Tegarnews.co.id – Jakarta, 16 September 2026 | Ketua Umum Barisan Rakyat Nusantara (BaraNusa), Adi Kurniawan, menilai pergantian Menteri Keuangan tidak otomatis menjadi solusi untuk memperbaiki kondisi perekonomian nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Adi menanggapi sorotan Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, yang menilai Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa layak diganti karena sejumlah persoalan ekonomi, termasuk nilai tukar rupiah, utang negara, serta pelaksanaan program strategis pemerintah.
Menurut Adi Kurniawan, publik jangan sampai terjebak pada narasi bahwa persoalan ekonomi nasional semata-mata disebabkan oleh buruknya kinerja seorang menteri.
“Siapapun yang menjadi Menteri Keuangan, saya kira tidak akan mampu memperbaiki kondisi ekonomi nasional secara signifikan apabila akar persoalannya tidak diselesaikan,” ujar Adi.
Ia menegaskan, kondisi ekonomi Indonesia saat ini masih jauh dari kata membaik dan tumbuh sesuai harapan pemerintah.
BaraNusa menilai pemerintah perlu berani mengevaluasi program-program yang justru dinilai membebani keuangan negara, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih).
“Bagaimana ekonomi mau tumbuh kalau program-program yang bermasalah seperti MBG dan Kopdes Merah Putih terus dipaksakan? Kalau memang ingin menyelamatkan keuangan negara, pemerintah harus berani menghentikan program yang tidak efektif dan berpotensi membebani APBN,” tegasnya.
Adi mengatakan, persoalan ekonomi tidak bisa hanya dilihat dari angka pertumbuhan, nilai tukar rupiah, maupun besarnya utang negara. Menurutnya, yang jauh lebih penting adalah bagaimana kebijakan ekonomi tersebut dirancang dan siapa yang memiliki tanggung jawab politik tertinggi atas seluruh kebijakan pemerintah.
Karena itu, ia meminta publik tidak hanya menjadikan Menteri Keuangan sebagai sasaran evaluasi.
“Jangan hanya menterinya yang disalahkan. Menteri bekerja berdasarkan kebijakan pemerintahan dan arah politik Presiden. Kalau memang kondisi ekonomi dianggap bermasalah, maka Presiden juga harus dievaluasi,” katanya.
Adi bahkan menilai salah satu persoalan utama pemerintahan saat ini adalah cara Presiden Prabowo Subianto memimpin negara yang menurutnya masih gagap dalam menghadapi kompleksitas persoalan nasional.
“Menurut saya, persoalan utamanya bukan sekadar siapa Menteri Keuangannya. Ada persoalan pada cara Presiden memimpin negara. Kalau kepemimpinannya masih gagap membaca persoalan dan menentukan prioritas, mengganti menteri hanya akan menjadi pergantian orang tanpa menyelesaikan masalah,” ujarnya.
Ia menambahkan, Menteri Keuangan pada akhirnya hanya salah satu bagian dari keseluruhan mesin pemerintahan. Kebijakan fiskal juga tidak dapat dipisahkan dari keputusan politik dan program prioritas yang ditetapkan Presiden.
“Kalau Presiden tetap mempertahankan program-program yang membebani keuangan negara, siapapun Menteri Keuangannya akan menghadapi persoalan yang sama,” sambungnya.
Untuk itu, BaraNusa mendorong evaluasi dilakukan secara menyeluruh, mulai dari efektivitas program pemerintah, pengelolaan utang, penggunaan APBN hingga kepemimpinan Presiden.
“Jangan sampai publik dibuat percaya bahwa setelah Purbaya diganti, persoalan ekonomi otomatis selesai. Tidak sesederhana itu. Yang harus dievaluasi adalah kebijakan dan kepemimpinannya secara keseluruhan,” tandas Adi.
Menurutnya, pemerintah harus berani melakukan koreksi sebelum persoalan ekonomi semakin berat dan beban negara semakin besar.
“Kalau ingin ekonomi benar-benar tumbuh dan rakyat merasakan perbaikan, pemerintah harus berani menghentikan program yang tidak tepat, membenahi tata kelola keuangan negara, dan yang paling penting mengevaluasi cara Presiden memimpin pemerintahan,” pungkasnya.(Rls/Red)
*Prabowo Cukup Satu Periode*
