap tercatat ikut dalam usulan.
Total: 120 anggota dari 8 fraksi. Semua fraksi di DPR sudah terwakili.
Apa yang Akan Terjadi di Paripurna Hari Ini?
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menjelaskan, usulan HMP ini akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku.
Tahapannya:
1. Hari ini, Paripurna: Usulan HMP dibacakan. Pimpinan DPR akan membawa usulan ini ke Badan Musyawarah (Bamus) untuk dijadwalkan pembahasan.
2. Pembentukan Pansus: Jika Paripurna menyetujui, DPR akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) HMP. Pansus punya waktu maksimal 60 hari untuk bekerja.
3. Ke Mahkamah Konstitusi: Jika Pansus dan Paripurna setuju, usulan dikirim ke MK. MK punya waktu 90 hari untuk memutus apakah Gibran terbukti melanggar hukum atau tidak lagi memenuhi syarat.
4. Sidang Istimewa MPR: Jika MK menyatakan terbukti, MPR akan gelar Sidang Istimewa untuk memutus pemberhentian Gibran.
“Terhadap usulan ini akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku,” tegas Saan.
Gibran Niat Mundur, Tapi DPR Tetap Jalan
Sehari sebelum usulan HMP diterima, Selasa (11/11/2026), Gibran bertemu Presiden Prabowo Subianto selama 2,5 jam di Istana. Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri. Istana menyebut Presiden Prabowo tidak menolak niat tersebut.
Namun, DPR menegaskan proses HMP tetap berjalan.
Anggota DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera menegaskan, DPR tidak akan berhenti hanya karena ada niat mundur.
“Silahkan Gibran lakukan apa yang perlu. Kami di DPR tetap menjalankan HMP sampai prosesnya final,” kata Mardani.
Sikap DPR ini diperkuat dengan fakta bahwa sampai tadi malam, Ketua MPR Ahmad Muzani mengaku belum mengetahui adanya surat pengunduran diri Gibran sebagai Wapres.
Artinya, sampai pagi ini, yang ada baru niat lisan, belum ada surat resmi pengunduran diri yang masuk ke MPR.
Dasar Hukumnya: Putusan MK dan MA
Dasar dari HMP ini adalah dua putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap:
1. Putusan MK 6 Oktober 2026: MK menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari lembaga pendidikan luar negeri yang bisa dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan SMA atau sederajat.
2. Putusan MA 30 Oktober 2026 Nomor 742 K/TUN/2026: MA menyatakan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA Gibran Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak sah dan batal demi hukum.
Dua putusan inilah yang membuat DPR menilai Gibran diduga sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden sesuai Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.
Catatan redaksi:
Akan terus mengawal jalannya Rapat Paripurna DPR. Apakah usulan HMP ini akan langsung disetujui untuk dibentuk Pansus, atau akan ditunda lagi?
Satu yang pasti, peta politik sudah berubah total. Dari 8 fraksi, semuanya sudah menyatakan sikap. Tidak ada lagi fraksi yang netral dalam polemik ijazah ini.(Rls/Red)
Sumber: Rapat Pimpinan DPR, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, Anggota DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera, Ketua MPR Ahmad Muzani, dan Data Fraksi DPR.
