Tegarnews.co.id–Bekasi| Terungkap dugaan KKN belanja BBM dalam rangka perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi, mengindikasikan organisasi perangkat daerah tersebut menjadi sarang penyamun yang menggerogoti uang rakyat.
Ketua DPD Lembaga Pemberantaaan Korupsi (LPK) Bekasi, Panji Senoaji mendesak Wali Kota Bekasi mencopot jabatan Kepala Sekretariat DPRD, PPK dan PPTK.
“Modus belanja fiktif BBM adalah praktek KKN yang tentunya merugikan keuangan negara. Demi menjaga integritas dan akuntabilitas pemerintahan, Wali Kota sebaiknya mencopot Sekwan dan bawahannya yang terlibat dalam kasus ini,” ujar Panji, Senin (7/7/2025).
Kendati pihak Sekretariat DPRD beritikad mengembalikan uang yang telah diserap, tindakan tersebut menurut Panji harus dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum berlaku.
“Tidak adil jika selesai hanya dengan mengembalikan uang yang dicuri tanpa ada hukuman setimpal. Bisa jadi mereka melakukan tindakan sama pada kegiatan berbeda, namanya mencuri ya harus di hukum,” kata Panji.
“LPK tidak akan diam membiarkan praktek KKN ini selesai begitu saja, kami akan melakukan langkah hukum agar mereka jera, sekaligus memberikan pelajaran bagi pegawai lainnya,” tambahnya.
Diketahui, BPKP menemukan dugaan belanja BBM fiktif pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi berupa struk pembelian dari SPBU. Kerugian yang diakibatkan sebesar Rp. 117.419.204.
