Tegarnews.co.id – Jakarta, 20 Agustus 2026 | Direktur Institute Soekarno Hatta Muhammad Hatta Taliwang menilai, Presiden Prabowo Subianto tidak memilih cara frontal dalam menghadapi kekuatan politik yang masih berakar dari pemerintahan sebelumnya.
Menurut Hatta, sikap tersebut merupakan pilihan politik agar program-program pemerintahan Prabowo tetap dapat berjalan.
“Prabowo memang sedang melakukan konsolidasi kekuatan. Tapi dia memilih tidak frontal menyerang. Prabowo paham betul siapa yang dihadapi,” ungkap Hatta dalam Diskusi Media Buka Fakta yang digelar _MediaTrust.id_ bersama Forum Jurnalis Merdeka (FJM) di Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (18/8-2026).
Hatta mengatakan, dua tahun masa pemerintahan belum cukup untuk menilai secara menyeluruh keberhasilan sebuah pemerintahan. Namun, periode tersebut sudah cukup untuk membaca arah kebijakan yang ditempuh.
Hatta juga menyinggung, sejumlah indikator ekonomi dan kebijakan pemerintah. Berdasarkan data yang dipaparkannya, ekonomi Indonesia pada triwulan II tumbuh sekitar 5,29 persen, meningkat 0,17 persen dibandingkan pertumbuhan pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,12 persen.
Hatta menyebutkan sejumlah kebijakan Prabowo, antara lain pengambilalihan sekitar 6 juta hektare lahan, penyitaan aset, penghapusan utang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), kebijakan ekspor satu pintu, serta kewajiban penyimpanan hasil tambang di Bank Indonesia selama satu tahun.
Di bidang pembangunan, ia menyebut pembangunan lebih dari 3.300 jembatan oleh TNI Angkatan Darat, kenaikan honor guru, program cek kesehatan gratis, serta peningkatan rumah sakit dari tipe D menjadi tipe C.
Menurut Hatta, kebijakan pemerintah itu juga berdampak pada harga gabah di tingkat petani yang disebutnya meningkat menjadi Rp7.000 per kilogram.
Dalam bidang keagamaan, Hatta menyinggung penyelenggaraan ibadah haji yang menurutnya berjalan baik dengan jumlah jemaah meninggal yang relatif sedikit.
Ia juga membandingkan, pendekatan pemerintahan Prabowo dengan pemerintahan sebelumnya dalam hal penegakan hukum terhadap tokoh politik.
“Mana ada era Prabowo ini ada tokoh yang dikriminalisasi? Beda dengan sebelumnya, saya dan bung Edy Mulyadi moderator kita ini termasuk dalam 300 tokoh yang dikriminalisasi,” katanya.
Menurut Hatta, keputusan Prabowo untuk tidak berkonfrontasi secara terbuka dengan kekuatan lama memiliki pertimbangan pragmatis. Jika dilakukan secara frontal, ia menilai sejumlah program pemerintah berpotensi terganggu karena masih ada orang-orang dari pemerintahan sebelumnya yang memiliki pengaruh.
“Jadi bukan soal berani atau tidak berani, tetapi kalau frontal, sangat mungkin banyak program kebijakan yang tidak bisa jalan karena orang lama memang masih bercokol,” ujar Hatta.
Ia kemudian mempertanyakan sejauh mana kekuatan lama telah kehilangan pengaruh dalam pemerintahan Prabowo.
“Berapa jumlah menteri yang sudah ditangkap?” katanya.
Hatta menyimpulkan, bahwa; konsolidasi kekuasaan yang dilakukan Prabowo berlangsung dengan pendekatan yang tidak konfrontatif. Menurut dia, pemerintah justru mengakomodasi sebagian kekuatan lama ke dalam pemerintahan.
“Konsolidasi Prabowo tidak frontal, tapi kooptasi, mengajak gabung kekuasaan lama,” tandasnya.(Red)
