Tegarnews.co.id-Jakarta, 26 Juli 2025| Langkah berani Ketua Umum Ikatan Pers Anti Rasuah (IPAR), Obor Panjaitan, yang melaporkan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek internet gratis di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), membuahkan hasil. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagaimana dikutip dari laman pemberitaan, resmi mulai melakukan penyelidikan awal terhadap kasus tersebut.
Laporan yang diajukan Ketua IPAR ke kantor lembaga anti rasuah itu, bermula dari sorotannya terhadap pelaksanaan proyek internet gratis yang di akomodir atau dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Depok, dan diduga bermasalah secara anggaran maupun pelaksanaannya. Dugaan kuat, bahwa; proyek tersebut bersumber dari skema pusat membuat KPK mulai menelusuri lebih jauh ke hulu, yakni Kemendikbudristek.
“Langkah Ketua IPAR membuka mata KPK! Laporannya terkait proyek internet gratis di Depok menjadi pemicu KPK untuk melihat lebih dalam ke pusat, ke asal-muasal proyek,” ungkap FC-Goest Inisiator Forum Wartawan Investigasi Nusantara (For-WIN), yang juga salah satu tokoh di grup WhatsApp Media Obor Keadilan, Sabtu (26/7-2025).
Dukungan lainnya juga datang dari berbagai elemen masyarakat, termasuk para jurnalis dan aktivis anti-korupsi yang tergabung dalam IPAR. Salah satunya, Maruli Siahaan, yang dengan tegas menyerukan dukungan untuk kawal KPK dalam penanganan kasus tersebut.
“Ayo, gas terus! Kami siap dukung IPAR geruduk KPK bila penanganan kasus ini terkesan lamban. Ini ujian integritas KPK. Jangan ragu, segera tangkap Kadis Kominfo Depok dan pihak-pihak terkait, termasuk oknum di DPRD Depok,” tegas Maruli Siahaan.
IPAR juga menyerukan kepada seluruh elemen jurnalis dan masyarakat sipil yang tergabung dalam organisasi profesi media, untuk bersatu dalam mendesak KPK bekerja cepat, transparan, dan tidak tebang pilih dalam menangani kasus-kasus korupsi, khususnya yang menyangkut anggaran pendidikan dan akses digital bagi masyarakat.
Dengan semangat anti-rasuah yang konsisten, IPAR siap menjadi motor penggerak kontrol sosial demi Indonesia yang lebih bersih dari korupsi. Ditengah kekhawatiran masyarakat terhadap masa depan pemberantasan korupsi, IPAR menegaskan bahwa harapan itu belum padam.[]
