Tegarnews.co.id | JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi Undang-Undang, Kamis (19/11/2026).
Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027, yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Pengesahan ini mengakhiri penantian panjang selama 18 tahun, sejak draf regulasi ini pertama kali diinisiasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada 2008 lalu.
Pembahasan Kilat Satu Bulan:
Ketua Panitia Kerja (Panja) sekaligus Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, dalam laporannya menyampaikan pembahasan telah melalui proses panjang dan terbuka.
DPR mencatat lebih dari 87 kegiatan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama pakar, akademisi, serta organisasi masyarakat.
Dari sisi materi, DPR telah menyelesaikan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Draf aturan berkembang dari semula 67 pasal menjadi 74 pasal.
Salah satu poin penting yang disepakati adalah mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana atau _non-conviction-based forfeiture_ (NCB). Mekanisme ini memungkinkan negara merampas aset hasil kejahatan meski pelaku belum divonis pidana, dengan tetap melalui putusan pengadilan.
Habiburokhman menegaskan UU ini hadir sebagai instrumen baru untuk memulihkan kerugian negara dan masyarakat akibat tindak pidana, serta disusun agar tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan.
Sorotan ICW: Pasal Kekayaan Tak Wajar Hilang:
Namun pengesahan ini menuai kritik tajam dari Indonesia Corruption Watch (ICW).
Dalam draf DPR, ketentuan tentang illicit enrichment atau kekayaan tak wajar pejabat disebut menghilang.
ICW menyebut penghapusan itu sebagai pembuangan instrumen yang justru diusulkan KPK untuk memperkuat rezim LHKPN. Selama ini, LHKPN hanya bersifat pelaporan. Tanpa klausul illicit enrichment, kekayaan pejabat yang tidak bisa dijelaskan asal-usulnya sulit ditindak jika belum ada perkara pidana formal yang membuktikan kejahatan asal.
Akibatnya, menurut ICW, pejabat dengan kekayaan mencurigakan tetap aman selama belum ada perkara formal, karena negara tetap harus membuktikan dulu adanya tindak pidana asal, bukan sebaliknya meminta pejabat menjelaskan asal kekayaannya.
ICW pun menyebut UU yang disahkan ini sebagai “UU Palsu” karena dinilai tidak lagi menyentuh akar masalah kekayaan pejabat yang tidak wajar.
Sementara itu, sebagian masyarakat juga meminta agar draf final 74 pasal segera dipublikasikan secara utuh ke publik, agar tidak ada pasal karet dan masyarakat bisa mengawasi implementasinya.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat masih menunggu pengundangan dalam Lembaran Negara dan aturan pelaksanaannya, sebelum UU ini bisa benar-benar dipakai aparat penegak hukum.(Rls/Red)














