Tegarnews.co.id | JAKARTA – Upaya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum, tampaknya menemui jalan buntu.
Setelah sebelumnya menyatakan akan tetap fight di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA), langkah itu langsung dimentahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra.
Pernyataan Yusril disampaikan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026), hanya berselang beberapa jam setelah Gibran buka suara soal rencananya.
Saran Prabowo ke Gibran
Sebelumnya, pada Selasa sore, Gibran mengaku mendapat saran dari Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan tertutup selama 2,5 jam di Istana.
“Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1, dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA, itu saja,” ujar Gibran di Kantor Wakil Presiden.
Gibran berencana menghadirkan seluruh dokumen pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA, hingga S1, sebagai bukti dalam persidangan di PTUN Jakarta. Selain itu, ia juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengajukan PK atas Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026.
Putusan MA tersebut sebelumnya telah membatalkan Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah SMA Gibran yang digunakan sebagai syarat pencalonan Pilpres 2024.
Yusril: Sudah Tidak Ada Gunanya
Namun, Yusril Ihza Mahendra yang juga pakar hukum tata negara itu menilai langkah tersebut sudah tidak lagi memiliki dampak hukum apa pun.
“Enggak ada gunanya. Karena putusan Mahkamah Agung kan sudah final. Karena materinya materi yang sama,” tegas Yusril.
Menurut Yusril, ada dua putusan lembaga peradilan tertinggi yang sudah mengunci polemik ini, dan keduanya sudah berkekuatan hukum tetap.
Pertama, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Pada 6 Oktober 2026, MK menyatakan tidak menemukan bukti kepemilikan ijazah maupun dokumen pendidikan luar negeri Gibran yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan jenjang pendidikan setingkat SLTA di Indonesia.
Yusril menegaskan, putusan MK bersifat final and binding.
“Ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat ‘final and binding’, tidak ada upaya hukum lagi,” ujar Yusril.
Kedua, Putusan Mahkamah Agung (MA). Pada 30 Oktober 2026, MA mengabulkan kasasi dalam perkara sengketa Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah SMA Gibran. MA membatalkan putusan PTUN Jakarta dan menyatakan surat keterangan tersebut tidak sah.
“Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final oleh karena, tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu,” kata Yusril.
Gibran Bukan Pihak, Tidak Bisa PK
Alasan paling krusial yang diungkap Yusril adalah soal kedudukan hukum atau legal standing Gibran.
Perkara di MA tersebut bukan perkara Gibran melawan penggugat. Perkara itu diajukan oleh H.M. Subhan sebagai penggugat melawan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) sebagai tergugat.
Dalam perkara itu, Gibran tidak terdaftar sebagai pihak, dan tidak pernah mengajukan diri sebagai Tergugat Intervensi sejak awal.
“Kalau tidak menjadi pihak, ya tidak bisa berbuat apa-apa. Dijelaskan bagaimanapun kan harus di forum pengadilan, kalau di luar pengadilan paling-paling hanya di media sosial,” sindir Yusril.
Artinya, secara hukum, Gibran tidak memiliki hak untuk mengajukan PK atas putusan MA tersebut.
Kemendikdasmen Tidak Akan PK, Malah Akan Eksekusi
Satu-satunya pihak yang secara hukum bisa mengajukan PK adalah Kemendikdasmen sebagai tergugat. Namun, Yusril memastikan kementerian itu tidak akan melakukannya.
“Putusan Mahkamah Agung itu paling PK. Tapi siapa yang mau PK? Mendikdasmen enggak akan PK. Ya. Bahkan akan mengeksekusi putusan,” tegas Yusril.
Kemendikdasmen akan segera menindaklanjuti putusan MA setelah menerima salinan resmi, yakni dengan mencabut Surat Keputusan (SK) Penyetaraan Ijazah tahun 2019 milik Gibran.
Jika SK itu sudah dicabut, menurut Yusril, maka gugatan lain yang masih berjalan di PTUN Jakarta akan gugur dengan sendirinya karena objek sengketanya sudah tidak ada lagi.
“Saya kira pengadilan akan menghentikan perkara ini dengan sendirinya karena sudah tidak ada objek yang disengketakan,” pungkas Yusril.
Pertarungan Pindah dari Pengadilan ke Politik
Pernyataan Yusril ini menegaskan bahwa pertarungan Gibran kini bukan lagi di ruang sidang, melainkan di ruang politik.
Sebab secara hukum, pintu sudah tertutup. Namun secara politik, tekanan justru semakin besar, dengan sudah 50 anggota DPR dari 6 fraksi yang menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah ini.
Satupena akan terus mengawal, apakah Gibran akan tetap bertahan dengan pembuktian di luar pengadilan, atau akan mengambil jalan politik lainnya.(Rls/Red)
Sumber: Keterangan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra & Wapres Gibran Rakabuming Raka, Istana Kepresidenan
