Breaking News
light_mode
Beranda » Hukum » Pengamat Hukum Soroti Lambanya Proses Hukum Dugaan Gratifikasi di KPU Kota Bogor

Pengamat Hukum Soroti Lambanya Proses Hukum Dugaan Gratifikasi di KPU Kota Bogor

  • account_circle Egi Hendrawan
  • calendar_month Rab, 21 Mei 2025
  • visibility 36

Tegarnews.co.id-Bogor| Rudi Mulyana, selaku pengamat hukum dan advokat, menyampaikan keprihatinan mendalam atas lambannya proses penanganan perkara dugaan gratifikasi yang menyeret unsur penyelenggara pemilu di lingkungan KPU Kota Bogor.

“Kasus ini sudah menjadi konsumsi publik dan diberitakan oleh berbagai media. Namun, hingga saat ini belum ada kepastian hukum berupa penetapan tersangka”Ujar Rudi Kepada Wartawan 21/mei/2025

“Hal ini tentu menimbulkan kekhawatiran akan adanya pembiaran terhadap tindak pidana yang serius dan berpotensi merusak integritas demokrasi” Lanjut Rudi mulyana

Gratifikasi merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam:

Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajibannya.

Pasal 5 dan 11 UU Tipikor, yang mempertegas larangan menerima hadiah atau janji.

KUHAP (Pasal 183), yang menyebutkan bahwa penetapan tersangka dapat dilakukan apabila terdapat minimal dua alat bukti yang sah.

Bila penyidik telah memiliki dua alat bukti yang cukup, maka penetapan tersangka adalah langkah hukum yang wajib dilakukan, bukan pilihan.

“saya mendesak agar Polresta Bogor Kota, khususnya Satreskrim, segera menuntaskan proses hukum ini secara profesional, transparan, dan akuntabel. Penegakan hukum tidak boleh tebang pilih, apalagi menyangkut institusi publik yang seharusnya menjunjung tinggi integritas dan netralitas”Tegas Rudi

“Proses hukum yang tegas dan cepat dalam perkara ini sangat penting agar kepercayaan publik terhadap institusi pemilu dan aparat penegak hukum tetap terjaga. Kita tidak ingin ada preseden buruk bahwa kasus dugaan korupsi bisa dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan”Tutup Rudi kepada Wartawan.

 

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bhabinkamtibmas Polsek Parung Perkuat Sinergi Dengan Masyarakat Binaan Melalui Silaturahmi

    • calendar_month Kam, 22 Mei 2025
    • account_circle Rls/Red
    • visibility 15
    • 0Komentar

    Tegarnews.co.id-Bogor| Dalam rangka meningkatkan keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polsek Parung, Bhabinkamtibmas Aiptu Sutopo melakukan kunjungan silaturahmi ke masyarakat Desa binaan pada Rabu, 21 Mei 2025. Kegiatan ini merupakan upaya nyata polisi untuk mempererat komunikasi dan kepercayaan dengan warga. Kunjungan ini dilakukan dengan pendekatan langsung kepada warga di beberapa titik Desa binaan, guna menyampaikan […]

  • PT Pelindo Regional 1 Menerima CSR Award dari Wali Kota Medan

    • calendar_month Rab, 11 Jun 2025
    • account_circle Pelindo
    • visibility 10
    • 0Komentar

      Tegarnews.co.id| Medan, 11 Juni 2025 — PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 1 kembali menorehkan prestasi dengan menerima penghargaan Corporate Social Responsibility (CSR) Award dari Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, dalam ajang penghargaan CSR Kota Medan 2025 yang digelar di Kantor Walikota Medan, Rabu (11/6). Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi Pemerintah […]

  • PGRI Kabupaten Kuningan Gelar Pemilihan Ketua Baru, Berharap Suksesi Kondusif Dan Bebas KKN

    • calendar_month Ming, 25 Mei 2025
    • account_circle Rls/Red
    • visibility 16
    • 0Komentar

    Tegarnews.co.id–Kuningan, Jawa Barat| Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Kuningan akan menggelar pemilihan Ketua PGRI periode 2025-2030 pada tanggal 15-16 Juni 2025 mendatang. Pemilihan ini dilaksanakan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PGRI No.V/KONGRES/XXIII/PGRI/2024, mengutamakan prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas. Proses pemilihan melibatkan pengurus PGRI di berbagai tingkatan, dari kabupaten/kota hingga ranting. Sebanyak […]

  • Bhabinkamtibmas Polsek Parungpanjang Polres Bogor Polda Jabar Sambang Dan Beri Himbauan Kamtibmas Kepada Warga

    • calendar_month Sel, 10 Jun 2025
    • account_circle Rls/Red
    • visibility 8
    • 0Komentar

    Tegarnews.co.id–Bogor| Bhabinkamtibmas Desa Jagabaya Polsek Parung Panjang Brigadir Indra Muhamad Zaelani berusaha menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif di lingkungan desa Jagabaya Kec. Parungpanjang Kab. Bogor. Senin (09/6/2025) Sebagai perpanjangan tangan Kapolsek Parungpanjang Kompol D.R. Suharto S.H., M.H. sesuai arahan dari Bapak Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro, S.H., S.I.K, M.H. di wilayah desa binaan untuk […]

  • Bhabinkamtibmas Wilayah Hukum Polsek Dramaga Polres Bogor Sambang Warga Beri Himbauan Ajak Haga Kondusifitas Cegah Gangguan Kamtibmas

    • calendar_month Ming, 4 Mei 2025
    • account_circle Rls/Red
    • visibility 26
    • 0Komentar

    Tegarnews.co.id-Polres Bogor| Dalam rangka menjaga sinergitas dengan Warga, Bhabinkamtibmas dan Babinsa Desa Ciherang Aipda Didin Suryadin melaksanakan kegiatan sambang kamtibmas dan silaturahmi ke Warga Bapak Andi Kp Ciherang Kramat Rt.03/05 Desa Ciberang Kec Dramaga Kab Bogor. Minggu, (04/05/2025) Kegiatan silaturahmi Warga Desa binaan yang dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas selain untuk menjaga silaturahmi dengan tokoh agama,tokoh masyarakat […]

  • Gugatan Ijazah Jokowi Membongkar Sengkarut Hukum dan Legitimasi Akademik

    • calendar_month Sen, 19 Mei 2025
    • account_circle Husen
    • visibility 38
    • 0Komentar

    Tegarnews.co.id – Jakarta – Gugatan perdata terhadap Presiden Joko Widodo terkait dugaan penggunaan ijazah palsu, dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai turut tergugat, menimbulkan pertanyaan serius dalam tataran hukum positif Indonesia, Senin (19/5/2025).   Secara normatif, ucap Putri Mega Novita Saleh, SH sekaligus Peneliti & konsultan hukum pada kantor lembaga bantuan hukum dan penelitian hukum […]

expand_less