Tegarnews.co.id | JAKARTA – Gelombang desakan dan pengawasan tajam terhadap tubuh PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk kian memuncak. Fokus sorotan kini tertuju langsung pada efektivitas kepemimpinan internal serta kebijakan strategis yang dieksekusi oleh Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, Arthur Angelo Syailendra, bersama Direktur Human Capital Management, Willy Saelan.
Langkah restrukturisasi yang mengarahkan Telkom dari operating holding menjadi strategic holding (HoldCo-OpCo) dinilai sarat masalah. Kebijakan perampingan (streamlining) anak usaha yang dieksekusi di bawah pengawasan kedua direktur tersebut dituding berlangsung tanpa matangnya kajian komprehensif, sehingga berpotensi memicu inefisiensi sistemik hingga kerugian finansial negara.
Sorotan Hukum: Indikasi Pelanggaran ‘Fiduciary Duty’ dan Celah Hukum
Pengamat Hukum Marulitua Rajagukguk memberikan kritik tajam terkait legalitas dan akuntabilitas pelaksanaan streamlining anak usaha Telkom. Menurutnya, tindakan Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Arthur Angelo Syailendra serta Direktur HCM Willy Saelan yang terkesan memaksakan eksekusi restrukturisasi tanpa melakukan kajian yang matang dan tidak transparan serta tanpa data yang memadai merupakan bentuk pengabaian terhadap prinsip dasar kehati-hatian korporasi, sehingga akan melanggar prinsip good corporate governance (GCG).
“Restrukturisasi BUMN bukan ajang eksperimen manajemen. Jika Direktur Keuangan Arthur Angelo Syailendra dan Direktur HCM Willy Saelan mengeksekusi streamlining, merger, hingga likuidasi anak usaha secara tergesa-gesa tanpa didasari due diligence dan prudent dan data yang sahih dan memadai, ini bukan sekadar maladministrasi, melainkan ada indikasi kuat pelanggaran fiduciary duty,” tegas Marulitua saat dihubungi di Jakarta.
Marulitua menekankan bahwa Direktur Utama Telkom, Nanang Hendarno, tidak boleh tinggal diam dan harus mengambil langkah tegas untuk menghentikan sementara seluruh proses divestasi maupun likuidasi aset anak perusahaan.
“Setiap keputusan eksekutif tanpa melalui kajian yang matang dan data yang memadai maka diduga kuat akan melanggar Good Corpoaret Governance, hal itu merupakan perbuatan melawan hukum dan akan berpotensi merugikan keuangan BUMN. Akibatnya memiliki konsekuensi pidana dan perdata serta administrasi. Maka untuk menghindari terjadinya kerugian keuangan negara yang besar harus dilakukan Audit forensik terhadap kinerja Arthur Angelo Syailendra dan Willy Saelan guna menguji apakah kebijakan yang diambil murni untuk kepentingan korporasi atau untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Jika dilakukaj audit forensik akan dapat membongkar kecacatan hukum atas keputusan yang diambil,” tambahnya.
Sudut Pandang Antikorupsi: Bahaya Konflik Kepentingan dan Potensi Kerugian Negara
Sementara itu, Pengamat Antikorupsi Agus Suryaman melontarkan kritik yang tak kalah keras. Ia menilai bahwa penataan human capital di bawah Willy Saelan serta tata kelola risiko keuangan di bawah Arthur Angelo Syailendra berpotensi menjadi celah suburnya praktik konflik kepentingan jika tidak segera dibongkar secara transparan.
“Kami melihat ada indikasi kuat bahwa pola kepemimpinan dan kebijakan restrukturisasi anak usaha ini masih dibayang-bayangi oleh kepentingan rezim manajemen lama. Mempertahankan pejabat yang rekam jejak eksekusi strategisnya bermasalah hanya akan menjadi parasit yang menggerogoti stabilitas Telkom dari dalam,” ujar Agus dengan tegas.
Agus mendesak lembaga pengawas eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Kejaksaan Agung untuk segera turun tangan mengaudit seluruh transaksi investasi, divestasi, dan likuidasi anak usaha Telkom yang dieksekusi oleh jajaran direksi tersebut.
“Presiden Prabowo Subianto telah berulang kali memberikan instruksi tegas bahwa BUMN tidak boleh dibubarkan atau dilikuidasi secara sembarangan tanpa bukti konkret bahwa entitas tersebut bernilai negatif. Jika Arthur Angelo Syailendra dan Willy Saelan tetap memaksakan streamlining tanpa dasar yang valid, maka aparat penegak hukum harus segera memeriksa apakah ada potensi penyalahgunaan wewenang yang mengarah pada tindak pidana korupsi, Presiden harus pecat dan periksa dua direksi tersebut” pungkas Agus.(Rls/Red)
Sumber: Egi
