Sabtu, November 21, 2026
tegarnews.co.id
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Info Demo
  • Info Desa
  • Info Korupsi
  • Info Narkoba
  • Info Publik
  • Kesehatan
  • Kisah
  • Kuliner
  • Olah Raga
  • Destinasi Wisata
  • Opini
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Perayaan
  • Peristiwa
  • Seni & Budaya
  • Seni dan Kreasi
  • TNI & Polri
  • Ucapan
No Result
View All Result
tegarnews.co.id
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Info Demo
  • Info Desa
  • Info Korupsi
  • Info Narkoba
  • Info Publik
  • Kesehatan
  • Kisah
  • Kuliner
  • Olah Raga
  • Destinasi Wisata
  • Opini
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Perayaan
  • Peristiwa
  • Seni & Budaya
  • Seni dan Kreasi
  • TNI & Polri
  • Ucapan
No Result
View All Result
tegarnews.co.id
No Result
View All Result
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Info Demo
  • Info Desa
  • Info Korupsi
  • Info Narkoba
  • Info Publik
  • Kesehatan
  • Kisah
  • Kuliner
  • Olah Raga
  • Destinasi Wisata
  • Opini
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Perayaan
  • Peristiwa
  • Seni & Budaya
  • Seni dan Kreasi
  • TNI & Polri
  • Ucapan
Home Hukum

Desakan Hukum Mati Bagi Koruptor Menggema Dari Kiai Sampai Politikus, Namun Tak Kunjung Terwujud?

Tegar News by Tegar News
21 Agustus 2026
in Hukum
0
Desakan Hukum Mati Bagi Koruptor Menggema Dari Kiai Sampai Politikus, Namun Tak Kunjung Terwujud?
586
SHARES
3.3k
VIEWS
Share on FacebookShare on WhatsApp

Tegarnews.co.id – Jakarta, 21 Agustus 2026 | Desakan agar koruptor dihukum mati kembali menggema. Seruan tersebut datang dari berbagai kalangan, mulai dari kiai, ulama, organisasi keagamaan, penegak hukum hingga politikus. Namun, meski pidana mati bagi koruptor telah memiliki dasar hukum, sampai kini belum pernah benar-benar dijatuhkan dalam perkara korupsi di Indonesia.

Dari kalangan ulama, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi salah satu lembaga yang kembali mendorong penerapan hukuman mati bagi koruptor dalam kondisi tertentu. Wakil Ketua Umum MUI KH M Cholil Nafis menyebut hukuman mati dapat menjadi instrumen untuk memberikan efek jera sekaligus mencegah korupsi yang merampas hak dan kesejahteraan masyarakat luas.

You might also like

ICW Soroti Hilangnya Pasal Kekayaan Tak Wajar Pejabat, RUU Perampasan Aset yang Disahkan Sebagai “UU Palsu”

Dugaan Pengeroyokan, Polres Salatiga Dituntut Usut Tuntas, Jangan Berhenti Pada Laporan Korban

PA Cilacap Diduga Menyalah Gunakan Kewenangan dengan Melaksanakan Eksekusi Sepihak!

Sikap tersebut sejalan dengan Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar yang menyuarakan hukuman berat bagi koruptor, terutama terhadap korupsi dalam jumlah besar yang dampaknya luas terhadap masyarakat. MUI sendiri memiliki rekam jejak panjang mengenai persoalan ini, termasuk fatwa terkait hukuman mati untuk tindak pidana tertentu sejak 2005.

Desakan juga datang dari MUI Jawa Timur.

Organisasi tersebut memasukkan pembahasan mengenai standar hukuman mati bagi koruptor dalam agenda Ijtima Ulama 2026. Artinya, persoalan tersebut tidak hanya menjadi pernyataan individual, tetapi telah menjadi bahan pembahasan di tingkat organisasi keulamaan.

Dari kalangan pengasuh pesantren, KH Asep Saifuddin Chalim, pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah, juga mendorong penerapan hukuman mati bagi koruptor. Ia bahkan mengusulkan batas tertentu, yakni korupsi dengan kerugian negara di atas Rp100 miliar, sekaligus mendesak pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset.

Seruan lebih keras datang dari Jombang. KH Mustain Syafi’i atau Yai Ta’in, pengasuh di lingkungan Pondok Pesantren Madrasatul Quran, Tebuireng, menyerukan hukuman yang lebih berat bagi koruptor, mulai dari potong tangan hingga hukuman mati. Dalam ceramahnya, ia menilai hukuman penjara selama ini belum memberikan efek jera.

KH Mustain bahkan mengaitkan beratnya hukuman dengan besarnya dampak korupsi. Ia mengusulkan pendekatan maslahah mursalah dalam menentukan hukuman, dengan pertimbangan bahwa korupsi dapat merusak bangsa dan berdampak kepada masyarakat luas.

