Tegarnews.co.id – Kabupaten Bekasi,10 November 2026– Pelaksanaan proyek rehabilitasi Pintu Air Kobak Rante 2 di Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, yang menelan anggaran lebih dari Rp1,157 miliar dari APBD Tahun Anggaran 2026, menjadi sorotan. Pasalnya, penerapan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lokasi pekerjaan diduga belum berjalan optimal.
Berdasarkan papan informasi proyek milik Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi, pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh CV Adhi Jaya Persada dengan masa pelaksanaan 70 hari kalender, terhitung sejak 22 Oktober hingga 30 Desember 2026.
Namun, berdasarkan informasi dan keluhan warga sekitar, kondisi di lapangan memunculkan pertanyaan mengenai keseriusan pelaksana proyek dalam menerapkan standar keselamatan kerja.
Sejumlah perlengkapan keselamatan pekerja disebut belum terlihat memadai. Selain itu, pagar pembatas pada area yang berpotensi membahayakan pekerja maupun masyarakat juga dipertanyakan. Keberadaan petugas atau pengawas K3 di lokasi pekerjaan pun dinilai perlu mendapat perhatian.
“Proyek bernilai miliaran rupiah ini seharusnya mengutamakan keselamatan para pekerja. Jangan sampai pekerjaan berjalan, tetapi perlindungan terhadap pekerjanya justru diabaikan,” ungkap seorang warga.
Warga tersebut meminta Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bekasi bersama Dinas Ketenagakerjaan segera melakukan pemeriksaan langsung terhadap penerapan K3 di lokasi proyek.
Menurutnya, pengawasan tidak cukup hanya dilakukan terhadap progres fisik dan kualitas konstruksi, tetapi juga harus mencakup perlindungan keselamatan tenaga kerja selama proses pembangunan berlangsung.
“Belakangan ini banyak terjadi kecelakaan kerja di wilayah Kabupaten Bekasi. Karena itu, demi meminimalisasi risiko kecelakaan kerja, saya meminta dinas terkait memperketat pengawasan, khususnya terhadap kelengkapan peralatan keselamatan kerja,” tambahnya.
Persoalan K3 bukan sekadar kelengkapan administrasi proyek, melainkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
Ketentuan mengenai keselamatan kerja antara lain diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja serta PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), sesuai kriteria dan ketentuan yang berlaku.
Karena itu, CV Adhi Jaya Persada sebagai pelaksana pekerjaan perlu memastikan seluruh pekerja memperoleh perlindungan keselamatan sesuai risiko pekerjaan. Pengawasan dari dinas teknis juga diperlukan agar pelaksanaan proyek tidak hanya mengejar target penyelesaian, tetapi turut menjamin keselamatan tenaga kerja.
Apabila ditemukan pelanggaran, instansi berwenang diminta melakukan pemeriksaan dan mengambil langkah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak CV Adhi Jaya Persada maupun perwakilan Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bekasi belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan belum optimalnya penerapan standar K3 tersebut.
Redaksi Tegarnews.co.id membuka ruang konfirmasi dan hak jawab kepada pihak kontraktor maupun dinas terkait untuk memberikan penjelasan mengenai ketersediaan alat pelindung diri (APD), pemasangan rambu dan pembatas area berbahaya, petugas K3, serta mekanisme pengawasan keselamatan kerja di proyek rehabilitasi Pintu Air Kobak Rante 2.
Jangan sampai proyek yang dibiayai uang rakyat justru menyisakan persoalan keselamatan bagi para pekerjanya. Keselamatan kerja harus menjadi prioritas, bukan sekadar formalitas di atas kertas.
