Tegarnews.co.id | KOTA BEKASI – Keamanan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dipertanyakan. Data Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) seorang warga Kota Bekasi, M. Yusup, secara misterius dipindahkan ke Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, tanpa proses verifikasi maupun persetujuan pemilik sah.
Praktik lancung ini baru terkuak ketika korban hendak mengurus pencetakan ulang KTP yang hilang. Alih-alih dokumen tercetak, sistem justru menunjukkan bahwa domisili seluruh anggota keluarga Yusup telah “berpindah kandang” oleh oknum tak dikenal sejak Juni 2026.
“Saya baru tahu pas KTP hilang. Data kependudukan saya sekeluarga ternyata sudah dipindahkan dari Juni 2026 tanpa ada konfirmasi sama sekali,” ungkap M. Yusup, Rabu (11/11/2026).
Indikasi Kebocoran Sistem & Ancaman Kejahatan Finansial
Pemindahan domisili ilegal ini memicu kekhawatiran luas. Modus operandi tersebut diduga kuat melibatkan manipulasi sistem SIAK, yang mengindikasikan adanya keterlibatan oknum internal atau sindikat luar yang lihai mempermainkan birokrasi data kependudukan.
Lebih dari sekadar pelanggaran administratif, pencurian identitas ini membawa ancaman laten yang mematikan:
Pembobolan Finansial: Rawan disalahgunakan untuk pengajuan pinjaman online ilegal, kartu kredit fiktif, hingga pembobolan rekening bank.
Pemalsuan Hukum: Identitas korban dapat digunakan untuk tindak pidana lain di luar kendali pemilik asli.
Desakan Tegas dan Langkah Hukum ke Kepolisian
Menghadapi ancaman serius terhadap hak-hak sipilnya, M. Yusup mendesak Disdukcapil Kota Bekasi untuk segera bergerak cepat melakukan audit sistem, menarik kembali data tersebut, dan memulihkan status kependudukan keluarganya ke Kota Bekasi tanpa syarat berbelit.
Tidak tinggal diam, korban juga telah mengambil jalur hukum yang tegas. Laporan resmi atas dugaan tindak pidana manipulasi data kependudukan telah didaftarkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Metro Bekasi Kota dengan nomor registrasi: LP/B/4223/XI/2026/SPKT/POLRES METRO BEKASI KOTA/POLDA METRO JAYA.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya memverifikasi lebih lanjut informasi dan data pendukung terkait kasus tersebut. Sesuai dengan UU Pers dan ketentuan hukum yang berlaku, ruang hak jawab dan koreksi tetap disediakan bagi pihak terkait guna menjaga akurasi serta keberimbangan informasi.
Kasus ini kini menjadi ujian serius bagi aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk membongkar sindikat di balik permainan kependudukan yang meresahkan masyarakat.(Rls/M.Ifsudar)
Sumber: Rizki
