Tegarnews.co.id – Kabupaten Bekasi 17 November 2026- Proyek rekonstruksi Jalan Bantarjaya–Karangreja yang dikerjakan PT Bintang Jaya Global dengan nilai kontrak Rp1.956.503.145 bersumber dari anggaran pemerintah Tahun Anggaran 2026, menuai sorotan. Pasalnya, pengelolaan material bekas hasil pembongkaran jalan dalam kegiatan tersebut diduga belum memiliki kejelasan, bahkan muncul dugaan material tersebut diperjualbelikan. Selasa (17/11/2026).
Proyek dengan nomor SPK 000.3.3/648/SPK/PJL/DSDABMBK/2026 itu kini menjadi perhatian masyarakat, terutama menyangkut transparansi pengelolaan material sisa hasil pekerjaan konstruksi.
Berdasarkan informasi yang dihimpun di lokasi, material bekas bobokan jalan terlihat diangkut menggunakan kendaraan. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas pengangkutan, tujuan pemindahan material, serta status kepemilikan material setelah pembongkaran dilakukan.
Saat dikonfirmasi di lokasi kegiatan, seseorang yang mengaku sebagai pelaksana pekerjaan membenarkan bahwa pihaknya tidak menyediakan armada untuk mengangkut material bekas bobokan jalan.
“Ya benar, Bang. Kalau armada bukan dari kita,” ujarnya singkat.
Pernyataan tersebut justru memunculkan pertanyaan lanjutan: jika armada pengangkut bukan berasal dari pihak pelaksana, lalu siapa yang menyediakan kendaraan, siapa yang mengangkut material, dan atas dasar kewenangan apa material tersebut dipindahkan?
Sugianto, warga Bantarjaya, meminta agar persoalan tersebut tidak dianggap sepele. Menurutnya, setiap material yang berasal dari pembongkaran pekerjaan pemerintah harus memiliki kejelasan status dan mekanisme pengelolaan.
“Kalau memang material bekas bobokan jalan tersebut diperjualbelikan, tentu harus jelas dasar dan mekanismenya. Jangan sampai material yang merupakan bagian dari kegiatan pekerjaan justru dimanfaatkan tanpa kejelasan,” ujar Sugianto.
Ia menilai transparansi proyek pemerintah tidak hanya sebatas kualitas hasil pekerjaan dan kesesuaian spesifikasi teknis, tetapi juga mencakup pengelolaan material sisa pembongkaran.
Persoalan ini perlu mendapat perhatian konsultan pengawas dan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (DSDABMBK) Kabupaten Bekasi.
Pihak terkait perlu memastikan apakah material hasil bobokan telah diinventarisasi, bagaimana status kepemilikannya, apakah tercantum dalam dokumen kontrak atau ketentuan pengelolaan hasil pembongkaran, serta apakah terdapat berita acara penyerahan maupun dasar pemindahan material tersebut.
Jika material tersebut merupakan aset atau barang milik daerah, pengelolaannya tentu harus mengikuti ketentuan pengelolaan barang milik daerah. Namun, apabila statusnya merupakan material sisa pekerjaan yang pengaturannya telah ditetapkan dalam kontrak, mekanisme tersebut juga harus dapat dipertanggungjawabkan.
Masyarakat berharap DSDABMBK Kabupaten Bekasi tidak hanya melakukan pengawasan terhadap mutu konstruksi, tetapi juga menelusuri alur pengangkutan dan pemanfaatan material bekas pembongkaran.
Hingga berita ini diterbitkan, dugaan penjualan material bekas bobokan jalan tersebut belum dapat dipastikan dan masih memerlukan klarifikasi dari PT Bintang Jaya Global, konsultan pengawas, serta DSDABMBK Kabupaten Bekasi.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak terkait guna memastikan pemberitaan tetap berimbang dan berdasarkan fakta.














