Tegarnews.co.id – Kabupaten Bekasi, 16 November 2026- Penanganan dugaan aktivitas pembakaran limbah di Kampung Selang, RT 03 RW 03 Dusun II, Desa Bantarsari, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, kembali menjadi sorotan. Pasalnya, meski verifikasi lapangan (VERPAL) telah dilakukan pada Senin, 2 November 2026, aktivitas pengelolaan limbah tersebut disebut masih berlangsung seperti biasa. Senin (16-11-2026).
Darma dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi bagian Penegakan Hukum (GAKKUM) mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah tahapan penanganan terhadap pengelola kegiatan tersebut, mulai dari teguran lisan hingga teguran tertulis.

“Kami sudah menyampaikan teguran, baik lisan maupun tertulis. Kami juga sudah menyarankan kepada pengelola agar melakukan pengelolaan dengan cara lain,” ujar Darma saat memberikan keterangan.
Ia juga menyampaikan bahwa konsep sanksi administratif telah disiapkan dan saat ini masih dalam proses pembahasan internal.
“Draft sanksi sudah kami buat. Sebenarnya sudah kami proses. Jangan sampai terlewat sanksi administrasinya,” ungkapnya. Senin 16 November,
Terkait rencana pembangunan cerobong asap di lokasi kegiatan, Darma menyebut pihaknya telah menyampaikan agar pembangunan tersebut tidak dilakukan terlebih dahulu.
Menurutnya, aspek emisi perlu diperhatikan dan dikaji agar penanganan teknis tidak keliru sebelum ada pembahasan lebih lanjut.
“Kami sudah sampaikan kalau bisa jangan dibangun dulu. Kalau sudah terbangun, nanti takutnya salah. Karena ada kaitannya dengan emisi,” jelasnya.
Darma menambahkan, pihaknya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Ketua Tim (KATIM) untuk membahas langkah lanjutan. Namun, pada hari ini KATIM belum dapat hadir karena dikabarkan sedang sakit.
Ia memastikan persoalan tersebut akan segera ditindaklanjuti setelah koordinasi internal dilakukan.
Di sisi lain, berdasarkan informasi yang dihimpun, aktivitas pengelolaan limbah di lokasi tersebut masih berlangsung seperti biasa setelah VERPAL dilaksanakan.
Kondisi ini menjadi perhatian Ahmad Syaripudin, C,BJ.,C,EJ., Ketua DPD Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) Jawa Barat, bersama Anwar Uban, Pimpinan Redaksi Pokus Berita Nasional Dan Tim.
Keduanya menyatakan akan terus mengawal proses penanganan hingga terdapat kejelasan mengenai penerapan sanksi administratif dan langkah pengawasan dari DLH Kabupaten Bekasi.
Mereka berharap teguran yang telah diberikan tidak berhenti sebatas administrasi, melainkan diikuti kepastian tindakan sesuai hasil pemeriksaan dan ketentuan hukum lingkungan hidup.
Publik kini menunggu realisasi dari pernyataan DLH GAKKUM, khususnya mengenai kapan sanksi administratif diterbitkan, bagaimana pengawasan terhadap aktivitas di lokasi, serta apakah diperlukan pemeriksaan emisi dan pengujian laboratorium.
Persoalan ini bukan semata menyangkut aktivitas usaha, tetapi juga menyangkut hak masyarakat Kampung Selang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.













