Tegarnews.co.id | KAB BEKASI – Sebagian besar warga RT 28/RW 015, Desa Bunibakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menyatakan sikap menolak keputusan Kepala Desa Bunibakti terkait pengangkatan Ketua RT 28 secara sepihak. Warga menuntut agar pemilihan Ketua RT dilakukan secara demokratis dan terbuka.
Penolakan ini berawal dari terbitnya Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Bunibakti Nomor 152/032/Pem-Des XI/2026 tertanggal 5 November 2026 mengenai pengangkatan Ketua RT 28/RW 015. Kebijakan penunjukan langsung tersebut dinilai tidak mencerminkan aspirasi masyarakat setempat dan mencederai musyawarah warga yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) internal RT 28/RW 015.
Selain menyalahi aturan internal warga, keputusan Kepala Desa Bunibakti tersebut juga dinilai menabrak aturan hukum yang lebih tinggi, yakni Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 juncto Peraturan Bupati (Perbup) Bekasi Nomor 119 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perbup Nomor 16 Tahun 2010.
Mantan Ketua RT 28/RW 015 periode 28 September 2024 hingga 28 September 2026, Karyono, S.H., mengecam keras keputusan sepihak tersebut. Menurutnya, langkah Kepala Desa Bunibakti telah merampas hak politik dan hak konstitusionalnya sebagai warga negara untuk memilih dan dipilih.
“Keputusan penunjukan langsung ini jelas telah merampas hak politik saya. Hak konstitusi saya untuk memilih dan dipilih telah dihilangkan, dan tindakan ini juga melanggar Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM),” tegas Karyono dalam keterangannya, Selasa (17/11/2026).
Karyono menegaskan bahwa pihaknya bersama warga tidak akan tinggal diam. Saat ini, dirinya tengah melayangkan surat keberatan resmi atas terbitnya SK tersebut.
Apabila pihak Pemerintah Desa Bunibakti tidak mengindahkan keberatan warga rt.28/015 dan tidak segera membatalkan SK Ketua RT 28 tersebut, Karyono memastikan akan menempuh jalur hukum dengan menggugat keputusan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Saya akan terus memperjuangkan hak konstitusi ini. Jika keberatan kami tidak ditindaklanjuti dengan pembatalan SK, saya akan langsung mengajukan gugatan ke PTUN dan mengambil langkah-langkah hukum selanjutnya agar saya dan seluruh warga RT 28/RW 015 mendapatkan kembali hak-hak kami sebagai warga negara,” pungkasnya.(Rls/Red)














