Tegarnews.co.id – Bekasi – Dugaan praktik jual beli proyek kembali mencuat di lingkungan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (DSDABMBK) Kabupaten Bekasi. Berdasarkan informasi yang dihimpun, seorang narasumber yang enggan disebutkan namanya mengaku telah menyerahkan sejumlah uang kepada oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di dinas tersebut. Rabu. (28/05/2025)
Menurut narasumber, uang tersebut diberikan dengan janji akan mendapat alokasi proyek tertentu. Namun, hingga saat ini belum ada klarifikasi resmi dari pihak ASN yang bersangkutan terkait dugaan tersebut.
Menanggapi isu ini, Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK) menyatakan keprihatinannya. Perwakilan LP-KPK, Royadin, menegaskan bahwa aliran dana di luar prosedur resmi merupakan persoalan serius yang harus segera ditindaklanjuti.
“Kami memandang ini sebagai bagian dari tantangan besar dalam mewujudkan pengadaan proyek pemerintah yang bersih dan profesional. Klarifikasi dan evaluasi perlu segera dilakukan,” ujar Royadin.
Ia juga menambahkan bahwa LP-KPK tidak akan gegabah dalam menyikapi kasus ini, namun akan mendorong adanya pemeriksaan internal yang menyeluruh demi menjaga kepercayaan publik.
“Laporkan jika ada permintaan dana atau titipan yang tidak sesuai prosedur. Kami siap membuka ruang pengaduan dan akan mengawalnya sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku,” tegasnya.
LP-KPK juga mengimbau para pelaku jasa konstruksi agar tidak ragu melaporkan praktik-praktik menyimpang dari ketentuan pengadaan barang dan jasa. Langkah ini dinilai penting untuk menciptakan iklim kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan pemerintahan.
