Tegarnews.co.id – Jakarta, 29 September 2026 | Politik sering kali tidak hanya berbicara tentang siapa yang hadir, tetapi juga siapa yang tidak terlihat. Dalam politik tingkat nasional, kehadiran seorang tokoh pada sebuah momentum dapat menjadi pesan, sementara ketidakhadiran dapat memunculkan pertanyaan. Karena itu, safari politik Joko Widodo di Jawa Barat pada 26–27 September 2026 menarik untuk dibaca bukan hanya dari apa yang terjadi di atas panggung, tetapi juga dari siapa saja yang berada di dalam atau di luar momentum tersebut.
Jokowi hadir dalam agenda konsolidasi PSI di Bandung dan Kabupaten Bekasi. Di Bandung, ia bahkan secara terbuka menunjukkan KTA PSI dan menegaskan dirinya telah menjadi anggota PSI sejak 14 Oktober 2025. Di Bekasi, Jokowi kembali tampil dalam agenda konsolidasi PSI sekaligus menunjukkan kartu anggota tersebut. Dua agenda itu memperlihatkan bahwa kehadiran Jokowi bersama PSI di Jawa Barat bukan sekadar kunjungan biasa, melainkan momentum politik yang memiliki simbol dan pesan organisasi yang cukup jelas.
Namun, di tengah momentum tersebut, nama Kang Dedi Mulyadi atau KDM justru menarik perhatian karena tidak terlihat dalam agenda politik Jokowi yang terbuka kepada publik. Di sinilah ruang analisis politik mulai terbuka. Bukan untuk buru-buru menyimpulkan adanya keretakan, apalagi konflik, tetapi untuk membaca apakah ketidakhadiran itu memang sekadar persoalan agenda atau merupakan bagian dari sikap politik yang sengaja dijaga.
Pertanyaan tersebut menjadi semakin menarik karena nama KDM belakangan ramai dikaitkan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam wacana Pilpres 2029. Namun, sampai saat ini belum terdapat deklarasi resmi mengenai pasangan tersebut. Bahkan KDM sendiri pada 22 September 2026 menegaskan bahwa fokusnya masih menjalankan tugas sebagai Gubernur Jawa Barat dan belum memikirkan agenda politik 2029.
Karena itu, absennya KDM dalam safari politik Jokowi tidak bisa serta-merta diterjemahkan sebagai tanda bahwa hubungan politik keduanya sedang bermasalah. Tidak hadir dalam satu forum bukan bukti konflik. Sebaliknya, tidak munculnya konflik di ruang publik juga bukan bukti bahwa seluruh komunikasi politik berjalan tanpa dinamika. Politik memiliki ruang yang jauh lebih luas daripada apa yang terlihat di depan kamera.
Justru di sinilah menariknya membaca momentum Jawa Barat. Jokowi datang ketika PSI sedang melakukan konsolidasi. KTA PSI ditunjukkan secara terbuka. Nama Gibran dan KDM beredar dalam percakapan politik 2029. Pada saat yang sama, KDM memilih menegaskan bahwa konsentrasinya adalah menjalankan pemerintahan Jawa Barat. Sementara itu, ketika Jokowi ditanya mengenai wacana duet KDM–Gibran, ia tidak memberikan konfirmasi substantif dan hanya merespons singkat sambil tersenyum.
Respons Jokowi tersebut tentu tidak dapat dijadikan bukti adanya kesepakatan politik. Senyum bukan deklarasi. Diam bukan konfirmasi. Begitu pula ketidakhadiran KDM bukan bukti penolakan terhadap konfigurasi tertentu. Tetapi dalam komunikasi politik, setiap gestur dan momentum memang dapat menjadi bahan pembacaan, selama pembacaan tersebut tidak dinaikkan statusnya menjadi fakta sebelum ada bukti.
Maka pertanyaan yang lebih relevan bukan sekadar, “Mengapa KDM tidak menemui Jokowi?” Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah KDM memang memilih menjaga jarak dari pembicaraan politik nasional untuk sementara, apakah ia ingin memastikan terlebih dahulu kinerja pemerintahannya di Jawa Barat, atau memang belum ada agenda politik yang mengharuskan dirinya tampil bersama Jokowi dan Gibran. Ketiga kemungkinan tersebut masih terbuka dan belum dapat dipastikan dari satu momentum saja.
Di sisi lain, dinamika politik 2029 memang mulai membentuk ruang percakapan jauh sebelum tahapan kontestasi berlangsung. Nama KDM muncul dalam sejumlah survei dan kemudian ikut masuk dalam pembicaraan mengenai kemungkinan pasangan dengan Gibran. Namun, sebagaimana disampaikan sejumlah pengamat, munculnya nama dalam survei tidak otomatis berarti terbentuknya pasangan politik. Popularitas seorang tokoh dan konfigurasi pasangan adalah dua hal yang berbeda.
Karena itu, safari Jokowi di Jawa Barat sebaiknya tidak dibaca secara berlebihan sebagai konfirmasi terhadap satu skenario politik tertentu. Yang terlihat dan dapat dicatat adalah Jokowi sedang aktif dalam agenda PSI di Jawa Barat, sementara KDM secara terbuka menyatakan fokus pada tugasnya sebagai gubernur. Di antara dua fakta tersebut terdapat ruang kosong yang belum terjawab: bagaimana sebenarnya arah hubungan politik Jokowi, KDM, dan Gibran menuju 2029? Sampai sekarang, publik belum memperoleh jawaban resmi.
Pada akhirnya, politik 2029 masih merupakan proses yang panjang. Siapa bertemu siapa, siapa hadir atau tidak hadir, serta siapa memilih diam atau memberikan pernyataan terbuka, semuanya dapat menjadi bagian dari dinamika. Tetapi demokrasi membutuhkan satu disiplin penting: jangan mengubah tanda menjadi fakta dan jangan mengubah dugaan menjadi kesimpulan. Safari Jokowi di Jawa Barat memang menghadirkan momentum besar. Namun, tidak terlihatnya KDM dalam momentum tersebut bukanlah akhir dari cerita. Justru di situlah pertanyaan politik baru dimulai.(Rls/Red)
Sumber artikel ditulis oleh: Heru Subagia (Pengamat Politik)
