Tegarnews.co.id | BEKASI – Jaringan penggerak pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam BADKO HMI MPO DKI Jakarta – Jawa Barat. HMI MPO Cabang Bekasi Raya, Barisan Muda Bekasi (BMB), serta Lembaga Sosial Pemuda Nusantara (LSPN) resmi melayangkan laporan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait skandal rasuah di tubuh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ke Gedung Merah Putih KPK, Jumat (13/11/2026).
Laporan ini memfokuskan bidikan pada jaringan korporasi gelap mulai dari perusahaan vendor hingga subkontraktor yang disinyalir kuat menjadi kendaraan penyamaran aset (asset laundering) serta tempat pelarian aliran dana haram tersangka utama, Richard Erlangga.
Ketua BADKO HMI MPO DKI Jakarta – Jawa Barat, Cak Ulum, menegaskan bahwa langkah hukum ini diambil berlandaskan temuan investigatif dan dokumen bukti permulaan yang langsung diserahkan kepada penyidik KPK.
“Kami mendesak KPK tidak boleh berhenti hanya pada aktor utama di permukaan. Jejak aliran dana, transaksi siluman, hingga upaya penyamaran aset melalui bendera perusahaan vendor dan subkontraktor yang terafiliasi dengan Richard Erlangga harus dibongkar sampai tuntas. Bukti awal sudah di tangan KPK, segera panggil dan periksa pihak-pihak korporasi tersebut!” tegas Cak Ulum.
Menurutnya, pengusutan TPPU adalah kunci utama untuk melacak ke mana saja uang rakyat mengalir, siapa penikmat akhir keuntungan haram tersebut (beneficial owner), serta modus operandi korporasi dalam mencuci uang kejahatan. Koalisi juga mendesak KPK agar tidak ragu menjerat pihak-pihak lain baik individu, korporasi, maupun pihak yang bertindak sebagai nominee (atas nama) selama tercium indikasi keterlibatan.
“Uang negara adalah hak mutlak rakyat, terlebih ini menyangkut sektor penanggulangan bencana. Kami tidak akan membiarkan ada koruptor atau jaringan korporasinya yang melenggang kangkung menikmati uang darah rakyat. KPK harus berani membongkar jaringan ini hingga ke akar-akarnya,” serunya.
Komitmen pengawalan ketat juga disuarakan secara kolektif oleh keempat aliansi ini. Mereka menuntut KPK agar senantiasa menjaga independensi, transparansi, dan profesionalitas dalam menuntaskan perkara.
Berdasarkan laporan resmi yang diserahkan, koalisi mendesak KPK untuk segera mengambil 6 langkah taktis berikut:
Mengembangkan penyidikan perkara korupsi BNPB secara menyeluruh tanpa kompromi.
Memanggil dan memeriksa korporasi vendor serta subkontraktor yang disebut dalam laporan.
Membongkar tuntas jaringan afiliasi perusahaan dengan tersangka Richard Erlangga.
Mengusut tuntas aliran dana haram melalui instrumen Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Menyeret pihak lain, termasuk korporasi dan nominee yang terbukti terlibat.
Melacak, menyita, dan memulihkan seluruh aset yang bersumber dari hasil kejahatan korupsi.
Pemberantasan korupsi di Indonesia tidak boleh setengah-setengah. Jaringan kejahatan kerah putih ini harus diputus agar memberikan efek jera yang nyata, memastikan tidak ada satu pun pihak yang merasa kebal hukum.
Catatan Redaksi: Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya memverifikasi lebih lanjut informasi dan data pendukung terkait isu tersebut. Sesuai dengan UU Pers dan ketentuan hukum yang berlaku. Ruang hak jawab dan koreksi tetap disediakan bagi pihak mana pun yang merasa dirugikan guna menjaga akurasi serta keberimbangan informasi.(Rls/M.Ifsudar)
Narahubung/Pers Release:
Sumber: Madun/Rizki
BADKO HMI MPO DKI JAKARTA JAWA BARAT
HMI MPO CABANG BEKASI RAYA BARISAN MUDA BEKASI
LEMBAGA SOSIAL PEMUDA NUSANTARA (LSPN)
