Tegarnews.co.id | BEKASI – Mangkirnya Walikota Bekasi pada panggilan pertama Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) dengan dalih kesibukan pekerjaan merupakan preseden buruk dan bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum.
Di bawah rezim KUHAP Baru yang berlaku efektif sejak 2 Januari 2026, kehadiran memenuhi panggilan penyidik adalah wujud mutlak asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law). Meskipun permohonan penjadwalan ulang dimungkinkan secara prosedural, urusan rutin birokrasi tidak bisa dijadikan tameng untuk mengulur waktu penyidikan. Terlebih, perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola Kerja Sama Operasi (KSO) PT Migas (Perseroda) Kota Bekasi dengan PT Pertamina EP periode 2009–2024 ini ditaksir merugikan keuangan negara hingga Rp2 triliun.
Desakan Hadir pada Panggilan Kedua (24 November 2026) atau Jemput Paksa. YLBH Sahaya Dharma Indonesia mendesak Wali Kota Bekasi bersikap kooperatif dan hadir pada pemanggilan kedua pada Selasa, 24 November 2026, tanpa kembali berlindung di balik alasan teknis maupun administratif.
Berdasarkan ketentuan upaya paksa dalam KUHAP Baru, apabila seseorang yang telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak dua kali berturut-turut kembali mangkir tanpa alasan objektif yang sah (force majeure), penyidik berwenang penuh menerbitkan Surat Perintah Membawa (Penjemputan Paksa). Kehadiran secara sukarela adalah satu-satunya langkah terhormat untuk memberikan klarifikasi sekaligus menyelamatkan marwah Pemerintah Kota Bekasi dari krisis kepercayaan publik.
Analisis Yuridis: Bayang-Bayang Status Tersangka dan Penahanan
Mencermati konstruksi penyidikan korupsi sektor migas yang tengah dibongkar Jampidsus Kejagung, terdapat dua konsekuensi hukum serius yang membayangi:
Potensi Penetapan Tersangka:
Peluang peningkatan status hukum dari Saksi menjadi Tersangka terbuka lebar apabila penyidik mengantongi minimal dua alat bukti yang sah sesuai standar pembuktian ketat dalam KUHAP Baru baik melalui dokumen KSO, keterangan saksi, forensik digital (digital forensics), maupun penelusuran aliran dana (follow the money) yang membuktikan adanya penyalahgunaan kewenangan (abuse of power).
Potensi Penahanan Seketika:
Jika statusnya resmi dinaikkan menjadi Tersangka, penyidik Kejagung memiliki dasar kuat untuk langsung melakukan penahanan. Langkah ini terpenuhi baik secara objektif (ancaman pidana penjara 5 tahun atau lebih sesuai UU Tipikor) maupun subjektif (antisipasi risiko melarikan diri, menghilangkan barang bukti, menghambat penyidikan, atau mengulangi perbuatan). Sesuai prinsip akuntabilitas KUHAP Baru, penahanan dapat langsung dieksekusi segera setelah surat perintah terbit dengan tetap menjamin hak pendampingan penasihat hukum.
Sikap Tegas YLBH Sahaya Dharma Indonesia
Penegakan hukum di bawah payung KUHAP Baru menuntut kepatuhan total dari setiap pejabat publik tanpa terkecuali. YLBH Sahaya Dharma Indonesia mendesak Kejaksaan Agung untuk bertindak tegas, transparan, dan tanpa pandang bulu demi menyelamatkan uang rakyat dan memulihkan kepercayaan masyarakat Kota Bekasi.(M.Ifsudar/Gusti)
Sumber : Dea Ananda Mikola/SAHAYA DHARMA INDONESIA













