Tegarnews.co.id – Serang, 22 Juni 2026 | Kabupaten Serang tengah menghadapi situasi paradoks pembangunan yang akut. Di tengah derasnya arus investasi dan berdirinya ratusan pabrik manufaktur raksasa bernilai triliunan rupiah, daerah ini justru menyimpan borok sosial yang mendalam: angka pengangguran yang menjulang, potret buram pendidikan mendasar, serta manajemen fiskal daerah yang dinilai gagal mengintervensi krisis.
Data makroekonomi tahun 2025 menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Serang menembus angka 8,73 persen. Angka ini menempatkan Kabupaten Serang di urutan tertinggi kedua se-Provinsi Banten, hanya terpaut tipis dari Kabupaten Pandeglang (8,80 persen) yang secara geografis bukan merupakan kawasan industri.
Akar Krisis: Gagal Intervensi SDM dan Anggaran Mengendap
Dari data BPS mengonfirmasi bahwa tingginya angka pengangguran berkelindan erat dengan rapuhnya sektor pendidikan fundamental. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di wilayah ini mandek di angka 8,03 tahun artinya, mayoritas angkatan kerja lokal tidak lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP). Ironisnya, tercatat sedikitnya 10.000 anak di Kabupaten Serang menyandang status putus sekolah atau sama sekali tidak mengecap bangku pendidikan. Akibatnya, warga lokal kalah saing dan terdepak dari pasar kerja industri modern yang menuntut kualifikasi dan sertifikasi tinggi.
Di tengah jeritan anak putus sekolah dan tingginya angka pengangguran, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Serang justru memperlihatkan inefisiensi yang nyata. APBD 2025 yang bernilai lebih dari Rp3 triliun menyisakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp125 miliar. Dana jumbo yang mengendap di kas daerah ini menjadi bukti kuat lemahnya birokrasi dalam menyusun skala prioritas belanja publik.
Merosotnya kualitas pembangunan sumber daya manusia (SDM) ini juga berimbas pada sektor kepemudaan. Dalam ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Banten terbaru, Kabupaten Serang dipaksa menelan pil pahit setelah terpuruk di peringkat ke-8—alias juru kunci. Rapor merah ini memicu gelombang desakan publik agar Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Serang segera dicopot dari jabatannya.
Ketua DPRD Serang: Kami Dalami Perencanaan OPD, Anggaran 2026 Dipaksa Melampaui Mandatory Spending
Kondisi carut-marut ini memantik respons dari parlemen daerah. Ketua DPRD Kabupaten Serang, Bahrul Ulum, menegaskan bahwa tingginya angka pengangguran (TPT) dan rendahnya Rata-Rata Lama Sekolah telah menjadi alarm keras yang disikapi secara serius oleh pihak legislatif.
Sebagai langkah intervensi anggaran yang agresif, Bahrul Ulum menyatakan bahwa DPRD telah mendorong alokasi anggaran sektor pendidikan pada Tahun Anggaran (TA) 2026 untuk melompat jauh di atas batas minimal belanja wajib (mandatory spending) yang diatur undang-undang.
“Angka TPT dan Rata-Rata Lama Sekolah ini menjadi perhatian yang sangat serius bagi DPRD Kabupaten Serang. Sebagai bentuk penanganan konkret, kami memastikan alokasi anggaran terkait pendidikan untuk TA 2026 telah dinaikkan hingga melebihi standar minimal mandatory spending,” tegas Bahrul Ulum saat dikonfirmasi via telepon.
Tidak hanya sektor pendidikan, Bahrul memaparkan bahwa DPRD melalui Komisi II telah mengeluarkan rekomendasi strategis dalam pembahasan penanggulangan pengangguran. Rekomendasi tersebut mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang untuk segera membangun Balai Latihan Kerja (BLK) mandiri guna memangkas jurang pemisah antara kompetensi warga lokal dengan kebutuhan spesifik industri manufaktur.
Menanggapi sorotan tajam publik terkait dana mengendap (SiLPA) sebesar Rp125 miliar, politisi berlambang Beringin ini memastikan bahwa Badan Anggaran (Banggar) DPRD kini tengah melakukan pendalaman intensif untuk membedah akar masalah di internal Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Terkait besarnya angka SiLPA tersebut, DPRD sedang mendalami dan melakukan evaluasi menyeluruh melalui Badan Anggaran. Kami akan menyelisik secara objektif: apakah angka ini muncul karena faktor efisiensi anggaran yg dilakukan, ketidakmampuan OPD dalam merealisasikan program kerja, atau akibat kurang cermatnya OPD dalam menyusun perencanaan program sejak awal,” ujar Bahrul Ulum menutup penjelasannya.
Respons Pemerintah Daerah
Upaya konfirmasi yang dilayangkan Redaksi mengenai evaluasi anggaran dan program penanggulangan putus sekolah ini belum mendapatkan jawaban terperinci dari kepala daerah. Bupati Serang belum memberikan respons atau tanggapan tertulis hingga berita ini diturunkan.
Sementara itu, Wakil Bupati Serang memberikan tanggapan singkat dan menjelaskan bahwa sikap serta penjelasan resmi dari pihak eksekutif telah disampaikan dalam forum legislatif bersama DPRD.
“Tanggapan terkait hal tersebut sudah disampaikan di Paripurna tadi siang ya,” ujar Wakil Bupati Serang melalui pesan tertulis, Jumat.[]
