Tegarnews.co.id — Bekasi, 30 Agustus 2026 | Komitmen perbaikan jalan di Kampung Buni Baru, Desa Buni Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, kini memasuki tahap penantian realisasi. Minggu (30/8/2026).
Setelah muncul keluhan warga terkait kondisi akses jalan yang digunakan dalam aktivitas proyek pipanisasi BBM Cikampek–Plumpang, DPP Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) mendesak Pertamina tidak hanya mengandalkan laporan administratif, tetapi turun langsung memastikan kondisi di lapangan.
Desakan itu disampaikan Ketua Umum DPP AKPERSI Rino Triyono setelah pihaknya melakukan pemantauan langsung pada 21 Agustus 2026 dan kembali menghadiri musyawarah pada 27 Agustus 2026 terkait Rein statement atau perbaikan jalan Desa Buni Bakti KP 71.
Dalam pertemuan terakhir, pihak PT PP menyampaikan bahwa perbaikan jalan akan segera dilaksanakan dengan batas waktu paling lambat akhir Oktober 2026.
Namun, bagi AKPERSI, pernyataan tersebut baru sebatas komitmen.
Masyarakat kini menunggu bukti nyata berupa pekerjaan fisik di lapangan.
“Kami menghargai adanya musyawarah dan berita acara. Tetapi masyarakat membutuhkan tindakan nyata. Jangan sampai persoalan berhenti pada berita acara. Kami akan melihat apakah komitmen tersebut benar-benar direalisasikan,” tegas Rino.
AKPERSI menegaskan akan terus mengawal perkembangan perbaikan jalan tersebut hingga batas waktu yang telah disampaikan pihak PT PP. Selain jalan, persoalan rumah warga yang mengalami keretakan dan pagar yang rusak juga akan didorong untuk diverifikasi secara objektif.
AKPERSI meminta seluruh pihak tidak menarik kesimpulan sepihak sebelum dilakukan pemeriksaan. Namun, apabila hasil verifikasi nantinya menunjukkan adanya keterkaitan dengan aktivitas pekerjaan proyek, penyelesaian terhadap masyarakat harus dilakukan secara jelas dan bertanggung jawab.
AKPERSI juga akan menyampaikan hasil investigasi lapangan, aspirasi masyarakat, Berita Acara Reinstatement, serta perkembangan persoalan rumah dan pagar warga kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
“Ini bukan soal menghambat pembangunan. Kami justru ingin pembangunan berjalan dengan baik, tetapi masyarakat di sekitar proyek juga harus mendapatkan perhatian. Sekarang yang kami tunggu sederhana: apakah komitmen perbaikan itu benar-benar diwujudkan?” pungkas Rino.
DPP AKPERSI memberikan ruang klarifikasi dan hak jawab kepada seluruh pihak terkait. Dugaan dampak maupun kerusakan dalam pemberitaan ini masih terbuka untuk verifikasi dan tidak dimaksudkan sebagai kesimpulan hukum.
