Tegarnews.co.id – Kabupaten Bekasi, 1 Agustus 2025 —Forum diskusi yang digelar di Aula Manajemen RSUD Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, Jumat (1/8), yang bertujuan meredam isu kegaduhan internal terkait dugaan pengambilalihan tenaga kerja lokal oleh ormas PSHT Madiun, berujung pada kegagalan total.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Desa Setialaksana, Rohmat, dan Kepala Desa Jayalaksana, Irwansyah, yang mewakili forum kepala desa se-Kecamatan Cabangbungin. Namun, pertemuan itu justru memicu kekecewaan mendalam karena tidak dihadiri langsung oleh Direktur RSUD Cabangbungin, yang seharusnya memberikan klarifikasi secara resmi.
“Kami hadir dengan itikad baik untuk meminta penjelasan dari direktur, tapi yang muncul hanya seseorang yang mengaku sebagai asisten tanpa kapasitas hukum. Ini mencederai semangat dialog,” tegas Rohmat.
Sosok yang dimaksud adalah Asih, yang dalam forum mengaku sebagai asisten pribadi Direktur RSUD. Namun dalam sesi tanya jawab, ia mengungkapkan bahwa dirinya bukan ASN, bukan P3K, tidak memiliki SK dari Dinas Kesehatan, dan hanya pekerja harian lepas yang ditugaskan langsung oleh Direktur.
“Saya hanya asisten pribadi Bu Direktur. Bukan ASN, bukan P3K. Saya hanya menjalankan perintah beliau,” kata Asih.
Kepala Desa Jayalaksana, Irwansyah, menyayangkan sikap arogan perwakilan RSUD yang tidak menunjukkan penghormatan terhadap lembaga desa maupun aparat penegak hukum (APH) yang turut hadir.
“Kami tidak diundang resmi, tapi tetap datang demi ketertiban bersama. Namun, respons RSUD justru menyulut kekecewaan. Jika hal ini terulang, kami akan meminta pertanggungjawaban langsung dari direktur,” ujar Irwansyah.
Bahkan, dari informasi yang dihimpun media, Direktur RSUD Cabangbungin sebenarnya berada di lokasi, namun memilih tidak muncul ke forum. Beberapa staf menyatakan direktur tidak berada di tempat, namun informasi tersebut ternyata tidak benar. Hal ini memperparah situasi dan menimbulkan pertanyaan soal transparansi serta etika manajemen rumah sakit.
Asih juga diketahui beberapa kali mewakili lembaga RSUD dalam kegiatan resmi, meski tanpa legalitas formal yang sah, termasuk kerap tampil di forum kedinasan dan acara formal lainnya.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran serius di tengah masyarakat dan pemerintahan desa, karena pihak RSUD dinilai tidak melibatkan unsur struktural resmi dalam diskusi yang menyangkut kepentingan publik.
Hingga berita ini diturunkan, tidak ada pernyataan atau klarifikasi resmi dari Direktur RSUD Cabangbungin atas kegagalan forum diskusi maupun polemik perwakilan tanpa landasan hukum yang sah.