Desakan serupa sebenarnya bukan barang baru di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU). Dalam Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2012, hukuman mati bagi koruptor pernah dibahas sebagai opsi dalam kondisi tertentu, antara lain terhadap pelaku yang mengulangi korupsi dan tidak jera. Sikap NU tersebut menunjukkan bahwa tuntutan hukuman maksimal bagi koruptor telah lama menjadi bagian dari perdebatan di kalangan ulama.

Dari kalangan penegak hukum, Johan Budi yang ketika itu menjadi juru bicara KPK juga pernah menyatakan dukungan terhadap hukuman mati bagi koruptor. Sikap tersebut muncul dalam rangkaian perdebatan mengenai hukuman maksimal bagi pelaku korupsi dan upaya memberikan efek jera.

Sementara dari kalangan politik dan hukum, Mahfud MD termasuk tokoh yang konsisten menyatakan dukungan. Pada Juli 2026, Mahfud mendukung rekomendasi MUI dan menegaskan bahwa hukuman mati bagi koruptor sebenarnya sudah tersedia dalam hukum Indonesia sehingga persoalannya adalah bagaimana aturan tersebut benar-benar diterapkan. Ia juga mengusulkan parameter yang jelas, termasuk kemungkinan menyasar koruptor kelas kakap dengan kerugian negara sangat besar, misalnya di atas Rp100 miliar.

Mahfud bukan baru kali ini menyatakan sikap tersebut. Ia telah berulang kali menyebut dirinya setuju koruptor dihukum mati. Karena itu, dukungannya terhadap seruan MUI pada 2026 menjadi penguatan terhadap sikap yang telah ia sampaikan sebelumnya.

Nama Ganjar Pranowo juga tercatat dalam sejarah perdebatan tersebut. Pada 2019, saat masih menjabat Gubernur Jawa Tengah, Ganjar menyatakan sepakat dengan wacana hukuman mati bagi koruptor. Namun, Ia menekankan bahwa penerapannya harus dibahas secara matang dan melibatkan DPR, pakar, tokoh agama, budayawan serta masyarakat.

Dengan demikian, desakan hukuman mati bagi koruptor datang dari spektrum yang cukup luas: MUI, MUI Jawa Timur, NU, KH Anwar Iskandar, KH M Cholil Nafis, KH Asep Saifuddin Chalim, KH Mustain Syafi’i, Johan Budi, Mahfud MD hingga Ganjar Pranowo. Sebagian mendukung tanpa syarat, sementara sebagian lainnya memberikan batasan atau meminta adanya parameter yang jelas.

Menariknya, secara hukum Indonesia sebenarnya sudah membuka pintu bagi pidana mati dalam perkara korupsi. Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor mengatur pidana mati dalam keadaan tertentu. Namun, ketentuan tersebut memiliki persyaratan yang membuat hukuman maksimal itu tidak otomatis dapat diterapkan pada setiap kasus korupsi.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas pada Agustus 2026 juga menegaskan bahwa hukuman mati masih berlaku dan dapat diterapkan terhadap koruptor sesuai ketentuan hukum. Menurutnya, penerapan hukuman tersebut bergantung pada proses penanganan perkara, tuntutan jaksa dan putusan hakim.

Inilah yang membuat seruan hukuman mati bagi koruptor terus berulang dari tahun ke tahun. Dukungan politik, desakan ulama dan tuntutan publik memang bermunculan, tetapi penerapannya tetap harus melewati batasan hukum yang berlaku.

Pada akhirnya, persoalannya bukan semata-mata apakah hukuman mati bagi koruptor diperbolehkan. Hukuman tersebut secara hukum memang tersedia. Tantangannya adalah kapan ketentuan itu benar-benar dianggap terpenuhi dan berani digunakan dalam perkara konkret.

Selama belum ada koruptor yang dijatuhi pidana mati berdasarkan ketentuan tersebut, desakan dari para kiai hingga politikus akan terus menjadi perdebatan publik: keras di wacana, tetapi belum terwujud di ruang pengadilan.(Rls/Red)

 

Tags: DesakanHukumanKoruptorMati
Previous Post

Meriahkan HUT RI ke-81: SDN Gunung Gede Adu Kekompakan Guru, Orang Tua dan Siswa

Next Post

Lantai Istana Makin Licin Oleh Liur Penjilat, Kritik Tajam Pakar Hukum Pidana UI

Tegar News

Tegar News

Related Posts

ICW Soroti Hilangnya Pasal Kekayaan Tak Wajar Pejabat, RUU Perampasan Aset yang Disahkan Sebagai “UU Palsu”
Hukum

ICW Soroti Hilangnya Pasal Kekayaan Tak Wajar Pejabat, RUU Perampasan Aset yang Disahkan Sebagai “UU Palsu”

by Tegar News
20 November 2026
Dugaan Pengeroyokan, Polres Salatiga Dituntut Usut Tuntas, Jangan Berhenti Pada Laporan Korban
Kriminal

Dugaan Pengeroyokan, Polres Salatiga Dituntut Usut Tuntas, Jangan Berhenti Pada Laporan Korban

by Tegar News
18 November 2026
PA Cilacap Diduga Menyalah Gunakan Kewenangan dengan Melaksanakan Eksekusi Sepihak!
Hukum

