Jumat, November 20, 2026
tegarnews.co.id
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Info Demo
  • Info Desa
  • Info Korupsi
  • Info Narkoba
  • Info Publik
  • Kesehatan
  • Kisah
  • Kuliner
  • Olah Raga
  • Destinasi Wisata
  • Opini
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Perayaan
  • Peristiwa
  • Seni & Budaya
  • Seni dan Kreasi
  • TNI & Polri
  • Ucapan
No Result
View All Result
tegarnews.co.id
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Info Demo
  • Info Desa
  • Info Korupsi
  • Info Narkoba
  • Info Publik
  • Kesehatan
  • Kisah
  • Kuliner
  • Olah Raga
  • Destinasi Wisata
  • Opini
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Perayaan
  • Peristiwa
  • Seni & Budaya
  • Seni dan Kreasi
  • TNI & Polri
  • Ucapan
No Result
View All Result
tegarnews.co.id
No Result
View All Result
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Info Demo
  • Info Desa
  • Info Korupsi
  • Info Narkoba
  • Info Publik
  • Kesehatan
  • Kisah
  • Kuliner
  • Olah Raga
  • Destinasi Wisata
  • Opini
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Perayaan
  • Peristiwa
  • Seni & Budaya
  • Seni dan Kreasi
  • TNI & Polri
  • Ucapan
Home Hukum

ICW Soroti Hilangnya Pasal Kekayaan Tak Wajar Pejabat, RUU Perampasan Aset yang Disahkan Sebagai “UU Palsu”

Tegar News by Tegar News
20 November 2026
in Hukum
0
ICW Soroti Hilangnya Pasal Kekayaan Tak Wajar Pejabat, RUU Perampasan Aset yang Disahkan Sebagai “UU Palsu”
586
SHARES
3.3k
VIEWS
Share on FacebookShare on WhatsApp

Tegarnews.co.id | JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi Undang-Undang, Kamis (19/11/2026).

Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027, yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

You might also like

Dugaan Pengeroyokan, Polres Salatiga Dituntut Usut Tuntas, Jangan Berhenti Pada Laporan Korban

PA Cilacap Diduga Menyalah Gunakan Kewenangan dengan Melaksanakan Eksekusi Sepihak!

Tak Cairkan Klaim Kematian, Ahli Waris Gugat Zurich Topaz Life ke PN Jaksel

Pengesahan ini mengakhiri penantian panjang selama 18 tahun, sejak draf regulasi ini pertama kali diinisiasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada 2008 lalu.

Pembahasan Kilat Satu Bulan:

Ketua Panitia Kerja (Panja) sekaligus Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, dalam laporannya menyampaikan pembahasan telah melalui proses panjang dan terbuka.

DPR mencatat lebih dari 87 kegiatan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama pakar, akademisi, serta organisasi masyarakat.

Dari sisi materi, DPR telah menyelesaikan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Draf aturan berkembang dari semula 67 pasal menjadi 74 pasal.

Salah satu poin penting yang disepakati adalah mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana atau _non-conviction-based forfeiture_ (NCB). Mekanisme ini memungkinkan negara merampas aset hasil kejahatan meski pelaku belum divonis pidana, dengan tetap melalui putusan pengadilan.

Habiburokhman menegaskan UU ini hadir sebagai instrumen baru untuk memulihkan kerugian negara dan masyarakat akibat tindak pidana, serta disusun agar tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan.

Sorotan ICW: Pasal Kekayaan Tak Wajar Hilang:

Namun pengesahan ini menuai kritik tajam dari Indonesia Corruption Watch (ICW).

Dalam draf DPR, ketentuan tentang illicit enrichment atau kekayaan tak wajar pejabat disebut menghilang.

ICW menyebut penghapusan itu sebagai pembuangan instrumen yang justru diusulkan KPK untuk memperkuat rezim LHKPN. Selama ini, LHKPN hanya bersifat pelaporan. Tanpa klausul illicit enrichment, kekayaan pejabat yang tidak bisa dijelaskan asal-usulnya sulit ditindak jika belum ada perkara pidana formal yang membuktikan kejahatan asal.

Akibatnya, menurut ICW, pejabat dengan kekayaan mencurigakan tetap aman selama belum ada perkara formal, karena negara tetap harus membuktikan dulu adanya tindak pidana asal, bukan sebaliknya meminta pejabat menjelaskan asal kekayaannya.

ICW pun menyebut UU yang disahkan ini sebagai “UU Palsu” karena dinilai tidak lagi menyentuh akar masalah kekayaan pejabat yang tidak wajar.

Sementara itu, sebagian masyarakat juga meminta agar draf final 74 pasal segera dipublikasikan secara utuh ke publik, agar tidak ada pasal karet dan masyarakat bisa mengawasi implementasinya.

