Tegarnews.co.id | CILACAP, JAWA TENGAH – Dugaan skandal penyalahgunaan wewenang mencoreng lembaga peradilan di Kabupaten Cilacap. Pengadilan Agama Cilacap diduga nekat melaksanakan eksekusi pengosongan rumah warga padahal belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkrah).
Korban adalah A, warga Perum Bumi Sampang Baru RT 001 RW 013, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap.
Berdasarkan 4 dokumen resmi yang diterima redaksi, kejanggalan itu sangat telanjang:
FAKTA 1 – UNDANGAN EKSEKUSI:
Panitera PA Cilacap, Mokhamad Miftah, menerbitkan surat resmi Nomor 0469/PAN.W11-A4/UND.HM2.1/XI/2026 tertanggal 02 November 2026. Surat bersifat Penting, perihal Undangan Rapat Koordinasi. Isinya memberitahukan akan dilaksanakan Eksekusi Pengosongan pada 19 November 2026 atas sebidang tanah seluas 178 m2 berikut bangunan di atasnya, SHM Nomor 1440 atas nama Iqbal Bagus Panuntun yang terletak di Desa Karangtengah, Kecamatan Sampang.
FAKTA 2 – RELAAS JURUSITA:
Jurusita PA Cilacap, Joko Siswanto, A.Md, menerbitkan Relaas Pemberitahuan Eksekusi Nomor 1/Pdt.Eks.HT/2026/PA.Clp pada tanggal 3 November 2026. Dalam relaas itu disebutkan dasar eksekusi adalah Penetapan Ketua Pengadilan Agama Cilacap tanggal 24 Agustus 2026. Pelaksanaan eksekusi ditetapkan Kamis, 19 November 2026, Pukul 09.00 WIB, titik kumpul di Balai Desa Karangtengah dilanjutkan ke objek lokasi. Pemohon Eksekusi adalah I B P melalui kuasa I, melawan A sebagai Termohon Eksekusi.
FAKTA 3 – SIDANG GUGATAN BARU DIMULAI:
Anehnya, pada sistem e-Litigasi PA Cilacap, tercatat Persidangan Nomor: 5544/Pdt.G/2026/PA.Clp dengan agenda Sidang Pertama pada Selasa, 17 November 2026 Pukul 09:00:00 WIB.
Artinya, gugatan baru disidangkan tanggal 17 November, tapi rumah sudah mau dieksekusi tanggal 19 November. Hanya selisih 2 hari.
FAKTA 4 – BELUM ADA INKRAH:
Hingga berita ini dirilis, pihak Termohon Eksekusi, A, menyatakan tidak pernah menerima dan tidak pernah ada Putusan Pengadilan Agama Cilacap yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) sebagai dasar hukum eksekusi pengosongan tersebut. Yang ada hanya Penetapan Ketua, bukan Putusan Majelis Hakim yang inkrah.
ANALISIS HUKUM:
Sesuai Pasal 196 HIR dan yurisprudensi Mahkamah Agung, eksekusi pengosongan (eksekusi riil) WAJIB didasarkan pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah), telah dilakukan Aanmaning (teguran), dan tidak sedang ada perlawanan. Penetapan Ketua saja tidak sah sebagai dasar eksekusi.
Jika eksekusi tetap dipaksakan tanpa inkrah, maka tindakan Ketua PA Cilacap patut diduga sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan Penyalahgunaan Wewenang Jabatan.
Kuasa keluarga korban mengatakan, “Ini satu lembaga mengeluarkan dua produk hukum yang saling tabrak. Logika hukumnya di mana? Perkara 5544 baru sidang pertama tanggal 17, kok perkara eksekusi 1/Pdt.Eks.HT sudah mau bongkar rumah tanggal 19? Kami menduga Ketua PA Cilacap menyalahgunakan wewenang. Kami akan lawan.”
LANGKAH HUKUM:
Pihak korban menyatakan akan melaporkan Ketua Pengadilan Agama Cilacap ke tiga lembaga negara:
1. Badan Pengawasan (BAWAS) Mahkamah Agung RI melalui portal SIWAS
2. Komisi Yudisial (KY) RI atas dugaan pelanggaran Kode Etik
3. Ombudsman RI atas dugaan maladministrasi
Mereka juga akan mengajukan Perlawanan Eksekusi dan Permohonan Penundaan Eksekusi ke PA Cilacap pada 18 November 2026.
Hingga berita ini ditayangkan, Ketua Pengadilan Agama Cilacap belum memberikan klarifikasi resmi.(Rls/Red)
Sumber berita : H.Dahri Ketua GRIB JAYA Kab CIlacap /MBAH WASIS














