Tegarnews.co.id – Kabupaten Bekasi, 17 Oktober 2026- Pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Kabupaten Bekasi 2026 menjadi perhatian serius publik. Aliansi Pemuda Pengawas Pelayanan Informasi dan Pelayanan Publik (APPPIPP) menegaskan, TP2D tidak boleh terjebak menjadi sekadar etalase pembagian jatah kekuasaan dan akomodasi kelompok kepentingan.
Ketua APPPIPP Kabupaten Bekasi, Affandi, C.BJ., menegaskan TP2D harus menjadi mesin percepatan pembangunan yang bekerja nyata untuk rakyat, bukan struktur gemuk yang hanya menambah beban birokrasi.
“Jangan sampai TP2D hanya jadi struktur tambahan yang gemuk untuk menampung kepentingan dan bagi-bagi posisi. Yang dibutuhkan masyarakat itu hasil nyata di lapangan, bukan seremoni pembentukan tim dan deretan nama jabatan,” tegas Affandi kepada wartawan, Sabtu (18/10/2026).
Menurut Affandi, Kabupaten Bekasi hari ini dihadapkan pada problem yang tidak sederhana. Ketimpangan infrastruktur dan pelayanan publik antara wilayah utara dan selatan yang masih timpang, persoalan ketenagakerjaan, rendahnya kualitas pendidikan dan kesehatan di kantong desa, hingga belum optimalnya potensi industri dan pertanian.
Ironi besar, kata dia, terjadi ketika Kabupaten Bekasi dikenal sebagai lumbung industri terbesar se-Asia Tenggara, namun di wilayah utara jalan masih rusak, sekolah roboh, dan akses kesehatan minim.
“Pertumbuhan industri jangan hanya jadi angka di atas kertas. Harus terasa di jalan mulus, sekolah bagus, Puskesmas lengkap, dan warga lokal dapat kerja,” ujarnya.
Affandi mendorong TP2D bekerja tidak secara sporadis. Tim ini wajib menyusun Peta Jalan (Roadmap) Pembangunan yang terintegrasi, sinkron dengan RPJMD, RKPD, serta kemampuan riil keuangan daerah (APBD).
“Yang dibutuhkan itu bukan sekadar list program. Tapi peta jalan yang jelas dan bisa ditagih: apa yang dikerjakan, kapan deadline-nya, berapa anggarannya, siapa penanggung jawabnya, dan apa manfaat konkretnya bagi warga Bekasi,” ungkapnya.
1. Jangka Pendek: Memetakan persoalan paling mendesak warga, mengevaluasi program prioritas yang mandek, mengidentifikasi hambatan birokrasi, dan mendorong percepatan penyelesaian aduan pelayanan publik.
2. Jangka Menengah: Memberikan rekomendasi kebijakan untuk mendongkrak kualitas infrastruktur dasar, mempersempit jurang kesenjangan antar-kecamatan, memperkuat pelayanan dasar kesehatan-pendidikan, serta menjadi jembatan antara kebutuhan tenaga kerja lokal dengan raksasa industri di Bekasi.
3. Jangka Panjang: Menyumbangkan gagasan visioner untuk membangun Kabupaten Bekasi yang lebih merata, berdaya saing tinggi, ramah investasi, namun tetap berpihak pada wong cilik.
Affandi mengingatkan, ada 6 fungsi utama yang harus menjadi marwah kerja TP2D agar tidak keluar jalur:
1. Monitoring dan Evaluasi (Monev): Memantau capaian program prioritas Bupati secara aktif dengan indikator yang terukur, bukan laporan ABS.
2. Menyerap Aspirasi Masyarakat: Menjadi telinga dan mata pemerintah. Menjemput bola pengaduan, kritik, dan masukan warga di 23 kecamatan dan 187 desa.
3. Mengurai Hambatan Program: Memberikan masukan untuk memperkuat koordinasi lintas OPD agar program tidak mati suri karena ego sektoral.
4. Optimalisasi APBD: Memastikan setiap rupiah APBD berorientasi pada hasil dan kesejahteraan, efisien, serta tidak terjebak pada rantai birokrasi berbelit.
5. Mitra Strategis OPD: Menjadi think-tank atau dapur gagasan bagi kepala dinas untuk mengambil keputusan yang lebih tepat, tanpa mengambil alih kewenangan formal OPD.
6. Kolaborasi Lintas Elemen: Melibatkan pentahelix secara inklusif – akademisi, profesional, tokoh masyarakat, hingga perwakilan serikat pekerja seperti FSPMI – agar kebijakan lebih membumi.
“TP2D bukan lembaga audit, bukan aparat penegak hukum, dan tidak boleh mengambil alih fungsi OPD. Koridornya harus jelas sesuai SK Bupati,” tegasnya.
APPPIPP memetakan ketimpangan yang menjadi PR terbesar TP2D: WILAYAH UTARA (Muaragembong, Cabangbungin, Babelan, Sukawangi, Tarumajaya, Sukakarya) merupakan dataran rendah pesisir Teluk Jakarta dan lahan basah tambak. Potensinya adalah lumbung padi dengan irigasi Bendung Srengseng Hilir, perikanan dan konservasi mangrove Muaragembong, serta energi migas Babelan-Gabus. Fokusnya harus percepatan infrastruktur dasar: jalan, jembatan, irigasi, kesehatan, pendidikan, dan pusat ekonomi baru pesisir.
WILAYAH SELATAN: (Cikarang Selatan, Utara, Pusat, Tambun Selatan) merupakan dataran bergelombang berbatasan Bogor. Potensinya adalah kawasan industri manufaktur terbesar se-Asia Tenggara (Jababeka, MM2100, EJIP, Delta Silicon) penyumbang PDRB terbesar, pusat bisnis dan pemerintahan, serta cadangan gas Blok Jatirarangon. Fokusnya adalah pengendalian tata ruang perkotaan, penataan kawasan industri, dan optimalisasi investasi.
Affandi menutup pernyataannya dengan penegasan keras. Kinerja TP2D tidak boleh diukur dari berapa banyak rapat, FGD, atau tumpukan rekomendasi di atas meja Bupati.
“Berapa persoalan prioritas yang berhasil diurai, berapa rekomendasi yang diadopsi dan jadi kebijakan, seberapa efektif APBD, dan seberapa besar kesenjangan utara-selatan itu berkurang. Itu yang dilihat rakyat,” pungkasnya.
“Ingat, keberhasilan pemerintahan itu tidak diukur dari berapa banyak tim yang dibentuk. Tapi seberapa besar perubahan hidup yang dirasakan masyarakat. TP2D harus jadi mesin gagasan, bukan mesin bagi-bagi kue kekuasaan,” tutup Affandi.
Hingga berita ini diterbitkan, Pemkab Bekasi belum memberikan keterangan resmi terkait susunan dan roadmap TP2D 2026. Redaksi membuka ruang hak jawab sesuai UU Pers.
Penulis: Tim _Redaksi
