PKN Semprot Menteri HAM: Jangan Jadi Polisi Dunia di Venezuela, Sementara 17 Juta Suara Rakyat Dibuang ke Sampah
- account_circle Rls/Red
- calendar_month Kam, 8 Jan 2026
- visibility 162
- comment 0 comment
Tegarnews.co.id-Jakarta, 8 Januari 2026| Wakil Ketua Umum Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Denny Charter, melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai. Denny menilai sang menteri lebih sibuk mencampuri urusan domestik negara lain ketimbang menyelesaikan persoalan fundamental pelanggaran hak politik di dalam negeri.
Sorotan ini bermula dari sikap Menteri HAM yang dianggap terlalu memberikan perhatian pada isu HAM di Venezuela. Menurut Denny, langkah tersebut merupakan bentuk “escapisme birokrasi” atau upaya menghindar dari tanggung jawab utama yang sedang carut-marut di depan mata.
“Mengurusi Venezuela di saat fondasi HAM di Indonesia masih rapuh adalah bentuk pelarian. Daripada sibuk menjadi ‘polisi dunia’ kesiangan, ada baiknya Kementerian HAM menunduk dan melihat fakta brutal yang terjadi dalam sistem demokrasi kita hari ini,” ujar Denny Charter dalam keterangan tertulisnya, Kamis (8/1).
Tragedi 17 Juta Suara yang Hangus Poin utama yang ditekankan Denny adalah terkait aturan Parliamentary Threshold (ambang batas parlemen) yang telah menyebabkan lebih dari 17 juta suara rakyat terbuang sia-sia pada pemilu lalu. Ia menegaskan bahwa hak politik adalah bagian fundamental dari Hak Asasi Manusia yang tidak boleh disepelekan.
Denny menyebut fenomena hangusnya jutaan suara tersebut sebagai sebuah tragedi demokrasi. Suara-suara tersebut bukan sekadar statistik, melainkan representasi harapan warga negara yang tidak dikonversi menjadi kursi perwakilan karena aturan yang dianggapnya tidak adil.
“Membiarkan 17 juta suara terbuang sia-sia sama artinya dengan melempar hak politik rakyat ke kotak sampah. Ini adalah bentuk penindasan modern di mana sistem secara sistematis menganulir pilihan rakyat demi kepentingan oligarki partai besar,” tegasnya.
Tantangan untuk Menteri HAM PKN mendesak agar Kementerian HAM memprioritaskan perjuangan menghapus ambang batas parlemen hingga 0% (Parliamentary Threshold 0%). Hal ini dianggap sebagai solusi nyata untuk memastikan setiap suara rakyat dihargai dan memiliki keterwakilan di parlemen.
Denny juga menyinggung pernyataan Menteri Pigai di masa lalu yang kerap mencitrakan diri sebagai sosok yang vokal. Ia menantang sang Menteri untuk membuktikan kepintarannya dalam menyelesaikan masalah hak asasi di tanah air sendiri.
“Pak Menteri kita ini sebenarnya pintar, tapi jangan hanya disimpan. Sekarang waktunya tunjukkan kepintaran Anda, Pace! Jangan biarkan kementerian ini dianggap ‘tidak ada kerjaan’ karena sibuk mengurusi hal yang jauh, sementara hak asasi saudara sendiri diinjak-injak oleh aturan undang-undang yang tidak demokratis,” pungkas Denny.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kementerian HAM belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik yang disampaikan oleh pimpinan PKN tersebut.[]
- Author: Rls/Red
- Editor: Redaksi
- Source: Tim/Red
At the moment there is no comment