Tegarnews.co.id-Jakarta, 21 Desember 2025| Pengamat kebijakan publik, Denny Charter, melontarkan kritik keras terhadap rencana tata kelola Program Strategis Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai cenderung sentralistik. Denny memperingatkan bahwa pengelolaan yang dipaksakan melalui satu pintu institusi besar atau yayasan elit berisiko memperpanjang rantai birokrasi serta membuka celah korupsi baru.
Sebagai solusi, Denny mendorong pemerintah untuk mengalihkan basis eksekusi program ke tingkat akar rumput dengan merevitalisasi peran Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).
“Memaksakan sistem Satuan Pelayanan Pangan Bergizi (SPPG) di bawah kendali yayasan-yayasan elit hanya akan membuka peluang penyelewengan. Sebaliknya, jika pengelolaan diserahkan ke Posyandu, pemerintah tidak hanya membagikan makanan, tetapi juga memperkuat sistem kesehatan masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi desa,” ujar Denny Charter dalam keterangan tertulisnya, Minggu (21/12).
*Efisiensi Logistik dan Akurasi Data*
Dalam analisisnya, Denny memaparkan bahwa Indonesia memiliki modal infrastruktur sosial yang sangat besar, yakni lebih dari 300.000 unit Posyandu hingga tingkat RW dan dusun. Menurutnya, pemanfaatan Posyandu akan memangkas biaya logistik secara signifikan karena dapur produksi berada langsung di tengah permukiman sasaran.
Selain efisiensi biaya, Posyandu juga dinilai unggul dalam hal akurasi data gizi. Melalui sistem Electronic Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM), kader Posyandu memiliki data by name by address terkait kondisi anak-anak di wilayahnya.
“Kader Posyandu tahu persis siapa yang stunting, gizi kurang, hingga anak yang memiliki alergi. Ini menjamin intervensi gizi tepat sasaran, bukan sekadar pembagian jatah massal yang tidak terkontrol,” lanjutnya.
*Cegah “Ladang Basah” Korupsi*
Denny menilai sentralisasi pengelolaan melalui vendor besar atau entitas pusat kerap menjadi titik lemah transparansi anggaran. Karena itu, ia menekankan pentingnya social accountability atau akuntabilitas sosial, di mana warga lokaltermasuk ibu-ibu dan tokoh masyarakat berperan langsung sebagai pengawas.
“Di Posyandu, penyimpangan anggaran atau penurunan kualitas makanan akan langsung terdeteksi dan diprotes warga. Ini adalah mekanisme audit sosial paling efektif dibanding sistem top-down yang tertutup,” tegasnya.
*Transformasi Dapur Gizi Desa*
Denny menawarkan empat langkah strategis untuk mentransformasi Posyandu sebagai pengelola MBG, yaitu:
Revitalisasi Bangunan, dengan meng-upgrade fasilitas Posyandu menjadi Dapur Gizi Desa berstandar sanitasi layak.
Pemberdayaan Kader, melalui pelatihan manajemen gizi, sertifikasi keamanan pangan, serta pemberian insentif profesional.
Ekonomi Sirkular, dengan mewajibkan penyerapan bahan baku dari petani dan Kelompok Wanita Tani (KWT) lokal.
Digitalisasi, berupa pelaporan real-time berbasis aplikasi yang dapat diakses publik guna menjamin transparansi harian.
Denny menutup dengan mengingatkan bahwa keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis sangat bergantung pada pilihan model tata kelolanya. Pemanfaatan infrastruktur sosial yang telah teruji sejak 1984, seperti Posyandu, dinilai jauh lebih aman dan berdampak jangka panjang bagi kemandirian desa dibandingkan membangun sistem baru yang rawan kepentingan elit.[]
