Tegarnews.co.id-Jawa Barat, 29 Juni 2025| Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menggelar Roadshow Jelajahi Negeri, Bangun Antikorupsi di berbagai desa di Jawa Barat hingga Juli 2025. Program ini bertujuan memperkuat budaya antikorupsi di tingkat akar rumput. Namun, inisiatif ini menuai kritik tajam dari berbagai pihak, termasuk Ikhdan Najib, aktivis transparansi anggaran dari Kota Bekasi.
Ikhdan mempertanyakan efektivitas program tersebut, khawatir hanya menjadi “pajangan antikorupsi” tanpa menghasilkan perubahan nyata. Ia menekankan perlunya keberanian sistemik dalam memberantas korupsi di desa, bukan sekadar slogan dan seremoni.
Kekhawatiran Ikhdan diperkuat oleh kasus dugaan penyimpangan dana pendidikan nonformal di Kabupaten Kuningan. Kasus ini pertama kali diungkap oleh Laskarbhayangkaranews, media online yang tergabung dalam Gabungan Media Online & Cetak Ternama (GMOCT), dan kemudian diliput secara intensif oleh seluruh jaringan GMOCT melalui berbagai platform media sosial. Liputan GMOCT tidak hanya sekadar pemberitaan, tetapi juga menjadi katalisator kesadaran publik terhadap dugaan praktik korupsi yang selama ini tersembunyi.
Sejumlah temuan penting yang dipublikasikan GMOCT, antara lain: “Rp 2,4 Miliar Dana Pendidikan Non-Formal Kuningan Menuai Pertanyaan, Transparansi Dipertanyakan,” “Nasib THL Disdikbud Kuningan: Gaji Tertunggak dan Dana UKAN Mengambang,” dan “Dugaan Penyelewengan Dana Miliaran Rupiah di Disdikbud Kuningan: Sorotan Publik dan Ancaman Pidana,” menunjukkan indikasi pelanggaran hukum yang serius. Minimnya klarifikasi resmi dari pejabat Dinas Pendidikan Kuningan semakin memperkuat kecurigaan publik.
Meskipun demikian, KPK tetap melanjutkan roadshow dengan fokus pada edukasi antikorupsi. Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, menyatakan kegiatan ini sebagai komitmen KPK untuk hadir di tengah masyarakat.
Namun, Ikhdan berpendapat pendekatan edukatif saja tidak cukup. Ia mendesak KPK untuk lebih represif terhadap elite desa yang menyalahgunakan kekuasaan dan berani membongkar skema rente dan patronase dalam distribusi dana desa. Jika tidak, program ini dikhawatirkan hanya akan menjadi rutinitas tahunan yang kehilangan taji.
Berikut jadwal lengkap roadshow KPK di Jawa Barat:
– Kabupaten Bogor – 13–15 Juni 2025 (pra-kegiatan)
– Kabupaten Bekasi – 6–7 Juli 2025
– Kabupaten Purwakarta – 13–14 Juli 2025
– Kabupaten Subang – 19–20 Juli 2025
– Kota Cirebon – 27 Juli 2025
– Kabupaten Cirebon – 28 Juli 2025
– Kabupaten Kuningan – 29 Juli 2025
– Kabupaten Majalengka – 30 Juli 2025
Ikhdan berharap KPK tidak hanya menjadi simbol moral, tetapi juga penggerak perubahan nyata di desa-desa yang rentan terhadap praktik korupsi. Ia menekankan pentingnya KPK untuk benar-benar hadir sebagai agen perubahan, bukan sekadar penyelenggara acara seremonial.
#No Viral No Justice
#KPK
Team/Red (Laskarbhayangkaranews)
GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama.
