Tegarnews.co.id | KOTA BEKASI – Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Cabang Bekasi Raya melayangkan sorotan tajam terhadap tata kelola anggaran Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Tahun 2026 Kota Bekasi yang menembus angka fantastis: Rp 135 miliar.
Anggaran sebesar itu bersumber dari keringat rakyat, bukan dana taktis segelintir elite birokrasi maupun pengurus cabang olahraga. Besarnya pagu anggaran wajib berbanding lurus dengan keterbukaan informasi radikal dan auditabilitas yang jelas. Tanpa transparansi, anggaran jumbo ini hanya akan menjadi ruang gelap yang rawan dikorupsi dan dimanipulasi atas nama euforia olahraga.
Porprov bukan sekadar panggung gengsi memburu medali dan seremoni pejabat daerah. Ujian sejati dari Rp 135 miliar ini adalah memastikan setiap rupiah mengalir langsung untuk kualitas pembinaan dan kesejahteraan atlet di lapangan bukan menguap di pos-pos administratif atau proyek titipan.
Publik Kota Bekasi berhak mendapatkan jawaban konkret atas kesimpangsiuran dua angka yang beredar: Rp 40 miliar dan Rp 135 miliar. Apakah Rp 40 miliar tersebut merupakan bagian dari total pagu Rp 135 miliar, pos belanja khusus, atau skema pembiayaan terpisah? Pemerintah Kota Bekasi tidak boleh berlindung di balik retorika normatif. Buka dokumen resminya ke hadapan publik sekarang juga.
HMI MPO Cabang Bekasi Raya menegaskan: menuntut transparansi bukan upaya menjegal suksesnya Porprov, melainkan langkah menyelamatkan marwah olahraga Bekasi dari praktik bancakan anggaran. Jangan sampai di tengah pesta anggaran Rp 135 miliar, para atlet yang menjadi aktor utama justru diterlantarkan dengan fasilitas seadanya, konsumsi tidak layak, akomodasi buruk, hingga hak-hak yang dipangkas. Atlet adalah pejuang daerah, bukan tumbal pencitraan birokrasi!
Atas dasar krisis keterbukaan tersebut, HMI MPO Cabang Bekasi Raya menyatakan tujuh tuntutan tegas:
Mendesak Wali Kota Bekasi membuka secara terang benderang rincian anggaran Porprov XV 2026 sebesar Rp 135 miliar. Sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, Wali Kota tidak boleh membiarkan anggaran ratusan miliar ini dikunci rapat di ruang tertutup birokrasi tanpa akses pengawasan publik.
Mendesak Dispora dan KONI Kota Bekasi mempublikasikan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta laporan realisasi anggaran ke ruang publik. Transparansi dokumen RAB dan realisasi adalah harga mati agar masyarakat bisa menguji kesesuaian antara perencanaan di atas kertas dengan eksekusi di lapangan.
Menuntut penjelasan terbuka dan berbasis dokumen resmi mengenai relasi antara angka Rp 40 miliar dan total anggaran Rp 135 miliar. Pemkot Bekasi, Dispora, dan KONI wajib membedah struktur pembiayaan, sumber dana, serta peruntukan kedua angka tersebut untuk mengakhiri spekulasi liar di tengah masyarakat.
Mendesak Inspektorat Kota Bekasi melakukan audit investigatif (audit khusus) terhadap seluruh penggunaan anggaran Porprov. Inspektorat harus membuktikan independensinya dengan membongkar potensi penyimpangan administratif, mark-up, hingga indikasi kerugian keuangan daerah sejak dini.
Meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turun tangan melakukan pemeriksaan menyeluruh sesuai mandat konstitusi. Setiap sen uang rakyat dalam perhelatan Porprov wajib diuji kepatuhannya terhadap prinsip akuntabilitas dan aturan perundang-undangan.
Mendesak seluruh pemangku kepentingan menjamin pemenuhan hak, fasilitas, konsumsi, akomodasi, dan kesejahteraan atlet secara penuh. Hentikan praktik mengorbankan kebutuhan dasar atlet demi membiayai kemewahan seremonial. Prestasi mustahil lahir dari perut yang lapar dan hak yang dikebiri.
Meminta Aparat Penegak Hukum (Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK) segera menyelidiki serta menindak tegas apabila ditemukan indikasi tindak pidana korupsi. Penegak hukum tidak boleh tutup mata terhadap setiap bukti penyimpangan. Sikat habis siapa pun yang mencoba memperkaya diri atau kelompok dari anggaran olahraga Kota Bekasi.
Tujuh tuntutan ini bukanlah fitnah tanpa dasar, melainkan manifestasi kontrol sosial mahasiswa untuk menyelamatkan uang rakyat.
Ingat: Prestasi olahraga haram dijadikan tameng untuk membungkam hak publik atas informasi! Kebanggaan daerah tidak boleh dibangun di atas tata kelola anggaran yang busuk dan manipulatif. Jika angka Rp 135 miliar berani diketok, maka pertanggungjawabannya wajib dibuka hingga ke akar-akarnya.
HMI MPO Cabang Bekasi Raya akan terus mengepung dan mengawal persoalan ini melalui jalur konstitusional, advokasi hukum, maupun aksi massa hingga seluruh tuntutan ini dijawab dengan bukti nyata!
HIDUP RAKYAT! HIDUP DEMOKRASI! LAWAN KORUPSI!
(M.ifsudar)
Sumber: Pengurus HMI MPO Cabang Bekasi Raya