Hingga berita ini diturunkan, masyarakat masih menunggu pengundangan dalam Lembaran Negara dan aturan pelaksanaannya, sebelum UU ini bisa benar-benar dipakai aparat penegak hukum.(Rls/Red)

 

Tags: AsetDPRDrafICWPerampasanRUU
Previous Post

Dua Aksi Kepung Pemkot Bogor, Dispora dan Disdik Disorot! Anggaran PORPROV hingga Dugaan Intimidasi Wali Murid

Next Post

Pasar Obor Cijantung Diduga Jadi Sarang Narkoba ini Penjelasan Kapolres Jakarta Timur

Tegar News

Tegar News

Related Posts

Dugaan Pengeroyokan, Polres Salatiga Dituntut Usut Tuntas, Jangan Berhenti Pada Laporan Korban
Kriminal

Dugaan Pengeroyokan, Polres Salatiga Dituntut Usut Tuntas, Jangan Berhenti Pada Laporan Korban

by Tegar News
18 November 2026
PA Cilacap Diduga Menyalah Gunakan Kewenangan dengan Melaksanakan Eksekusi Sepihak!
Hukum

PA Cilacap Diduga Menyalah Gunakan Kewenangan dengan Melaksanakan Eksekusi Sepihak!

by Tegar News
17 November 2026
Tak Cairkan Klaim Kematian, Ahli Waris Gugat Zurich Topaz Life ke PN Jaksel
Hukum

Tak Cairkan Klaim Kematian, Ahli Waris Gugat Zurich Topaz Life ke PN Jaksel

by Tegar News
16 November 2026
Status Veny Menggantung, PBHI Soroti Kejanggalan Penyidikan Polres Jaksel
Hukum

Status Veny Menggantung, PBHI Soroti Kejanggalan Penyidikan Polres Jaksel

by Tegar News
16 November 2026
Tanahmu Bisa Hilang Bukan Karena Mafia, Tapi Karena Negara Tak Punya Pengadilan Tanah!
Hukum

Tanahmu Bisa Hilang Bukan Karena Mafia, Tapi Karena Negara Tak Punya Pengadilan Tanah!

by Tegar News
14 November 2026
Next Post
Pasar Obor Cijantung Diduga Jadi Sarang Narkoba ini Penjelasan Kapolres Jakarta Timur

Pasar Obor Cijantung Diduga Jadi Sarang Narkoba ini Penjelasan Kapolres Jakarta Timur

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Recommended

Dittipid PPA-PPO: “Pengantin Pesanan” Modus Terstruktur Perdagangan Orang

Dittipid PPA-PPO: “Pengantin Pesanan” Modus Terstruktur Perdagangan Orang

5 Januari 2026
KLH Larang Insinerator Mini, Ancaman Emisi Disorot

Serunya Bermain BUMPER CARS di “TIMEZONE MCC” Bikin Semua Keluarga Ketagihan

20 Februari 2026

Kategori

  • Bisnis
  • Destinasi Wisata
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Info Daerah
  • Info Demo
  • Info Desa
  • Info Korupsi
  • Info Narkoba
  • Info Publik
  • Internasional
  • Kesehatan
  • Kisah
  • Kriminal
  • Kuliner
  • Mancanegara
  • Nasional
  • Olah Raga
  • Opini
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Perayaan
  • Peristiwa
  • Politik
  • POLRI
  • Sejarah
  • Seni & Budaya
  • Seni dan Kreasi
  • Teknologi
  • TNI
  • TNI & Polri
  • Tokoh
  • Ucapan
  • Umum

Don't miss it

Air Balong Berwarna Merah Pink Mencurigakan – Diduga Limbah Pabrik Dibuang Diam-diam, Awasi Citarum Harum Jilid Tiga Kendali Pengawasannya
Info Daerah

Air Balong Berwarna Merah Pink Mencurigakan – Diduga Limbah Pabrik Dibuang Diam-diam, Awasi Citarum Harum Jilid Tiga Kendali Pengawasannya

20 November 2026
Pasar Obor Cijantung Diduga Jadi Sarang Narkoba ini Penjelasan Kapolres Jakarta Timur
Info Narkoba

Pasar Obor Cijantung Diduga Jadi Sarang Narkoba ini Penjelasan Kapolres Jakarta Timur

20 November 2026
ICW Soroti Hilangnya Pasal Kekayaan Tak Wajar Pejabat, RUU Perampasan Aset yang Disahkan Sebagai “UU Palsu”
Hukum

ICW Soroti Hilangnya Pasal Kekayaan Tak Wajar Pejabat, RUU Perampasan Aset yang Disahkan Sebagai “UU Palsu”

20 November 2026
Dua Aksi Kepung Pemkot Bogor, Dispora dan Disdik Disorot! Anggaran PORPROV hingga Dugaan Intimidasi Wali Murid
Info Demo

Dua Aksi Kepung Pemkot Bogor, Dispora dan Disdik Disorot! Anggaran PORPROV hingga Dugaan Intimidasi Wali Murid

20 November 2026
Mangkir dari Panggilan Perdana Kejagung dalam Kasus Korupsi Migas Rp2 Triliun, Walikota Bekasi Terancam Dijemput Paksa hingga Ditahan
Info Korupsi

Mangkir dari Panggilan Perdana Kejagung dalam Kasus Korupsi Migas Rp2 Triliun, Walikota Bekasi Terancam Dijemput Paksa hingga Ditahan

19 November 2026
Kejari Kota Bogor Fokus Telusuri Aset KSP Sejahtera Bersama, Hak Korban Jadi Prioritas
Info Demo

Kejari Kota Bogor Fokus Telusuri Aset KSP Sejahtera Bersama, Hak Korban Jadi Prioritas

19 November 2026
tegarnews.co.id

© 2026 Tegar News

Navigate Site

  • Redaksi
  • Compro TegarNews
  • Pedoman Media Siber
  • Tentang Kami

Follow Us

No Result
View All Result
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Info Demo
  • Info Desa
  • Info Korupsi
  • Info Narkoba
  • Info Publik
  • Kesehatan
  • Kisah
  • Kuliner
  • Olah Raga
  • Destinasi Wisata
  • Opini
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Perayaan
  • Peristiwa
  • Seni & Budaya
  • Seni dan Kreasi
  • TNI & Polri
  • Ucapan

© 2026 Tegar News