Tegarnews.co.id-Jakarta, 8 September 2025| ADA yang menarik dari artikel berjudul “Kudeta Kepagian di Jalanan” yang ditulis pemerhati intelijen, Sri Radjasa. Dia menulis bahwa gelombang unjuk rasa 28 Agustus–2 September 2025 membuka tabir betapa rapuhnya demokrasi Indonesia. Aksi yang awalnya menuntut Jokowi diadili dan Gibran dimakzulkan, mendadak berubah jadi seruan membubarkan DPR.
Pergeseran cepat ini, kata Radjasa, lebih dari luapan spontan massa. Ia menyingkap adanya operasi narasi yang dirancang dengan cermat. Bahkan, pola rusuh dan pembakaran kantor polisi di banyak daerah disebut sebagai bagian dari calculated disorder untuk mempercepat delegitimasi rezim.
Kalau kita ikuti aksi rusuh akhir Agustus silam, api memang kembali menyala di jalanan usai aksi pertama 25 Agustus. Seperti ditulis Radjasa, dari 28 Agustus hingga 2 September 2025, tuntutan demonstrasi memang bergeser. Awalnya massa aksi menuntut Jokowi diadili dan Gibran dimakzulkan. Tapi, ajaib, mendadak bergeser menjadi seruan membubarkan DPR. Juga turunkan Prabowo.
Pergeseran cepat ini, jelas janggal. Rakyat di jalan bukan lagi sekadar penyampai aspirasi. Mereka disulap jadi pion dalam permainan narasi elite. Pola kejanggalan itu tampak di lapangan. Begitu mudahnya massa merusak dan membakar kantor-kantor polisi di banyak daerah.
Aksi yang seharusnya dijaga ketat, malah dibiarkan pecah begitu saja. Dalam teori keamanan, ini dikenal sebagai state-sponsored disorder. Kekacauan yang justru dipelihara untuk menciptakan kesan negara gagal menjaga stabilitas.
Lebih anehnya lagi, pada saat yang sama, polisi bertindak amat represif terhadap demonstran. Affan Kurniawan, seorang driver ojol, tewas mengenaskan setelah tergilas kendaraan taktis Brimob. Total sembilan orang dinyatakan tewas dalam kerusuhan.
Kontras ini, tak bisa dipandang kebetulan: lunak terhadap pembakaran kantor polisi, tapi bengis terhadap rakyat. Kenapa? Kok bisa?!
Rusuh yang Didesain
Kesan yang muncul: chaos ini sengaja diciptakan untuk mendeligitimasi Presiden Prabowo. Narasi lalu diarahkan: Prabowo dianggap tak mampu menjaga keamanan. Laskar Cinta Jokowi langsung memanfaatkannya, menuntut Prabowo mundur. Terlebih lagi tuntutan serupa jauh hari sebelumnya sudah dilontarkan kader PSI. Artinya, ada orkestrasi narasi yang rapi. Bukan sekadar luapan spontan amarah rakyat.
Bila dicermati, ini jelas memang strategi defensif sekaligus ofensif Geng Solo. Dengan memelihara kekacauan, publik dialihkan dari fokus dosa-dosa Jokowi dan skandal politik Gibran, pada gagalnya Prabowo. Seruan “bubarkan DPR” pun digelorakan buzzer dan jaringan medsos. Mereka membelokkan arus amarah agar tidak lagi menghantam dinasti Jokowi.
Tapi, langkah itu kelewat kasar. Sangat vulgar. Alih-alih meredam, publik justru curiga ada grand scenario lebih besar. Ditambah lagi, kinerjanya wapres yang kian jeblok saja. Kecurigaan pun, makin kental. Pada saat yang sama, wacana pemakzulan Gibran justru makin kencang.
Maka, sasaran pun digeser. Bukan lagi adili Jokowi dan makzulkan Gibran. Sasaran tembak, dialihkan ke Senayan. Bubarkan DPR. Sambil terus membangun opini publik, bahwa Prabowo presiden gagal dan harus dimundurkan.
Fenomena ini, mengingatkan pada sejarah. Gus Dur tumbang bukan karena kehilangan dukungan rakyat. Dia dianggap gagal mengendalikan elite. Bedanya, hari ini ada senjata baru; media sosial. Delegitimasi tidak lagi menunggu rapat paripurna. Cukup viral di jagat maya. Buzzer bekerja 24 jam, menebar narasi, menjungkir-balikkan fakta, menebar fitnah dan kebohongan. Memenciptakan ilusi kebenaran.
Prabowo, kini berada di persimpangan. Dia bisa memilih bersikap normatif, menunggu situasi mereda. Tapi, ini berisiko dituduh lemah. Atau Prabowo tampil sebagai negarawan, berani bersih-bersih lingkaran kekuasaan dari infiltrasi ganda. Inilah, ujian besar Prabowo sesungguhnya. Responsnya, akan menentukan arah konsolidasi demokrasi.
Rakyat tidak butuh drama elite. Mereka butuh rasa aman, stabilitas, dan keadilan sosial. Indeks Demokrasi Indonesia 2024 yang merosot ke 74,45 adalah alarm keras. Jika instabilitas dibiarkan, skor itu bisa jatuh lebih dalam. Demokrasi yang sudah rapuh bisa runtuh.
Karena itu, jalan keluarnya bukan sekadar meredam kerusuhan. Presiden harus menegaskan keberpihakan. Apakah bersama rakyat, atau sekadar jadi perpanjangan tangan oligarki. Kudeta prematur yang kini berembus dan mengempis hanyalah gejala. Akar masalahnya, ada pada elite yang tega menjadikan rakyat sebagai tameng dalam perebutan pengaruh.
Sejarah sedang menunggu jawaban. Apakah Prabowo akan dicatat sebagai presiden yang berani melawan oligarki? Atau sekadar mata rantai baru dalam siklus kekuasaan rapuh yang mudah dibajak.[]
