Tegarnews.co.id | KOTA BOGOR – Dua persoalan berbeda di sektor olahraga dan pendidikan menyeret kinerja organisasi perangkat daerah Pemerintah Kota Bogor ke bawah sorotan. Melalui aksi unjuk rasa yang digelar Kamis (19/11/2026), Gerakan Kolektif Masyarakat Melawan menggugat kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), sementara Forum Keluarga Mahasiswa Bogor mendesak evaluasi menyeluruh terhadap Dinas Pendidikan dan Yayasan Al-Mustari.
Gerakan Kolektif Masyarakat Melawan menyoroti kesiapan Kota Bogor sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Jawa Barat. Mereka menilai masih ditemukannya fasilitas olahraga yang rusak dan tidak memadai menjadi tamparan bagi penyelenggaraan ajang olahraga tingkat provinsi tersebut.
Ketua Gerakan Kolektif Masyarakat Melawan, Alif Gabriel, secara tegas menggugat Kepala Dispora Kota Bogor agar mengevaluasi seluruh penyelenggaraan PORPROV sekaligus membuka secara transparan penggunaan anggaran yang telah digelontorkan pemerintah.
Menurut Alif, persoalan fasilitas tidak semestinya baru menjadi perhatian setelah berbagai kekurangan terungkap di ruang publik. Sebab, kesiapan infrastruktur merupakan tanggung jawab mendasar pemerintah daerah ketika memutuskan menjadi tuan rumah perhelatan olahraga berskala provinsi.
“Dengan slogan Bogor Beres, kondisi seperti ini tidak pantas dipertontonkan kepada publik. Kami menilai Kota Bogor belum siap menjadi tuan rumah apabila fasilitas olahraga masih ditemukan dalam kondisi tidak memadai,” tegas Alif.
Tak hanya menyoal fasilitas, massa juga mempertanyakan transparansi realisasi anggaran, termasuk pengadaan barang dan jasa dalam penyelenggaraan PORPROV. Mereka mendesak Wali Kota Bogor memberikan klarifikasi terbuka terkait hak atlet tenis meja, Taufik Zikri, yang disebut batal bertanding dan persoalannya dinilai belum mendapat penjelasan memadai kepada publik.
Alif mengingatkan, capaian prestasi olahraga Kota Bogor tidak boleh dijadikan alasan untuk menutup mata terhadap persoalan penyelenggaraan. Menurutnya, keberhasilan meraih medali harus berjalan seiring dengan kesiapan fasilitas, transparansi anggaran, serta pemenuhan hak atlet.
Bahkan, Gerakan Kolektif Masyarakat Melawan menyatakan akan terus mendesak Wali Kota Bogor mengambil tindakan tegas. Jika tuntutan mereka tidak mendapat respons, pencopotan Kepala Dispora menjadi salah satu langkah yang mereka minta sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan PORPROV.
Di sektor pendidikan, Forum Keluarga Mahasiswa Bogor mengangkat dugaan intimidasi terhadap wali murid di Yayasan Al-Mustari. Aksi pertama digelar di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bogor, sebelum massa bergerak melanjutkan unjuk rasa ke Balai Kota karena Kepala Dinas Pendidikan tidak kunjung menemui mereka.
Koordinator lapangan aksi, Fahri Ardian, mengungkapkan dugaan adanya permintaan dari pihak yayasan agar orang tua siswa yang memiliki tunggakan biaya pendidikan menyelesaikan kewajibannya dengan bekerja sebagai kuli bangunan di proyek pembangunan gedung SMK milik yayasan.
Fahri menilai persoalan tunggakan pendidikan tidak boleh diselesaikan melalui tekanan yang berpotensi merendahkan martabat orang tua siswa. Ia mendesak Dinas Pendidikan tidak sekadar menerima laporan, tetapi menjalankan fungsi pengawasan secara nyata.
“Ketika ada siswa yang menunggak, bukan berarti orang tuanya bisa ditekan untuk bekerja sebagai kuli bangunan. Kami meminta Dinas Pendidikan melakukan evaluasi total dan mengambil langkah konkret terhadap persoalan ini,” tegas Fahri.
Persoalan yang disorot tidak berhenti pada wali murid. Fahri menyebut pihaknya menerima pengaduan mengenai dugaan pembayaran gaji guru yang tidak utuh, slip gaji yang tidak diberikan, hingga ketidakjelasan waktu pelunasan hak tenaga pendidik.
Berdasarkan laporan yang diterima organisasinya, sekitar 30 guru disebut telah keluar dari yayasan tersebut dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Kondisi itu dinilai perlu ditelusuri untuk memastikan apakah terdapat persoalan mendasar dalam tata kelola dan pemenuhan hak tenaga pendidik.
Lebih jauh, Fahri juga mengungkap dugaan penggunaan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) jenjang SD dan SMP untuk pembangunan gedung SMK. Dugaan tersebut diminta diperiksa secara transparan oleh instansi berwenang, mengingat pengelolaan dana pendidikan harus sesuai peruntukan dan ketentuan yang berlaku.
Forum Keluarga Mahasiswa Bogor menegaskan, persoalan yang mereka soroti berkaitan dengan pendidikan jenjang SD yang menjadi ranah pengawasan Dinas Pendidikan Kota Bogor. Sementara jika ditemukan persoalan pada jenjang SMK, pihaknya menyatakan akan meneruskannya kepada Kantor Cabang Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya.
Dalam tuntutannya, massa mendesak Wali Kota Bogor mengevaluasi seluruh tata kelola yayasan dan lembaga pendidikan di wilayahnya. Mereka juga meminta pencopotan Kepala Dinas Pendidikan karena dinilai lalai menjalankan fungsi pengawasan.
Dua aksi tersebut memperlihatkan persoalan yang berbeda, tetapi sama-sama menuntut pertanggungjawaban pemerintah daerah. Di satu sisi, publik menunggu keterbukaan anggaran dan evaluasi kesiapan PORPROV. Di sisi lain, dugaan tekanan terhadap wali murid, persoalan hak guru, serta dugaan penyimpangan penggunaan dana pendidikan membutuhkan pemeriksaan serius.
Pemerintah Kota Bogor dituntut tidak berhenti pada penerimaan aspirasi. Klarifikasi terbuka, pemeriksaan objektif, dan tindakan terukur menjadi jawaban yang kini dinantikan masyarakat. Dispora dan Dinas Pendidikan juga perlu memberikan penjelasan atas berbagai dugaan yang disampaikan para pengunjuk rasa agar persoalan tersebut tidak terus menggantung tanpa kepastian.(Rls/Opik)
Sumber: Surya SP