PA Cilacap Diduga Menyalah Gunakan Kewenangan dengan Melaksanakan Eksekusi Sepihak!

by Tegar News
17 November 2026
Tak Cairkan Klaim Kematian, Ahli Waris Gugat Zurich Topaz Life ke PN Jaksel
Hukum

Tak Cairkan Klaim Kematian, Ahli Waris Gugat Zurich Topaz Life ke PN Jaksel

by Tegar News
16 November 2026
Status Veny Menggantung, PBHI Soroti Kejanggalan Penyidikan Polres Jaksel
Hukum

Status Veny Menggantung, PBHI Soroti Kejanggalan Penyidikan Polres Jaksel

by Tegar News
16 November 2026
Next Post
Lantai Istana Makin Licin Oleh Liur Penjilat, Kritik Tajam Pakar Hukum Pidana UI

Lantai Istana Makin Licin Oleh Liur Penjilat, Kritik Tajam Pakar Hukum Pidana UI

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Recommended

Jaga Situasi Tetap Kondusif, Bhabinkamtibmas Desa Kalong II Gencarkan Sambang Dan Imbauan Kamtibmas

Jaga Situasi Tetap Kondusif, Bhabinkamtibmas Desa Kalong II Gencarkan Sambang Dan Imbauan Kamtibmas

29 Mei 2025
Matahukum: Praperadilan Uji Prosedur, Bukan Memutus Hakikat Kebenaran Perkara

Matahukum: Praperadilan Uji Prosedur, Bukan Memutus Hakikat Kebenaran Perkara

3 September 2026

Kategori

  • Bisnis
  • Destinasi Wisata
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Info Daerah
  • Info Demo
  • Info Desa
  • Info Korupsi
  • Info Narkoba
  • Info Publik
  • Internasional
  • Kesehatan
  • Kisah
  • Kriminal
  • Kuliner
  • Mancanegara
  • Nasional
  • Olah Raga
  • Opini
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Perayaan
  • Peristiwa
  • Politik
  • POLRI
  • Sejarah
  • Seni & Budaya
  • Seni dan Kreasi
  • Teknologi
  • TNI
  • TNI & Polri
  • Tokoh
  • Ucapan
  • Umum

Don't miss it

Ketua DPD AKPERSI Jawa Barat Ahmad Sarifudin Geram! Tulisan “Semua Hotdog Milik Allah
Info Daerah

Ketua DPD AKPERSI Jawa Barat Ahmad Sarifudin Geram! Tulisan “Semua Hotdog Milik Allah

20 November 2026
Mutu Konstruksi Dipertanyakan, Proyek Jalan Bantarjaya–Karangreja Rp1,95 Miliar Disorot
Pemerintahan

Mutu Konstruksi Dipertanyakan, Proyek Jalan Bantarjaya–Karangreja Rp1,95 Miliar Disorot

20 November 2026
Perihal Informasi Soal Gudang Solar Subsidi, Ekbang Desa Cieurih Sampaikan Pernyataan Begini
Info Publik

Perihal Informasi Soal Gudang Solar Subsidi, Ekbang Desa Cieurih Sampaikan Pernyataan Begini

20 November 2026
Kapolsek Ciawi Turun Langsung ke Tengah Masyarakat, Jumling Jadi Ruang Perkuat Silaturahmi dan Kamtibmas
Info Daerah

Kapolsek Ciawi Turun Langsung ke Tengah Masyarakat, Jumling Jadi Ruang Perkuat Silaturahmi dan Kamtibmas

20 November 2026
Perihal Bongkar Kotak Pandora Anggaran Porprov XV 2026: Rp135 Miliar Uang Rakyat, Bukan Ruang Gelap Birokrasi!
Info Daerah

Perihal Bongkar Kotak Pandora Anggaran Porprov XV 2026: Rp135 Miliar Uang Rakyat, Bukan Ruang Gelap Birokrasi!

20 November 2026
Air Balong Berwarna Merah Pink Mencurigakan – Diduga Limbah Pabrik Dibuang Diam-diam, Awasi Citarum Harum Jilid Tiga Kendali Pengawasannya
Info Daerah

Air Balong Berwarna Merah Pink Mencurigakan – Diduga Limbah Pabrik Dibuang Diam-diam, Awasi Citarum Harum Jilid Tiga Kendali Pengawasannya

20 November 2026
tegarnews.co.id

© 2026 Tegar News

Navigate Site

  • Redaksi
  • Compro TegarNews
  • Pedoman Media Siber
  • Tentang Kami

Follow Us

No Result
View All Result
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Info Demo
  • Info Desa
  • Info Korupsi
  • Info Narkoba
  • Info Publik
  • Kesehatan
  • Kisah
  • Kuliner
  • Olah Raga
  • Destinasi Wisata
  • Opini
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Perayaan
  • Peristiwa
  • Seni & Budaya
  • Seni dan Kreasi
  • TNI & Polri
  • Ucapan

© 2026 Tegar News