Tegarnews.co.id-Jakarta, 25 Januari 2026| Kantor Staf Presiden (KSP) menegaskan keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump bukan langkah tiba-tiba. Namun, bagian dari komitmen jangka panjang politik luar negeri Presiden Prabowo Subianto untuk membawa Indonesia tampil lebih aktif di panggung global.
“Bahwa bergabungnya Indonesia bukan proses yang terjadi dari kemarin. Kita harus melihat konteksnya secara lebih luas. Ini konteksnya kita bisa lihat dari komitmen politik luar negeri Pak Prabowo Subianto yang ingin membawa Indonesia ke panggung global, ingin berkontribusi lebih besar untuk perdamaian dunia,” kata Tenaga Ahli Utama KSP, Ahmad Fuad Fanani.
Fuad menyinggung kehadiran Presiden Prabowo di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 23 September 2025, setelah sekitar satu dekade Indonesia absen menyampaikan pidato langsung. Dalam pidatonya, Prabowo secara tegas menyatakan komitmen Indonesia terhadap perdamaian dunia, termasuk untuk Gaza dan wilayah konflik lainnya.
Ia menjelaskan komitmen tersebut tidak hanya bersifat retoris. Presiden Prabowo menyampaikan kesiapan Indonesia mengirim pasukan perdamaian, namun tetap menunggu mandat resmi dari PBB. Mandat itu kemudian terbit melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803 pada 17 November 2025.
“Dalam mandat Dewan Keamanan PBB itu ditegaskan bahwa pengiriman pasukan perdamaian harus melalui Board of Peace,” ujarnya, dalam talkshow di Garuda TV, Kamis, 22 Januari 2026.
Fuad mengakui pembentukan Board of Peace, badan internasional yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengawasi administrasi, stabilisasi, dan rekonstruksi Gaza pada masa transisi pascakonflik, dan penobatan Trump sebagai ketua menuai beragam respons publik termasuk kritik dari sebagian masyarakat yang menilai langkah tersebut problematik. Terlebih ketika sejumlah negara Barat, Eropa, dan Skandinavia memilih tidak bergabung.
Namun, Fuad menegaskan pemerintah tidak antikritik. Menurutnya, perbedaan pandangan justru mencerminkan demokrasi yang sehat.
Ia menjelaskan komitmen tersebut tidak hanya bersifat retoris. Presiden Prabowo menyampaikan kesiapan Indonesia mengirim pasukan perdamaian, namun tetap menunggu mandat resmi dari PBB. Mandat itu kemudian terbit melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803 pada 17 November 2025.
“Ada yang optimis, ada yang pesimis, ada kritik. Itu bagus. Kita mendengar kritik, tapi tetap harus melihat konteks yang lebih luas,” kata dia.
Ia menekankan bahwa keputusan Indonesia selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya poin kedua yang menegaskan peran aktif Indonesia dalam menciptakan solusi damai melalui pendekatan diplomatik dan pengiriman pasukan perdamaian.
Fuad juga mengingatkan bahwa Board of Peace bukan semata-mata inisiatif personal Trump, melainkan amanat resolusi Dewan Keamanan PBB. Resolusi 2803, lanjutnya, disetujui oleh 13 dari 15 anggota Dewan Keamanan, dengan Rusia dan China memilih abstain.[]
