Tegarnews.co.id-Jakarta, 2 Desember 2025| Kebijakan yang dikeluarkan oleh Zulkifli Hasan (Zulhas) selama menjabat sebagai Menteri Kehutanan (Menhut) pada periode 2009 hingga 2014 di Kabinet Indonesia Bersatu II terus menjadi subjek kontroversi, terutama terkait pemberian izin pembalakan dan pelepasan kawasan hutan di pulau Sumatera.
Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) lingkungan menyoroti besarnya jumlah izin yang dikeluarkan kementerian di bawah kepemimpinan Zulhas. Greenomics Indonesia, misalnya, pernah menempatkan Zulhas sebagai menteri yang paling banyak menerbitkan izin pelepasan kawasan hutan menjadi perkebunan.
Angka yang beredar di publik menyebutkan total area yang dialihfungsikan mencapai jutaan hektare, dengan sebagian besar berada di wilayah Sumatera yang kaya hutan, memicu kekhawatiran terkait deforestasi dan bencana lingkungan, termasuk kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) gambut.
Jejak kebijakan Zulhas kian mencuat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadapnya sebagai saksi pada tahun 2014. Pemeriksaan tersebut terkait dugaan suap revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau yang menjerat mantan Gubernur Riau, Annas Maamun, dan korporasi.
“Kami pada saat itu menolak semua permohonan izin alih fungsi hutan yang diajukan oleh perusahaan (terkait kasus suap) itu. Kewenangan izin penebangan saat itu pun banyak dikeluarkan oleh Bupati, bukan dari Kementerian Kehutanan,” ujar Zulhas usai diperiksa KPK.
Meskipun mantan Menhut tersebut kerap menyampaikan sikap tegas terhadap pembalakan liar, dengan menyatakan tidak ada toleransi bagi pelakunya, data dan kritik dari kelompok lingkungan terus menyoroti dampak jangka panjang dari izin pelepasan kawasan yang masif.
Periode kepemimpinan Zulkifli Hasan di Kementerian Kehutanan pun dinilai oleh banyak pihak sebagai masa transisi cepat dari hutan alami menuju perkebunan monokultur, yang berimplikasi pada kerusakan ekosistem dan konflik lahan di Sumatera.
Isu ini kembali relevan seiring dengan posisinya saat ini dalam pemerintahan, mengingat kebijakan sektor kehutanan dan lingkungan tetap menjadi pilar penting dalam agenda pembangunan berkelanjutan Indonesia.[]
