Tegarnews.co.id | Pemalang,15 Oktober 2026 | Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Loning, Desa Loning, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, menjadi perhatian publik. Sorotan tidak hanya tertuju pada pengelolaan Dana Desa dan penyertaan modal, tetapi juga pada jejak pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah terhadap tata kelola BUMDes tersebut.
Pertanyaan kini mengarah pada sejauh mana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Pemalang menjalankan fungsi pembinaan dan bagaimana Inspektorat Kabupaten Pemalang melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Desa Loning dan BUMDes Loning.
Penyertaan modal desa bukan sekadar angka dalam dokumen anggaran. Di dalamnya terdapat kepentingan keuangan desa dan harapan agar modal tersebut dikelola secara transparan, produktif, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Karena itu, yang perlu ditelusuri bukan hanya laporan administrasi, tetapi juga kesesuaian antara dokumen dengan kondisi faktual di lapangan. Hal tersebut dapat mencakup keberadaan aset, kegiatan usaha, penggunaan penyertaan modal, administrasi, serta perkembangan BUMDes.
Dalam konteks tersebut, pengecekan lapangan oleh pihak berwenang dapat menjadi instrumen verifikasi. Pemeriksaan bukan berarti menyimpulkan telah terjadi penyimpangan, melainkan memastikan apakah pengelolaan yang dilaporkan sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Pertanyaan berikutnya adalah mengenai rekam jejak pengawasan. Apakah DPMD pernah melakukan pembinaan atau evaluasi terhadap BUMDes Loning? Kapan dilakukan dan apa hasilnya? Apakah Inspektorat pernah melakukan audit, reviu, evaluasi, atau pemeriksaan? Jika pernah, apa rekomendasinya dan bagaimana tindak lanjutnya?
DPMD memiliki peran dalam pembinaan dan fasilitasi pemerintahan desa serta penguatan tata kelola sesuai kewenangannya. Sementara Inspektorat menjalankan pengawasan intern pemerintah daerah melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.
Dengan demikian, titik perhatian saat ini adalah data dan jejak pengawasan: pemeriksaan yang pernah dilakukan, temuan atau hasil evaluasi, rekomendasi, serta tindak lanjutnya, sepanjang informasi tersebut dapat dibuka sesuai ketentuan.
Pemerintah Desa Loning, pengelola BUMDes, DPMD Kabupaten Pemalang, maupun Inspektorat Kabupaten Pemalang tetap memiliki ruang untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab. Penjelasan resmi dari pihak-pihak terkait diperlukan agar persoalan ini dapat dilihat berdasarkan fakta dan tidak berhenti pada asumsi.(Tim/Red)
