Tegarnews.co id – Jakarta, 17 Juli 2026 | Gila! Benar-benar gila cara main elite kita. Publik awalnya mengira bakal ada pertunjukan adu otot yang menegangkan antara Polri dan Kejagung. Dua raksasa penegak hukum ini sudah tak malu-malu mempertontonkan ego sektoral masing-masing.
Tapi tunggu dulu. Ego sektoral? Bukan. Itu masih mending. Sejatinya mereka cuma sedang berebut lapak. Kalau preman kampung rebutan lapak lahan parkir atau uang jago di pasar tradisional. Polri dan Kejagung rebutan lapak kasus-kasus korupsi superjumbo. Maklum, dari sini para pejabat laknat itu berpeluang ikut menjarah duit hasil korupsi. Buktinya? Temuan hasil penggeledahan di rumah Jampidsus Febrie Ardiansyah itu, lah. Uang tunai ratusan miliar plus 74 kg batangan emas murni! Itu baru dari satu lokasi. Padahal polisi menggeledah belasan titik lain. Hmmm…
Publik sudah telanjur pasang mata. Sebelumnya ada adegan drama intip-intipan. Juga kuntit-kuntitan. Puncaknya (?) isu panas penggeledahan dan penersangkaan Jampidsus Febrie. Kita pikir, ini adalah perang bubat dua institusi penegak hukum pembantu Presiden. Dari sini diharapkan bakal jadi babak baru pembersihan korupsi secara brutal.
Tapi apa yang kita dapat? Antiklimaks yang bikin mual. Drama itu mendadak padam. Senyap, tanpa asap. Lalu, cling! Terbit sebuah surat sakti dari Gedung Bundar tertanggal 10 Juli 2026 kemarin. Surat bernomor B-3256/F.2/Fd.2/07/2026 yang diteken Direktur Penyidikan Jampidsus ini layaknya mantra penyihir. Ada perintah menghentikan total seluruh pengumpulan data (Puldata) dan bahan keterangan (Pulbaket) soal dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seantero negeri.
Surat itu sekaligus membatalkan perintah sebelumnya dalam surat yang ditandatangani 15 Juni silam. Instruksi usut itu digelorakan gara-gara borok SPPG di Jawa Tengah mulai tercium. Netizen bahkan sudah kasak-kusuk soal kemungkinan mencuatnya 47 nama atau korporasi kakap yang bakal digulung. Tapi hari ini? Semua nama itu mendadak jadi gaib. Batal diumumkan. Rapi disimpan di dalam laci.
Kenapa Kejaksaan Agung tiba-tiba injak rem sedalam itu? Apa karena Febrie jadi tersangka? Apa karena dua jenderal polisi petinggi Badan Gizi Nasional (BGN) sebelumnya yang dicokok sudah dianggap lebih cukup? Atau bahkan, rompi pink Kejagung kepada mereka ini benar-benar membuat geng Trunojoyo murka? Jika bersih-bersih BGN dan SPPG berlanjut, bakal makin banyak pejabat Trunojoyo yang disikat. Jangan lupa, Polri punya ribuan dapur! Penangkapan jenderal polisi tersebut adalah pukulan telak Kejagung. Lalu Polri membalas lewat kasus Febrie.
Di sinilah analisis publik harus lebih tajam. Jangan mau disuapi narasi normatif birokrasi. Netizen yang jemarinya superpedas langsung nyeletuk: “Mereka mulai berdamai…” Atau yang paling ekstrem, “Setan dan setan akhirnya tetap saja saling melindungi.” Kasar? Mungkin. Tapi apakah keliru? Belum tentu.
Mari kita bedah isi “kamar gelap” realpolitik mereka. Dalam hukum rimba kekuasaan di Indonesia, gesekan bahkan benturan antar institusi pemerintah sering terjadi. Penyebabnya sering karena ego sektoral.
MoU di Bawah Meja
Tapi, kecepatan penyelesaian konflik Kejagung vs Polri sepertinya tidak wajar. Publik yang jeli bisa menafsirkan satu hal: ada transaksi besar di bawah meja. Istilah menterengnya barter kepentingan. Bahasa jalanannya: “lu punya kartu gua, gua punya kartu lu. Kalau lu nekat bongkar mainan gua, jangan salahin kalau isi dompet lu gua sebar ke publik.”
Brengsek? Pasti! Ingat, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah program yang (terlampau) istimewa bagi Presiden Prabowo. Ini bukan sekadar urusan bagi-bagi susu dan nasi untuk anak sekolah. MBG adalah megaproyek strategis nasional. Tapi bagi para bandit pemburu rente, MBG adalah ladang basah korupsi. Pasalnya, ada perputaran uang yang luar biasa masif. Siapa yang bermain di sana? Ya, jejaring gurita faksi elite yang sama.
Ketika Kejaksaan Agung mulai “genit” mengendus dan mengumpulkan data korupsi di proyek MBG ini, faksi sebelah jelas gerah. Itu sama saja dengan mengusik kapal keruk yang sedang bekerja. Kebetulan atau tidak, momen sengkarut Jampidsus Febrie kemarin seperti menjadi alat tekan balik yang sempurna.
Hasil akhirnya bisa ditebak. Terjadilah instrumen saling kunci. Daripada sama-sama telanjang di depan rakyat, opsi paling rasional bagi mereka adalah gencatan senjata. Surat sakti penghentian kasus MBG yang keluar tanggal 10 Juli kemarin bisa dianggap bukti administratif, alias “nota perdamaian” yang sah. Kasus MBG ditutup sebelum naik ke penyidikan, dan sebagai timbal baliknya, urusan gesekan personal di internal penegak hukum kemarin dianggap selesai. Win-win solution yang sangat rapi, bukan?
Alasan resminya ke publik pasti terdengar sangat mulia. Demi menjaga stabilitas nasional dan memastikan program strategis untuk rakyat tidak terganggu. Halah, pret! Itu cuma bedak kosmetik untuk menutupi wajah penegakan hukum kita yang makin coreng-moreng. Pragmatis dan transaksional.
Penegakan hukum di negeri ini terbukti bukan lagi soal keadilan. Ia soal tombol volume. Bisa dikeraskan kalau mau mengancam lawan. Sebaliknya bisa di-mute total jika sudah tercapai kesepakatan dagang.
Jadi, kesimpulan satir netizen tentang kolaborasi “setan dan setan” itu sebenarnya adalah bentuk frustrasi publik yang paling jujur. Benteng hukum terakhir justru memilih jalan kompromi demi kenyamanan perut elite. Rakyat cuma bisa gigit jari menonton drama kotor ini.
Kotak pandora MBG resmi ditutup buku. Kartu truf disimpan kembali ke dalam saku. Selanjutnya para pemainnya bisa kembali pesta pora dengan gempita.(Rls/Red)
