Tegarnews.co.id | JAKARTA – Kinerja penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan kembali menjadi sorotan publik. Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Jakarta mempertanyakan konsistensi dan profesionalisme penyidik dalam menangani laporan dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan atas nama pelapor Siti Rahmah.
Sorotan tajam ini muncul setelah diterbitkannya surat ketetapan tersangka yang dinilai bertolak belakang dengan hasil klarifikasi resmi dari Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).
Permasalahan ini bermula dari Laporan Polisi Nomor: LP/B/1034/III/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA tertanggal 25 Maret 2025 terkait dugaan penipuan atau perbuatan curang di Toko Mas Fahlevi, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Merasa proses hukum berjalan lambat (undue delay), PBHI Jakarta selaku kuasa hukum pelapor mengajukan permohonan perlindungan hukum dan pengawasan kepada Kompolnas pada 17 Juni 2026.
Menindaklanjuti aduan tersebut, Kompolnas melayangkan surat balasan bernomor B-1967/DT.01.06/10/2026 tertanggal 19 Oktober 2026 kepada Muhamad Ridwan Ristomoyo, S.H. dari PBHI Jakarta.
Dalam surat yang merujuk pada hasil klarifikasi Kapolda Metro Jaya tersebut, Kompolnas secara gamblang memaparkan rencana tindak lanjut penyidikan dari Polres Metro Jakarta Selatan.
Pada poin 2 huruf f surat tersebut ditegaskan bahwa penyidik akan melakukan gelar perkara untuk peningkatan status penetapan terlapor atas nama Sdri. Venny Charina Novian menjadi tersangka.
Namun, fakta mengejutkan justru tertuang dalam Surat Ketetapan Nomor: S.Tap.Tsk/323/XI/RES.1.11./2026/Reskrim Jaksel tentang Penetapan Tersangka yang dikeluarkan oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan pada 5 November 2026.
Alih-alih menetapkan Venny Charina Novian sebagaimana yang tercantum dalam laporan hasil klarifikasi kepada Kompolnas, penyidik justru menetapkan Tugimin yang sebelumnya berstatus sebagai saksi dalam surat Kompolnas menjadi tersangka atas dugaan pelanggaran Pasal 492 KUHP dan/atau Pasal 486 KUHP (terkait penipuan dan/atau penggelapan).
“Bagaimana mungkin Terlapor VCN sebagai pemilik toko emas Fahlevi memberikan rekening pribadinya kepada pegawai untuk menjalankan usaha. Tanpa ada rasa curiga pelanggan seperti Pelapor (SR) melakukan transfer ke rekening milik Terlapor (VCN), setelah jatuh tempo tidak mau mengembalikan dengan alasan rekening tersebut dikuasai oleh Tugimin. Pelapor sudah mengenal Terlapor sejak 2011 dan sudah sering kali melakukan transfer ke rekening milik pribadi Terlapor (VCN), namun tidak pernah ada pemberitahuan jika rekening tersebut dikuasai oleh Tugimin” Ungkap Ridwan saat Konferensi Pers di Jakarta, Minggu 15 November 2026.
Perbedaan mencolok antara dokumen hasil klarifikasi Kompolnas dengan surat ketetapan tersangka dari Polres Metro Jakarta Selatan ini memicu tanda tanya besar.
PBHI Jakarta mempertanyakan dasar pertimbangan penyidik yang tiba-tiba mengalihkan penetapan status tersangka dan membiarkan status terlapor utama, Venny Charina Novian, menggantung tanpa kepastian.
Bagi PBHI Langkah penyidik Polres Metro Jakarta Selatan ini dinilai mencederai rasa keadilan bagi korban serta menimbulkan kesan bahwa rekomendasi dan hasil pengawasan yang telah dikoordinasikan bersama Kompolnas tidak dijalankan secara konsisten.
Pihak pelapor kini menuntut transparansi penuh dari jajaran pimpinan Polres Metro Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya terkait kejanggalan proses gelar perkara tersebut.
Media sudah mengirimkamn pertanyaan dan permohonan tanghapan atas kasus ini pada penyidik Polres Jakarta Selatan namun, Sampai berita ini diturunkan belum ada tanggapan resmi dari penyidik Polres Jakarta Selatan.(Rls/Red)
