Tegarnews.co.id – Jakarta, 3 Oktober 2026 | Siapkan kopi, tisu, dan kalau perlu BPJS. Sebab pergantian Kapolri kali ini bukan sekadar ganti pejabat. Ini seperti mengganti sopir bus ketika penumpang sedang ribut siapa sebenarnya punya bus.
Sigit diganti bukan karena pensiun. Umurnya baru 57 tahun. Batas pensiun Polri 58 tahun. Bahkan, ada wacana diperpanjang menjadi 60. Secara umur, Sigit masih bisa melaju. Lalu kenapa diganti?
Puan Maharani menjawab, “Sudah waktunya.” Waktu apa? Wallahu a’lam. Kalendernya mungkin hanya Puan yang pegang. Ketika ditanya apakah karena batas usia, jawabannya tegas, “Tidak, tidak ada.”
Nah, kalimat “sudah waktunya” ini seperti kuitansi warung kopi tanpa total harga. Kertasnya ada. Angkanya belum kelihatan.
Versi resmi, regenerasi dan penyegaran. Pengamat kepolisian Bambang Rukminto menyebut Sigit sudah memimpin Polri sekitar enam tahun, hampir dua tahun pada era Prabowo. Organisasi sebesar Polri, katanya, membutuhkan penyegaran dan regenerasi kepemimpinan.
Masuk akal. Tapi dapur politik sudah lama mengepul. Pada Agustus 2026, pengamat politik Ray Rangkuti sudah mendesak Prabowo mengganti Kapolri. Ia menyebut 10 alasan, antara lain masa jabatan lebih dari lima tahun, kebutuhan regenerasi, munculnya cap “partai cokelat” pada Pemilu 2024, ribuan polisi aktif menduduki jabatan sipil, penahanan aktivis, serta ketegangan institusional Polri dan Kejaksaan.
Belum selesai. Komjen Purn. Susno Duadji menyoroti timing. Pergantian ketika perkara FA atau Febrie Adriansyah masih berjalan. Menurutnya, bisa menimbulkan persepsi seolah pergantian berkaitan dengan upaya menyelamatkan pihak tertentu dari jerat hukum. Catat, persepsi, bukan bukti.
Lalu muncullah hantu politik bernama “Geng Solo”. Istilah ini beredar untuk menggambarkan jaringan kekuasaan yang diasosiasikan dengan lingkaran Jokowi dan Solo. Bukan organisasi resmi terbukti eksis.
Yang bikin ngakak, kalau pergantian Sigit dianggap operasi membersihkan Geng Solo, calon penggantinya justru Komjen Pol. Suyudi Ario Seto.
Suyudi lahir 14 Juli 1973, lulusan Akpol 1994. Kariernya panjang: Kapolres Majalengka, Kapolres Bogor, Kapolresta Bogor Kota, Kapolres Metro Jakarta Pusat, Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Wakapolda Metro Jaya, hingga Kapolda Banten. Mayoritas perjalanan itu berlangsung pada era Jokowi.
Kemudian pada 25 Agustus 2025, Suyudi dilantik Prabowo sebagai Kepala BNN. Dalam 18 hari pertama, BNN mengungkap 11 jaringan narkotika, menangkap 53 tersangka, dan menyita lebih dari 503 kilogram barang bukti.
Kalau ini operasi pembersihan, sapunya agak unik. Sapunya pernah tinggal di rumah yang mau disapu.
Pada 30 September 2026, Prabowo mengirim Surpres pencalonan Suyudi ke DPR. Sehari kemudian, 1 Oktober, Komisi III melakukan fit and proper test. Durasi, 22 menit. Tanya jawab, tidak ada. Hasil, aklamasi.
Waduh! Ini bukan fit and proper test. Ini seperti beli gorengan. “Bang, bakwan lima.” Penjual, “Siap.” Selesai.
Di tengah panasnya perkara ijazah Jokowi-Gibran, teori politik pun makin liar. Ada narasi menyebut kasus ijazah sebagai “benteng terakhir” Geng Solo. Ada pula tafsir soal Solo versus Hambalang. Solo lawan Hambalang.
Republik serasa duel Timnas vs Bangladesh malam ini, cuma bolanya selembar ijazah. Apakah itu terkait Suyudi? Belum ada bukti yang membuktikan hubungan tersebut.
Faktanya sederhana. Sigit belum pensiun. Alasan resmi adalah “sudah waktunya”, penyegaran, dan regenerasi. Desakan pergantian sudah muncul sebelumnya. Timing-nya dipertanyakan karena beririsan dengan perkara yang sedang berjalan.
Sisanya? Seruput Koptagul. Sebab dalam politik Indonesia, kadang yang berganti bukan cuma Kapolri. Narasinya juga ikut mutasi.(Rls/Red)
