Tegarnews.co.id – Bandung, 1 Oktober 2026 | Dugaan intimidasi terhadap wartawan mencuat seusai persidangan perkara dugaan korupsi PT Bandung Daya Sentosa (BDS) di Pengadilan Tipikor Bandung, Selasa (29/9/2026). Informasi ini diperoleh GMOCT (Gabungan Media Online dan Cetak Ternama) dari media anggota, Aswajanews.
Seorang wartawan, Budi Ombik, mengaku telepon genggam yang digunakannya untuk merekam situasi seusai persidangan diduga dirampas dari belakang oleh seorang pria yang disebut berada dalam rombongan pendamping Bupati Bandung Dadang Supriatna.
Menurut keterangan Budi, setelah telepon genggamnya diambil, terdengar permintaan agar rekaman dihapus. Bahkan, disebut terdapat ucapan bernada ancaman terhadap orang yang melakukan perekaman.
JHB: Ini Persoalan Serius, Bukan Sekadar HP
Peristiwa tersebut mendapat sorotan dari Jurnalis Hukum Bandung (JHB). Ketua JHB Suyono meminta kejadian itu diverifikasi secara terbuka dan tidak dikaitkan langsung dengan Bupati Bandung sebelum terdapat bukti keterlibatan atau perintah dari yang bersangkutan.
“Ini bukan sekadar soal HP wartawan. Kalau benar ada perampasan alat kerja, permintaan menghapus rekaman, bahkan ancaman terhadap orang yang sedang melakukan dokumentasi, ini sudah masuk persoalan serius,” kata Suyono, Rabu (30/9/2026).
Budi merupakan anggota JHB yang selama ini meliput perkara hukum di lingkungan pengadilan dan kejaksaan. Ia menyebut pria yang mengambil telepon genggamnya merupakan bagian dari kelompok yang mendampingi Bupati Bandung. Hingga kini belum terdapat bukti publik bahwa Dadang Supriatna memerintahkan tindakan tersebut.
Pengamanan Jangan Berubah Jadi Gaya Preman
Suyono menyatakan pengamanan pejabat dapat dipahami, namun tidak boleh mengganggu kerja jurnalistik:
“Pengamanan pejabat jangan berubah menjadi gaya preman. Wartawan bukan musuh pejabat. Kamera wartawan bukan ancaman. Kalau ada persoalan dengan pemberitaan, gunakan mekanisme hukum dan hak jawab, bukan dengan merampas HP.”
JHB meminta identitas pria yang diduga mengambil HP diperjelas — siapa orangnya, kapasitasnya, siapa menugaskan, dan apa dasar ia merasa berhak mengambil alat kerja wartawan. Apakah ia bagian dari tim pengamanan atau rombongan resmi?
“Bupati tidak kami tuduh memerintahkan. Tetapi kalau orang itu memang bagian dari pengamanan atau rombongan resmi, Bupati jangan diam. Evaluasi dan jelaskan kepada publik,” tegas Suyono.
Terjadi Tak Lama Setelah Dadang Bersaksi
Insiden terjadi tidak lama setelah Dadang Supriatna memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi PT BDS. Dalam persidangan, ia menyatakan tidak mengetahui secara rinci kegiatan operasional perusahaan karena berada di bawah wewenang direksi dan komisaris. Saat rombongan Bupati meninggalkan lingkungan pengadilan, Budi sedang melakukan dokumentasi — saat itulah HP-nya diduga diambil.
JHB meminta pihak yang memiliki rekaman terkait peristiwa tersebut menyimpan dan tidak menghapus bukti rekaman demi kejelasan fakta.
Bertentangan dengan UU Pers
Dewan Pers telah menegaskan bahwa menghalangi kerja jurnalistik bertentangan dengan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 4 ayat (3) yang menjamin hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi, serta Pasal 18 ayat (1) yang mengatur sanksi bagi yang menghalangi pelaksanaan tugas pers.
“Kalau ada keberatan terhadap pemberitaan, ada hak jawab, hak koreksi, dan mekanisme Dewan Pers. Jangan wartawan yang sedang bekerja justru diperlakukan seperti musuh,” ujar Suyono.
Kejadian ini dinilai penting karena berlangsung di lingkungan pengadilan, seusai kepala daerah bersaksi dalam perkara yang menjadi perhatian publik.
“Buktikan siapa pelakunya. Pastikan statusnya. Periksa rekamannya. Kalau benar terjadi, jangan ditutup-tutupi. Kalau tidak benar, juga harus dijelaskan secara terang agar tidak menjadi fitnah,” pungkas Suyono.
GMOCT membuka ruang Hak Jawab sesuai UU Pers No. 40 Tahun 1999
GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama
No. Pengaduan & Hak Jawab: 0821-1758-6761
Sumber:Tim/Redaksi: Aswajanews
Editor: Tegarnews
