Tegarnews.co.id – Kabupaten Bekasi, 9 Maret 2026 | Sejumlah aparatur desa di Kabupaten Bekasi mengaku geram karena hingga kini honor serta beberapa anggaran desa yang seharusnya mereka terima sejak akhir tahun 2025 belum juga dibayarkan. Senin (09/03/2026)
Keterlambatan tersebut memicu keresahan di kalangan pegawai desa karena Pemerintah Kabupaten Bekasi belum memberikan kepastian terkait jadwal pembayaran.
Sejumlah aparatur desa mengaku masih menunggu realisasi pembayaran anggaran yang sebelumnya dijanjikan akan diselesaikan pada awal tahun 2026. Namun hingga saat ini, janji tersebut belum terealisasi dan pembayaran yang dinanti belum juga diterima oleh para pegawai desa.
Hasil penelusuran di sejumlah desa menunjukkan bahwa para aparatur desa terus mempertanyakan kepastian pembayaran honor mereka. Mereka berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan kewajiban tersebut.
Beberapa sumber menyebutkan bahwa keterlambatan pembayaran diduga berkaitan dengan kondisi keuangan daerah pada akhir tahun 2025. Pemerintah Kabupaten Bekasi disebut mengalami kekurangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga sejumlah anggaran yang seharusnya disalurkan kepada pemerintah desa terpaksa mengalami penundaan.
Meski demikian, para aparatur desa menilai pemerintah daerah tetap harus memberikan kepastian mengenai pembayaran hak mereka. Pasalnya, aparatur desa menjalankan peran penting sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat di tingkat desa.
Salah seorang pegawai desa yang meminta identitasnya dirahasiakan berharap Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi segera turun tangan menyelesaikan persoalan tersebut.
“Kami berharap Plt Bupati Bekasi dapat memperhatikan kondisi pegawai desa. Kami berada di garis depan dalam melayani masyarakat sekaligus menjalankan berbagai program pemerintah. Karena itu kami berharap hak-hak kami segera dibayarkan dan tidak hanya berhenti pada janji,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa para aparatur desa tetap menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat meskipun honor mereka belum diterima.
“Kami tetap bekerja dan melayani masyarakat setiap hari. Semua orang bekerja tentu ingin memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Karena itu kami berharap pemerintah daerah segera memberikan kepastian terkait pembayaran hak kami,” tambahnya.
Para aparatur desa juga meminta Pemerintah Kabupaten Bekasi segera menyelesaikan seluruh anggaran yang tertunda. Mereka berharap pemerintah daerah dapat memperbaiki sistem pembayaran honor aparatur desa agar pada tahun 2026 pembayaran dapat berjalan rutin setiap bulan sesuai rencana yang telah disampaikan sebelumnya.
Para pegawai desa berharap persoalan ini segera mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah agar tidak menimbulkan keresahan yang lebih luas di kalangan aparatur desa.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Kabupaten Bekasi belum memberikan keterangan resmi terkait kepastian waktu pembayaran honor dan anggaran desa yang masih tertunda tersebut.
