Tegarnews.co.id | BOGOR – Praktik dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kembali meresahkan masyarakat. Berdasarkan temuan di lapangan, terdapat dugaan tindakan penimbunan BBM jenis Pertalite secara ilegal di kawasan Jalan Kampung Cikeas, Parung, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Kasus ini terbongkar setelah seorang pelaku berinisial SL (yang mengaku berasal dari Brebes) kedapatan melakukan pengisian berulang di stasiun pengisian bahan bakar (SPBU). Berdasarkan keterangan yang dihimpun, pelaku membeli Pertalite dari SPBU sebanyak 10 liter seharga Rp100 ribu (termasuk biaya jasa/admin untuk petugas SPBU sebesar Rp3.000 per transaksi). Modus tersebut diduga dilakukan lebih dari 10 kali dalam sehari untuk mengumpulkan bahan bakar.
Pertalite yang terkumpul kemudian dimasukkan ke dalam botol – dimana setiap botolnya berisi 10 liter yang kemudian ditimbun terlebih dahulu di rumah rekannya berinisial SN yang kemudian dijual kembali.
Temuan Mengejutkan Limbah Medis Berbahaya!
Tidak hanya dugaan penimbunan BBM bersubsidi, investigasi di lokasi kediaman SN juga mengungkap temuan yang lebih mengkhawatirkan: keberadaan tumpukan sampah kimia dan limbah medis berbahaya, seperti selang infus dan jarum suntik bekas pakai.
Berdasarkan pengakuan SN dilokasi, limbah medis tersebut didapatkan dari mitra fasilitas pelayanan kesehatan (mitra keluarga), dengan seseorang berinisial AD, Ia disebut – sebut sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan operasional (oswiping). Keberadaan limbah medis B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) di permukiman padat penduduk ini tentu menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan sekitar.
Analisis Jerat Hukum Menurut UU – Pasal yang Dilanggar:
Tindakan penimbunan BBM bersubsidi serta penyimpanan limbah medis secara ilegal ini merupakan pelanggaran berat terhadap hukum positif di Indonesia. Berikut adalah rincian pasal-pasal yang dapat diterapkan kepada para pelaku beserta ancaman hukuman dan dendanya:
1. Kasus Penimbunan dan Niaga Gelap BBM Bersubsidi (Pertalite)
Undang-Undang yang Dilanggar:
UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang).
Pasal yang Diterapkan:
Pasal 55: “Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).”
2. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) / Limbah Medis Tanpa Izin Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja).
Pasal yang Diterapkan:
Pasal 103: “Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”
Pasal 104: “Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”
Kasus ini kini memerlukan perhatian dan tindakan cepat dari aparat penegak hukum setempat (Polsek Gunung Putri / Polres Bogor) serta Dinas Lingkungan Hidup guna mengusut tuntas jaringan pelaku, oknum petugas SPBU yang terlibat, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pembuangan limbah medis ilegal di wilayah tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya memverifikasi lebih lanjut informasi dan data pendukung terkait kasus tersebut. Sesuai dengan UU Pers dan ketentuan hukum yang berlaku, ruang hak jawab dan koreksi tetap disediakan bagi pihak mana pun yang merasa dirugikan guna menjaga akurasi serta keberimbangan informasi.(M.Ifsudar/Wahyu.S)
Sumber: Rahmat














